Di Tengah Isu Global, PNBP Sektor Visa Naik 6,42 Persen pada Semester I 2026

JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor visa sebesar Rp2.815.639.500.000 pada semester I 2026. Angka tersebut meningkat 6,42 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai Rp2.645.712.900.000.

Kenaikan PNBP sektor visa terjadi di tengah ketidakpastian kondisi global yang berlangsung sejak awal tahun.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menegaskan bahwa fokus Imigrasi saat ini tidak lagi mengejar kuantitas, melainkan meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan yang lebih efisien.

"Kami mengedepankan transformasi digital dan selective policy untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang masuk ke Indonesia memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional, tanpa mengabaikan aspek keamanan negara," ujar Hendarsam, Senin (6/7/2026).

Sepanjang semester I 2026, jumlah penerbitan visa tercatat sebanyak 3.924.500. Angka ini menurun 6,77 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 4.209.465 penerbitan.

Penurunan paling signifikan terjadi pada Bebas Visa Kunjungan (BVK). Jumlah penerbitannya turun 87,91 persen, dari 438.423 pada semester I 2025 menjadi 52.999 pada periode yang sama tahun ini.

Meski demikian, penerbitan visa kunjungan indeks C1 justru meningkat 2,76 persen. Hingga Juni 2026, penerbitan visa jenis tersebut mencapai 3.829.902, naik dari 3.726.855 pada periode yang sama tahun lalu.

Australia masih menjadi negara asal wisatawan mancanegara terbanyak yang berkunjung ke Indonesia dengan 848.802 kunjungan. Posisi berikutnya ditempati China sebanyak 668.432 kunjungan, India 334.107 kunjungan, Korea Selatan 202.101 kunjungan, dan Amerika Serikat 186.463 kunjungan.

Sementara itu, implementasi Golden Visa menunjukkan perkembangan positif dengan 143 penerbitan sepanjang Januari hingga Juni 2026.

Berdasarkan jenisnya, visa yang paling banyak diterbitkan selama semester I 2026 adalah Visa on Arrival (VoA) sebanyak 3.481.490. Selanjutnya, visa kunjungan indeks C1 sebanyak 113.323 penerbitan dan visa kunjungan indeks C20 untuk keperluan instalasi alat sebanyak 83.852 penerbitan.

Dari sisi pengawasan, Ditjen Imigrasi telah menjalankan 10.911 tindakan administratif keimigrasian. Sebanyak 3.260 tindakan di antaranya berupa pembatalan izin tinggal dan deportasi.

Sebagian besar tindakan tersebut dikenakan kepada individu yang melakukan kegiatan berbahaya, mengancam keamanan dan ketertiban umum, atau melanggar peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Imigrasi juga memproses hukum 23 warga negara asing (WNA). Sebanyak 17 orang masih dalam tahap penyidikan, empat orang dalam proses persidangan, dan satu orang telah memperoleh putusan hukum tetap.

"Setiap tindakan administratif, mulai dari penangkalan hingga deportasi, merupakan langkah kami untuk menyaring kualitas orang asing yang masuk untuk meminimalisasi potensi risiko yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban nasional," tegas Hendarsam.

Selama enam bulan terakhir, tercatat 401 warga negara Indonesia (WNI) dan 36 WNA dicegah keluar dari Indonesia atas permintaan aparat penegak hukum.

Pada periode yang sama, sebanyak 2.102 WNA masuk dalam daftar penangkalan. Sebanyak 1.959 orang atau 93,2 persen di antaranya terkait pelanggaran keimigrasian.

Petugas Imigrasi juga melakukan 1.704 penundaan keberangkatan terhadap pelintas yang terindikasi berisiko.

Untuk layanan keimigrasian dalam negeri, Imigrasi telah menerbitkan 1.673.816 paspor. Sebanyak 9.017 permohonan paspor ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.

Bagi warga negara asing yang menetap di Indonesia, tercatat 23.082 penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan 3.330 penerbitan Izin Tinggal Tetap (ITAP). Selain itu, terdapat 54 permohonan Global Citizenship of Indonesia yang telah diproses.

Data perlintasan selama semester I 2026 menunjukkan angka yang relatif seimbang, yakni 12.891.069 kedatangan dan 12.866.474 keberangkatan, baik WNI maupun WNA.

Menutup keterangannya, Hendarsam menegaskan komitmen Ditjen Imigrasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik pada paruh kedua 2026.

"Capaian semester pertama ini menjadi batu loncatan bagi kami. Ke depan, kami akan terus mengupayakan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian yang lebih baik serta mampu merespons tantangan global yang semakin dinamis," tutupnya.