Polisi Dalami Informasi Intelijen Terkait Pergerakan Politik di Sulsel

MAKASSAR - Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, menegaskan maraknya aksi balap liar dan kejahatan jalanan, termasuk begal, sejauh ini masih didominasi kenakalan remaja.

Meski demikian, Polda Sulsel tetap mewaspadai kemungkinan adanya pihak tertentu yang mencoba memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan politik.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan analisis evaluasi (anev) terbaru, kepolisian belum menemukan adanya aktor intelektual maupun jaringan besar yang mengendalikan aksi para pelaku.

"Hasil penyelidikan dan analisa evaluasi kita sampai saat ini belum ada pengendalian. Jadi, ini spontanitas dari sekumpulan anak-anak yang mungkin mencari jati diri mereka terhadap kehidupan sosial di masyarakat," ujarnya, Selasa (26/5/2026).

Menurut Djuhandhani, aksi tersebut berawal dari kelompok remaja yang berkumpul dan melakukan balap liar. Dalam perkembangannya, aktivitas itu kemudian mengarah pada tindakan kriminal.

"Mereka berkumpul, kemudian bersama-sama, mungkin dengan kebersamaan ini, membangkitkan mereka untuk ngebut-ngebutan dan lain sebagainya, lalu berkembang menjadi sebuah kejahatan," katanya.

Di sisi lain, Polda Sulsel mengaku telah menerima sejumlah informasi intelijen terkait pergerakan di masyarakat yang diduga berkaitan dengan kepentingan politik tertentu.

"Ini sementara dari analisa yang ada. Namun, secara intelijen, pada kesempatan ini (konferensi pers) juga kami sampaikan, kami juga mendapatkan informasi-informasi intelijen terkait berbagai pergerakan di masyarakat yang berkaitan dengan politik. Kami akan mendalami itu," ungkapnya kepada wartawan.

Namun, saat ditanya mengenai kemungkinan hubungan antara aksi begal dan kepentingan politik tersebut, Kapolda menegaskan hingga saat ini belum ditemukan keterkaitan.

"Sementara belum, tidak. Tapi ini saya sampaikan, ada beberapa kelompok-kelompok masyarakat, organisasi masyarakat yang bertujuan untuk kepentingan politik tertentu. Karena ini masih informasi intelijen, tidak perlu kami sampaikan," tukasnya.

Kapolda juga menginstruksikan seluruh Kapolres di Sulsel untuk bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang berupaya mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, kata dia, akan menjadi langkah terakhir yang ditempuh.

"Tapi ini sebuah warning bagi Kepolisian, kami tidak akan segan-segan melaksanakan upaya-upaya penegakan hukum. 'Gebuk' artinya penegakan hukum," tegasnya.

Djuhandhani mengungkapkan jumlah korban kejahatan jalanan yang melibatkan begal dan geng motor di Sulsel telah mencapai 148 orang.

Sementara itu, barang bukti yang disita penyidik masih terus didalami, baik yang digunakan sebagai sarana kejahatan maupun yang diduga merupakan hasil tindak pidana.

"Jadi kalau ini melihat HP, itu ada juga HP yang menjadi awal sebuah perkara. Di mana awal perkaranya bisa saja saat komunikasi pertama, 'Ayo jadian kumpul di mana.' Itulah sarana. Bisa juga bahwa dari yang kita dapatkan ini adalah merupakan hasil kejahatan," bebernya.

Mantan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali itu mengatakan pihaknya akan memberikan asistensi dalam pemeriksaan barang bukti, termasuk menelusuri isi telepon genggam para pelaku untuk mendalami motif dan pola pergerakan mereka.

"Kami akan terus menelusuri apakah ini berkaitan dengan jaringan dan lain sebagainya. Tapi untuk sampai saat ini, ini masih pada lingkup lokal. Belum ada jaringan-jaringan tertentu yang mengendalikan yang menjadi tokoh di atasnya, sementara belum ada," pungkasnya.