Wali Kota Makassar Minta Penamatan Digelar Sederhana, Larang di Hotel
Selasa, 21 Apr 2026 05:34
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat ditemui di Ruang Media Center Balai Kota Makassar, Senin (20/4/2026). Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Yan G
MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menginstruksikan seluruh sekolah, khususnya sekolah negeri, agar menggelar acara penamatan atau perpisahan siswa secara sederhana di lingkungan sekolah.
Ia menyoroti tren pelaksanaan penamatan di hotel atau gedung mewah yang kerap memicu pungutan biaya dan membebani orang tua siswa.
"Dari tahun lalu saya pastikan tolong, terkhusus sekolah-sekolah negeri, kalau tidak punya anggaran, tidak punya uang, jangan melakukan itu (seremoni perpisahan sekolah)," tegas Wali Kota.
Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan, pendidikan tidak boleh menjadi beban finansial tambahan bagi orang tua.
"Jangan memberatkan lagi orang tua untuk menghadirkan, membayar anak-anak untuk penamatan sekolah," tambahnya.
Ia menyatakan tidak melarang kegiatan seremonial, selama tidak ada pungutan kepada orang tua dan seluruh biaya ditanggung pihak tertentu.
"Kecuali kalau ada umpamanya di satu kelas ini saya biayai semuanya, semuanya bisa datang dengan gratis, silakan," ujarnya.
Menurutnya, kebijakan ini diambil karena kondisi ekonomi orang tua siswa yang beragam. Karena itu, ia meminta sekolah tidak menyelenggarakan kegiatan yang berpotensi menambah beban biaya.
"Maka dari itu saya menyampaikan untuk tidak melakukan kegiatan penamatan yang memberatkan orang tua murid masing-masing," imbau Appi.
Munafri juga menegaskan, Dinas Pendidikan akan memperketat pengawasan. Ia tidak segan memberikan sanksi administratif kepada kepala sekolah yang melanggar, termasuk peninjauan jabatan.
"Lihat aja nanti kita akan melalui Dinas Pendidikan, ini akan terkontrol. Jadi ini proses pergantian kepala sekolah belum selesai. Mohon maaf ya, jangan sampai gara-gara ini tidak terposisikan," paparnya.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Makassar telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 400.3.5/134/Disdik/IV/2026 tentang larangan pelaksanaan penamatan di luar lingkungan sekolah pada 11 April 2026.
Dalam surat tersebut ditegaskan, kebijakan ini bertujuan menanamkan nilai kesederhanaan, mencegah beban biaya bagi orang tua, serta memastikan kegiatan kelulusan tetap sesuai prinsip pendidikan.
Adapun ketentuannya sebagai berikut:
1. Penamatan/kelulusan tidak diperkenankan dilaksanakan di luar lingkungan sekolah atau tempat komersial;
2. Kegiatan dilaksanakan secara sederhana, bermakna, serta bersifat edukatif, kebersamaan, dan kekeluargaan;
3. Dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apa pun yang memberatkan orang tua/wali murid;
4. Seluruh pihak diminta mematuhi kebijakan tersebut.
Ia menyoroti tren pelaksanaan penamatan di hotel atau gedung mewah yang kerap memicu pungutan biaya dan membebani orang tua siswa.
"Dari tahun lalu saya pastikan tolong, terkhusus sekolah-sekolah negeri, kalau tidak punya anggaran, tidak punya uang, jangan melakukan itu (seremoni perpisahan sekolah)," tegas Wali Kota.
Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan, pendidikan tidak boleh menjadi beban finansial tambahan bagi orang tua.
"Jangan memberatkan lagi orang tua untuk menghadirkan, membayar anak-anak untuk penamatan sekolah," tambahnya.
Ia menyatakan tidak melarang kegiatan seremonial, selama tidak ada pungutan kepada orang tua dan seluruh biaya ditanggung pihak tertentu.
"Kecuali kalau ada umpamanya di satu kelas ini saya biayai semuanya, semuanya bisa datang dengan gratis, silakan," ujarnya.
Menurutnya, kebijakan ini diambil karena kondisi ekonomi orang tua siswa yang beragam. Karena itu, ia meminta sekolah tidak menyelenggarakan kegiatan yang berpotensi menambah beban biaya.
