Andi Basmal Imbau Pedomani Arahan Sekjen Mengenai Pengelolaan BMN

MAKASSAR - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, mengimbau seluruh jajaran untuk memedomani arahan Sekretaris Jenderal Kemenkum terkait pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengadaan barang/jasa (PBJ).

Arahan tersebut menjadi pedoman penting dalam memastikan seluruh proses pengelolaan BMN dan PBJ dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Imbauan tersebut disampaikan Andi Basmal pada Minggu (6/9/2026), merespons arahan Sekretaris Jenderal Kemenkum yang menekankan sejumlah hal strategis terkait pengelolaan BMN dan PBJ di seluruh jajaran Kementerian Hukum.

“Kita perlu memedomani dan menindaklanjuti arahan Sekretaris Jenderal ini dengan baik. Pengelolaan BMN dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa bukan hanya berkaitan dengan tertib administrasi, tetapi juga bagian dari akuntabilitas dan tanggung jawab kita dalam mengelola aset negara,” ujar Andi Basmal.

Dalam arahan Sekretaris Jenderal, disampaikan agar seluruh satuan kerja memastikan seluruh proses penyusunan Rencana Kebutuhan BMN Tahun Anggaran 2026 berjalan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu dalam penyusunan kebutuhan menjadi penting agar proses penyampaian kepada Pengguna Barang dapat dilakukan sesuai jadwal.

Selain itu, didorong juga untuk segera menindaklanjuti persetujuan KPKNL yang telah diterbitkan, baik terkait penggunaan maupun pemanfaatan BMN. Setiap persetujuan yang telah diterbitkan perlu segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun menghambat optimalisasi pengelolaan aset negara.

Dalam aspek pengadaan barang dan jasa, seluruh satuan kerja diarahkab untuk menyampaikan realisasi PBJ dan belanja modal kepada Biro BMN selaku UKPBJ. Data tersebut diperlukan untuk mengetahui dan memantau progres realisasi PBJ pada masing-masing satuan kerja.

Dorongan peningkatan partisipasi jajaran dalam pengisian Survei Dampak Ekonomis dan Survei Persepsi Anti Korupsi sebagai bagian dari proses penetapan UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ) turut menjadi arahan. Partisipasi KPA, PPK, Bendahara, dan Pelaku Usaha dinilai penting dalam memberikan gambaran objektif terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Lebih lanjut, jajaran diminta memastikan pengelolaan BMN berjalan secara tertib melalui pengusulan Alih Status Penggunaan melalui SIMAN v2 terhadap BMN yang telah melalui proses klarifikasi dan verifikasi oleh Biro BMN.

Inventarisasi juga perlu dilakukan terhadap BMN yang pemanfaatannya akan segera berakhir, sehingga dapat ditentukan langkah selanjutnya, baik berupa perpanjangan maupun pengakhiran pemanfaatan sesuai ketentuan.

Merespon hal tersebut, Andi Basmal meminta jajarannya menindaklanjuti arahan terkait inventarisasi Aset Tak Berwujud yang telah habis masa manfaatnya sebagai bagian dari tindak lanjut atas temuan Inspektorat Jenderal. Demikian pula terhadap persetujuan penjualan, pemusnahan, atau penghapusan BMN yang telah diterbitkan oleh Pengelola maupun Pengguna Barang agar segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan pengelolaan BMN.

Termasuk terhadap BMN yang tercatat dalam kondisi rusak berat, jajaran diminta segera mengajukan usulan penjualan melalui SIMAN dengan berpedoman pada ketentuan pemindahtanganan BMN.

“Tidak boleh ada aset negara yang tidak jelas tindak lanjutnya. Untuk BMN yang sudah rusak berat maupun yang masa pemanfaatannya akan berakhir, harus segera diinventarisasi dan ditentukan langkah sesuai aturan. Kita ingin pengelolaan BMN di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel semakin tertib, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Andi Basmal.

Andi Basmal menegaskan bahwa tindak lanjut terhadap seluruh arahan tersebut merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Sulsel dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Seluruh jajaran diminta tidak hanya memahami arahan, tetapi memastikan setiap poin dapat diimplementasikan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.