Kemenkum Sulsel Dukung Prodi Psikologi UIN Alauddin Cetak SDM Pendukung Kesadaran Hukum

MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menyatakan dukungannya terhadap rencana pendirian Program Studi S1 Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Visi, Misi, dan Keunggulan Prodi S1 Psikologi yang digelar di Gedung Training Center Lantai 7 Kampus UIN Alauddin Makassar, Kamis (23/7/2026).

Kegiatan tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Polda Sulawesi Selatan, BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, BNN Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, HIMPSI Sulawesi Selatan, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, serta Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

Forum diawali dengan pemaparan Prof Abd Mujib, mengenai arah kebijakan serta urgensi penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi dalam menjawab tantangan lulusan psikologi, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan curah pendapat.

Dalam forum tersebut, Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkum Sulsel, Puguh Wiyono, menyampaikan dukungan Kementerian Hukum terhadap pembentukan Program Studi S1 Psikologi UIN Alauddin Makassar. Ia menjelaskan bahwa kerja sama antara Kanwil Kemenkum Sulsel dan UIN Alauddin telah terjalin dengan baik melalui berbagai kegiatan penyuluhan hukum, sosialisasi, edukasi kesadaran hukum, serta penempatan mahasiswa dalam program KKN maupun magang tematik.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati, mengatakan bahwa keberadaan Program Studi Psikologi akan menjadi mitra strategis dalam mendukung pembangunan budaya hukum di masyarakat.

"Kesadaran hukum tidak hanya dibangun melalui pemahaman terhadap peraturan, tetapi juga melalui pendekatan perilaku, komunikasi, dan kondisi psikologis masyarakat. Karena itu, sinergi antara disiplin ilmu hukum dan psikologi akan memperkuat upaya penyuluhan hukum yang lebih efektif, humanis, dan menyentuh akar permasalahan di tengah masyarakat," ujar Heny.

Ia menambahkan bahwa lulusan psikologi memiliki potensi besar untuk berperan sebagai fasilitator, pendamping, maupun pemberdaya masyarakat dalam berbagai program pembinaan hukum yang dilaksanakan pemerintah.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menegaskan bahwa pihaknya siap memperkuat kolaborasi dengan UIN Alauddin Makassar, termasuk membuka peluang magang bagi mahasiswa Program Studi Psikologi apabila program studi tersebut telah resmi beroperasi.

"Kami mendukung penuh pendirian Program Studi S1 Psikologi UIN Alauddin Makassar. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan Kementerian Hukum merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu membangun kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan psikologis yang komprehensif," kata Andi Basmal.

Menurutnya, penguatan sinergi antara dunia pendidikan dan pemerintah menjadi langkah strategis dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, berkarakter, serta mampu menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara lebih bijaksana melalui pendekatan preventif dan edukatif.