"Maka dari itu saya menyampaikan untuk tidak melakukan kegiatan penamatan yang memberatkan orang tua murid masing-masing," imbau Appi.
Munafri juga menegaskan, Dinas Pendidikan akan memperketat pengawasan. Ia tidak segan memberikan sanksi administratif kepada kepala sekolah yang melanggar, termasuk peninjauan jabatan.
"Lihat aja nanti kita akan melalui Dinas Pendidikan, ini akan terkontrol. Jadi ini proses pergantian kepala sekolah belum selesai. Mohon maaf ya, jangan sampai gara-gara ini tidak terposisikan," paparnya.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Makassar telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 400.3.5/134/Disdik/IV/2026 tentang larangan pelaksanaan penamatan di luar lingkungan sekolah pada 11 April 2026.
Dalam surat tersebut ditegaskan, kebijakan ini bertujuan menanamkan nilai kesederhanaan, mencegah beban biaya bagi orang tua, serta memastikan kegiatan kelulusan tetap sesuai prinsip pendidikan.
Adapun ketentuannya sebagai berikut:
1. Penamatan/kelulusan tidak diperkenankan dilaksanakan di luar lingkungan sekolah atau tempat komersial;
2. Kegiatan dilaksanakan secara sederhana, bermakna, serta bersifat edukatif, kebersamaan, dan kekeluargaan;
3. Dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apa pun yang memberatkan orang tua/wali murid;
4. Seluruh pihak diminta mematuhi kebijakan tersebut.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
DPRD Makassar Mulai Berkantor di Gedung Baru, Tekan Biaya Sewa Rp600 Juta
Jajaran DPRD Kota Makassar mulai menempati gedung baru di Jalan AP Pettarani untuk menjalankan aktivitas kedewanan, Rabu (12/8/2026).
Kamis, 13 Agu 2026 09:56
Makassar City
Pendataan Perlinsos Digital Capai 50.088 KK, Wali Kota Appi Targetkan Makassar Tembus 70 Persen
Pemerintah Kota Makassar, melalui Dinas Sosial terus menggenjot pendataan warga melalui platform Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Rabu, 12 Agu 2026 17:46
Makassar City
Realisasi Investasi Makassar Tembus Rp2,7 Triliun hingga Triwulan Kedua
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar mencatat realisasi investasi telah mencapai angka Rp2,7 triliun lebih hingga periode triwulan kedua atau semester pertama tahun 2026.
Rabu, 12 Agu 2026 16:27
Makassar City
Pemkot Makassar Perluas Tracing TBC, Target 339 Titik
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memperluas tracing tuberkulosis (TBC) dengan mengintegrasikannya bersama Program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Rabu, 12 Agu 2026 07:20
Makassar City
Komisi A DPRD Makassar Siapkan Tiga Langkah Kawal Kelurahan Sadar HAM
Komisi A DPRD Kota Makassar menyiapkan tiga langkah strategis untuk mengawal program Kelurahan Sadar Hak Asasi Manusia (HAM) agar tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.
Selasa, 11 Agu 2026 07:31
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Tokoh Senior Dorong Hamzah Pangki Kembali Memimpin Golkar Bulukumba
2
BKKBN Sulsel Gelar Lomba Unik Antar Tim Kerja Semarakkan Hut Ke-81 RI
3
Pendataan Perlinsos Digital Capai 50.088 KK, Wali Kota Appi Targetkan Makassar Tembus 70 Persen
4
Pengadilan Agama Maros Cabut Hak Perwalian Orang Tua
5
Bright Gas Jadi Alternatif Energi Pompa Irigasi Petani Gowa
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Tokoh Senior Dorong Hamzah Pangki Kembali Memimpin Golkar Bulukumba
2
BKKBN Sulsel Gelar Lomba Unik Antar Tim Kerja Semarakkan Hut Ke-81 RI
3
Pendataan Perlinsos Digital Capai 50.088 KK, Wali Kota Appi Targetkan Makassar Tembus 70 Persen
4
Pengadilan Agama Maros Cabut Hak Perwalian Orang Tua
5
Bright Gas Jadi Alternatif Energi Pompa Irigasi Petani Gowa