Pemkot Makassar Raih Penghargaan EPPD 2026, Satu-satunya Kota di Luar Jawa

JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan sebagai salah satu daerah dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan terbaik di Indonesia.

Capaian tersebut menjadi bukti tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, kepada Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 di Plaza Kemendagri, Senin (27/4/2026).

Munafri Arifuddin menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Menurutnya, capaian ini bukan hanya keberhasilan pemerintah kota, tetapi hasil kerja kolektif seluruh elemen masyarakat Kota Makassar.

"Alhamdulillah, pada peringatan Hari Otonomi Daerah 2026 ini, Kota Makassar mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pemerintah kota dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan terbaik. Mudah-mudahan ini terus memberikan inspirasi bagi kita semua, khususnya di Pemkot Makassar, untuk terus membangun sinergi dan meningkatkan kinerja," jelasnya.

Pria yang akrab disapa Appi itu menegaskan, prestasi ini menjadi penanda bahwa arah pembangunan Kota Makassar yang berfokus pada efisiensi anggaran, pelayanan publik, dan inovasi tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik.

"Penghargaan ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar untuk terus menjaga konsistensi kinerja serta menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat," tambahnya.

Munafri juga menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kolaborasi yang solid antara pemerintah kota bersama DPRD, unsur Forkopimda, serta dukungan penuh dari masyarakat.

Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.

"Penghargaan ini, bukan hanya hasil kerja kami pemerintah kota saja, tetapi juga hasil kolaborasi dengan rekan-rekan DPRD, Forkopimda, dan yang paling penting dukungan seluruh masyarakat Kota Makassar," ujar Appi.

Ia menambahkan, capaian ini semakin memperkuat posisi Makassar sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pemerintahan yang unggul dan kompetitif di tingkat nasional.

Meski meraih prestasi nasional, Munafri mengingatkan seluruh jajaran SKPD agar tidak cepat berpuas diri. Ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi kinerja dan terus melakukan perbaikan di berbagai sektor pelayanan publik.

"Kita berharap apa yang kita dapatkan hari ini tidak membuat kita berpuas diri, tetapi justru menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang," tutup Appi.

Diketahui, penetapan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam mengukur kualitas tata kelola pemerintahan di seluruh Indonesia.

Melalui keputusan resmi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, pemerintah pusat menegaskan komitmennya dalam mendorong akuntabilitas, efektivitas, serta kinerja berbasis hasil di tingkat daerah.

Hasil evaluasi tersebut disusun berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) provinsi serta kabupaten/kota Tahun 2025. Penilaian ini menjadi dasar objektif dalam menentukan capaian kinerja masing-masing daerah.

EPPD tidak hanya menjadi penilaian administratif, tetapi juga mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat secara terukur dan berkelanjutan.

Tercatat sebanyak lima pemerintah provinsi, 15 pemerintah kabupaten, dan sembilan pemerintah kota masuk dalam kategori berprestasi tertinggi secara nasional, termasuk Kota Makassar.

Pemkot Makassar menerima piagam penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan skor 3,6171 dan status kinerja tertinggi berdasarkan hasil EPPD yang dirilis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kota Makassar menjadi satu-satunya daerah dari Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus satu-satunya kota dari luar Pulau Jawa yang berhasil menembus dominasi daerah-daerah besar lainnya dalam penghargaan bergengsi tersebut.

Hal ini menegaskan bahwa inovasi dan reformasi birokrasi yang dijalankan Pemkot Makassar mampu bersaing di level nasional.