Perkuat Ekosistem Logistik, Karantina Sulsel Sosialisasi Alur Layanan Sertifikasi

Kamis, 11 Jun 2026 20:48
Perkuat Ekosistem Logistik, Karantina Sulsel Sosialisasi Alur Layanan Sertifikasi
Kepala Karantina Sulsel, Sitti Chadidjah, bersama pimpinan instansi lain berfoto bersama di sela acara sosialisasi alur layanan sertifikasi karantina. Foto/Tri Yari Kurniawan
Comment
Share
MAKASSAR - Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Selatan (Karantina Sulsel) menggelar sosialisasi alur layanan sertifikasi karantina bagi pengguna jasa di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Kamis (11/6).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Karantina Sulsel tersebut menjadi sarana edukasi sekaligus forum koordinasi untuk memperkuat ekosistem logistik, termasuk mendukung kelancaran arus barang, menjaga rantai pasok nasional, dan memperkuat pengawasan lalu lintas komoditas yang berpotensi membawa hama maupun penyakit.

Kepala Karantina Sulsel, Sitti Chadidjah, mengatakan Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar memiliki peran strategis sebagai salah satu simpul logistik utama di kawasan Indonesia Timur. Karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pelayanan berjalan optimal tanpa mengabaikan aspek perlindungan sumber daya hayati.

“Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar merupakan salah satu simpul logistik strategis di Indonesia Timur. Karena itu, diperlukan dukungan bersama, partisipasi masyarakat, serta koordinasi yang kuat antar pemangku kepentingan agar pelayanan berjalan optimal dan lalu lintas komoditas tetap lancar, tanpa mengabaikan upaya pelindungan sumber daya hayati,” ujarnya.

Menurut Chadidjah, tantangan sektor logistik dan perdagangan saat ini semakin kompleks seiring meningkatnya mobilitas manusia dan komoditas, baik antarwilayah maupun antarnegara. Kondisi tersebut menuntut sinergi yang lebih kuat antarinstansi serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung sistem biosekuriti nasional.

Ia menilai, pelayanan logistik yang lancar dan pengawasan biosekuriti yang efektif akan berkontribusi pada peningkatan daya saing perdagangan dan investasi, khususnya di Sulawesi Selatan.

Data BEST TRUST Badan Karantina Indonesia menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Mei 2025, Karantina Sulsel telah menerbitkan 72.044 sertifikat karantina. Jumlah tersebut terdiri atas 6.060 sertifikat ekspor, 326 sertifikat impor, 32.899 sertifikat domestik keluar, dan 32.759 sertifikat domestik masuk. Sementara itu, nilai ekspor hingga triwulan pertama tahun ini tercatat mencapai lebih dari Rp2,1 triliun berdasarkan nilai deklarasi eksportir.

Dalam kesempatan yang sama, Karantina Sulsel bersama pelaku usaha dan sejumlah pihak terkait juga menandatangani berita acara penyusunan Standar Pelayanan Karantina Sulawesi Selatan untuk layanan sertifikasi karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Kegiatan tersebut turut dirangkaikan dengan sosialisasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Chadidjah mengajak seluruh pelaku usaha dan pemangku kepentingan yang beraktivitas di lingkungan Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, data yang akurat sangat penting dalam mendukung penyusunan kebijakan yang tepat sasaran, termasuk untuk pengembangan sektor logistik, perdagangan, investasi, dan pelayanan publik.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Makassar, PT Pelindo Regional 4 Makassar, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar, PT Multi Terminal Indonesia Regional 4, PT PELNI Cabang Makassar, Polres Pelabuhan Makassar, Polsek Soekarno Hatta Makassar, Gabungan Pengusaha Ekspor DPD Sulawesi Selatan dan Barat, ALFI/ILFA DPW Sulawesi Selatan dan Barat, DPC INSA Makassar, serta para pengguna jasa yang menjadi mitra Karantina Sulsel.

Melalui kegiatan tersebut, Karantina Sulsel berharap dapat memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepelabuhanan, memperketat pengawasan lalu lintas komoditas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci terciptanya ekosistem logistik yang modern, aman, efisien, dan berdaya saing.
(TRI)
Berita Terkait
Berita Terbaru