Panoptikon Digital dan Kemerdekaan yang Semu

Oleh: Mauliadi RamliMahasiswa S3 Sosiologi, Universitas Brawijaya

Setiap 17 Agustus, ruang digital Indonesia berubah menjadi lautan merah putih. Foto profil berganti, bendera menghiasi linimasa, tagar kemerdekaan bermunculan, dan video lomba tujuh belasan beredar dari berbagai daerah. Pemerintah pun menampilkan beragam capaian transformasi digital, pertumbuhan ekonomi, serta inovasi pelayanan publik.

Semua itu tentu patut dirayakan. Namun, di balik kemeriahan tersebut, ada pertanyaan yang layak diajukan: seberapa merdeka sebenarnya warga Indonesia di ruang digital untuk menyampaikan kritik?

Pertanyaan ini penting karena kemerdekaan bukan hanya tentang bebas merayakan hari nasional. Dalam demokrasi, kemerdekaan juga berarti kebebasan menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Ironisnya, semakin maju teknologi informasi, sebagian warga justru semakin berhati-hati sebelum menekan tombol unggah. Bukan karena tidak memiliki pendapat, melainkan karena terlebih dahulu menghitung risiko: apakah kritik tersebut akan dilaporkan, diserang, atau berujung pada persoalan hukum?

Laporan Freedom on the Net 2025 dari Freedom House menempatkan Indonesia pada skor 48 dari 100 dan tetap dalam kategori Partly Free. Penilaian tersebut mencakup hambatan akses, pembatasan konten, serta pelanggaran hak pengguna. Sementara itu, survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan sekitar 62,9 persen responden dalam salah satu gelombang survei menilai masyarakat semakin takut menyampaikan pendapat, dengan kekhawatiran terhadap persoalan hukum sebagai salah satu alasannya.

Kondisi tersebut memperlihatkan paradoks kemerdekaan digital: akses untuk berbicara semakin luas, tetapi keberanian untuk berbicara belum tentu ikut bertambah.

Digital Panoptikon dan Sensor Diri

Michel Foucault memperkenalkan konsep panopticon, sebuah model pengawasan yang membuat seseorang merasa selalu mungkin diawasi. Karena tidak pernah mengetahui kapan dirinya diawasi, ia akhirnya mendisiplinkan dirinya sendiri.

Dalam ruang digital, mekanisme ini menemukan bentuk baru. Warganet tidak harus benar-benar diawasi setiap saat. Cukup dengan mengetahui bahwa unggahan dapat dipantau, dilaporkan, atau berujung pada konsekuensi tertentu, seseorang sudah mulai menyaring perkataannya sendiri. Inilah yang dapat disebut sebagai Digital Panoptikon.

Pengawasan tersebut tidak hanya hadir melalui regulasi negara, tetapi juga melalui algoritma platform, moderasi konten, jejak digital, dan operasi informasi. Kontrol kemudian bekerja secara halus: bukan selalu melalui larangan, melainkan melalui rasa takut yang membuat orang memilih diam.

Persoalan semakin kompleks ketika ruang percakapan publik didominasi oleh narasi yang diproduksi secara cepat dan terorganisasi. Suara warga biasa dapat tenggelam oleh konten yang memiliki jaringan, sumber daya, dan jangkauan lebih besar.

Data SAFEnet sepanjang 2025 juga menunjukkan meningkatnya persoalan kebebasan berekspresi dan keamanan digital. Ratusan kasus pelanggaran serta serangan terhadap individu memperlihatkan bahwa risiko di ruang digital bukan sekadar persoalan etika bermedia sosial, melainkan telah menyentuh hak dasar warga negara.

Yang paling berbahaya justru efek psikologisnya. Seseorang tidak harus benar-benar dihukum untuk merasa takut. Melihat orang lain bermasalah karena unggahannya sudah cukup untuk membuat seseorang belajar berhati-hati. Pengawasan akhirnya bekerja melalui ketakutan yang tertanam dalam diri pengguna.

Ketika Viral Menjadi Jalan Menuju Keadilan

Namun, masyarakat digital bukan hanya objek pengawasan. Mereka juga mampu membangun kekuatan tandingan.Fenomena “no viral, no justice” menunjukkan bagaimana media sosial menjadi saluran kontrol sosial alternatif. Persoalan pelayanan publik, ketidakadilan, atau dugaan penyimpangan sering memperoleh perhatian lebih cepat setelah menjadi viral.

Di satu sisi, ini menunjukkan kekuatan warga. Di sisi lain, terdapat ironi: jika suatu masalah baru ditangani setelah viral, bagaimana dengan warga yang tidak memiliki jaringan, kemampuan, atau literasi digital untuk membuat persoalannya diketahui publik?Nancy Fraser menyebut fenomena semacam ini sebagai counter public, yaitu ruang publik alternatif bagi kelompok yang kurang terwakili dalam ruang publik dominan. Manuel Castells kemudian menunjukkan bagaimana masyarakat jejaring dapat membangun solidaritas dan kekuatan melalui komunikasi digital.

Karena itu, warganet bukan sekadar konsumen informasi. Mereka dapat menjadi pengawas kekuasaan, produsen pengetahuan, dan aktor penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kekuatan tersebut tetap berada dalam ruang yang penuh risiko. Warga dapat berbicara sekaligus dibungkam; dapat membangun solidaritas sekaligus menjadi sasaran intimidasi.

Mengembalikan Makna KemerdekaanKemerdekaan digital tidak semestinya diukur dari jumlah pengguna internet, pertumbuhan ekonomi digital, atau banyaknya tagar kemerdekaan yang trending. Ukuran yang lebih penting adalah apakah warga merasa aman menggunakan kebebasan tersebut.

Negara demokratis tidak semestinya takut terhadap kritik. Kritik yang bertanggung jawab bukan ancaman bagi negara, melainkan mekanisme untuk memperbaiki kebijakan dan mengawasi kekuasaan.

Karena itu, ruang digital harus dibangun bukan hanya agar semakin cepat dan maju secara teknologi, tetapi juga semakin sehat secara demokratis. Regulasi perlu memberikan kepastian hukum, penegakan hukum harus proporsional, dan warga harus mendapatkan perlindungan ketika menjalankan haknya untuk berpendapat.

Namun kebebasan juga membutuhkan tanggung jawab. Kritik tidak boleh berubah menjadi fitnah, penghinaan, atau penyebaran informasi palsu. Demokrasi digital membutuhkan warga yang kritis sekaligus beretika.

Bagi akademisi, kajian sosiologi digital juga tidak boleh berhenti di ruang seminar dan jurnal. Pengetahuan harus kembali kepada masyarakat dalam bahasa yang mudah dipahami agar warga mampu membaca perubahan teknologi secara kritis.Negara yang matang dan demokratis bukanlah negara yang paling meriah merayakan kemerdekaannya di ruang digital, melainkan negara yang tidak takut mendengar suara kritis warganya.

Jika setiap kritik masih membuat warga bertanya apakah dirinya akan mendapat masalah, maka pekerjaan rumah demokrasi kita belum selesai.

Sebab kemerdekaan yang sesungguhnya bukan hanya ketika kita bebas merayakan 17 Agustus, tetapi ketika kita merasa aman untuk berbicara, berbeda pendapat, dan mengkritik kekuasaan secara bertanggung jawab.Merdeka berarti berani bersuara dan demokrasi yang sehat seharusnya mampu mendengarnya.