Unhas Luncurkan Podium, Wadah Berbasis Data Suarakan Aspirasi Indonesia Timur

MAKASSAR - Pusat Litbang Opini Publik, Demokrasi, dan Pembangunan LPPM Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar Diskusi Hasil Survei Suara Indonesia Timur bertema "Dua Tahun Diskusi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto". Agenda ini digelar di Inspiring Room, Lantai 2 Unhas Hotel & Convention, Kampus Tamalanrea, Kota Makassar, Rabu (21/10/2026).

Melalui agenda tersebut, Unhas secara resmi memperkenalkan Podium, sebuah wadah yang dihadirkan untuk menyuarakan aspirasi dan opini masyarakat Indonesia Timur secara berkala dan berbasis data ilmiah.

Rektor Unhas, Prof Jamaluddin Jompa, menegaskan pentingnya kehadiran lembaga survei berbasis perguruan tinggi guna memastikan suara dari Kawasan Timur Indonesia (KTI) tidak tertimbun oleh dinamika di kawasan mayoritas populasi.

Ia menambahkan bahwa dalam survei nasional secara umum, pengambilan sampel secara acak bertingkat (stratified sampling) yang proporsional berisiko mengabaikan suara daerah berpupulasi kecil.

"Kawasan Timur Indonesia sudah lama terbelakang. Kawasan Timur Indonesia dalam berbagai indeks selalu di bawah. Ini tidak adil, ini tidak boleh. Saya kira pemerintah pun menyadari itu sehingga ada dulu Kementerian untuk Pengembangan Kawasan Timur. Kawasan Timur ini memang identik dengan ketertinggalan. Suara-suara dari timur jangan juga tertinggal," tambahnya.

Rektor yang akrab disapa Prof JJ itu menegaskan bahwa survei merupakan metode ilmiah yang dapat dilakukan di mana saja karena telah menjadi bagian dari DNA perguruan tinggi.

"Kita berharap ke depan pemerintah itu lebih peka terhadap evidence dan science-based. Apapun evidence atau science atau informasi yang sudah jelas ada dari masyarakat itu kemudian menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah untuk kita bantu memperbaiki," tegasnya.

Mantan Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Unhas itu menilai masyarakat perlu mendapatkan penguatan pemahaman terkait masalah hukum, termasuk hak dan kewajibannya, di mana proses edukasi menjadi solusi utamanya.

Menurut Prof JJ, mendengarkan suara masyarakat secara kolektif dan menyeluruh memiliki bobot yang jauh lebih penting ketimbang sekadar riuh suara perseorangan.

"Survei ini akan dilakukan setiap bulan, terus-menerus untuk merekam suara-suara dari masyarakat secara lebih ilmiah. Hari ini kita memperkenalkan bahwa sudah hadir Podium dari Universitas Hasanuddin untuk menyuarakan berbagai aspek," tutupnya.

Sementara, Ketua Pusat Penelitian Opini Publik Demokrasi dan Pengembangan LPPM Unhas, Prof Mujahidin Fahmid, menyatakan bahwa kawasan timur Indonesia sangat heterogen dan memiliki keberagaman yang tinggi dari segi kultural, politik, maupun ekonomi.

Guru Besar Ekonomi Politik Unhas itu menjelaskan bahwa riset tersebut mengambil sampel sebanyak 900 responden dengan tingkat kepercayaan standar.

"Riset ini mengambil sampel 900 responden, dengan tingkat kepercayaan seperti biasa, yaitu 95%, dan margin of error-nya kira-kira 3,4% sampai 3,7%. Seluruh data dikumpulkan melalui wawancara telepon menggunakan kuesioner terstruktur, yang dilakukan mulai pada tanggal 23 September sampai 9 Oktober. Waktu berikutnya adalah analisis data," sebutnya dalam pertemuan itu.

Prof Mujahidin menambahkan bahwa survei tersebut menggunakan metodologi penarikan sampel acak bertingkat atau multi-stage random sampling.

"Dengan alokasi responden antarprovinsi mengikuti rancangan distribusi sampel wilayah penelitian, jadi proporsional. Sampel terbesar itu ada di Sulawesi Selatan sebesar 16%, kemudian disusul Nusa Tenggara Timur 10%, Nusa Tenggara Barat 9,4%, Kalimantan Timur 7%, Kalimantan Selatan 7%, Sulawesi Tengah 5,5%, Sulawesi Tenggara 5%, dan seterusnya. Yang paling kecil adalah Kalimantan Utara sebesar 1,1%.

Berdasarkan data komposisi responden dalam survei tersebut, kata dia, mayoritas responden tercatat berjenis kelamin perempuan sebesar 51,2%, sedangkan laki-laki sebesar 48,8%.

"Kalau dalam konteks penelitian kuantitatif, ini hanya salah satu metode atau tools untuk memperoleh data yang berbasis bukti (evidence), berbasis lapangan. Kami tidak ingin mengada-ada dalam memaparkan apapun yang terjadi di masyarakat," jabarnya.

Prof Imam sapaan karibnya itu menegaskan survei tersebut merupakan salah satu saluran kritis yang keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan melalui standar metodologi ilmiah yang berlaku.

"Survei itu dilakukan dengan berbagai macam tahapan-tahapan dan juga struktur metodologi yang sudah disepakati secara universal. Selain survei, tentu ada tools lain lagi untuk data gathering, misalnya interview secara langsung, bisa juga interview tidak terstruktur, kemudian model-model seperti teknik snowballing dan lain sebagainya. Ada juga focus group discussion (FGD), ada juga participant observation dan lain sebagainya," tegasnya.

Dia bilang, instrumen survei secara epistemologis menjadi alat yang paling relevan untuk menjangkau populasi yang relatif besar seperti di kawasan timur Indonesia yang mencakup banyak provinsi.

Ia pun membeberkan bahwa hampir 95 persen responden memberikan dukungan kuat terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang kembali merujuk pada Pasal 33 UUD 1945 demi kemakmuran rakyat.

"Ada dukungan normatif yang sangat kuat pada pengelolaan SDA sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ini saya kira poin yang sangat mendasar sekali dari temuan kita, bahwa ada kesadaran masyarakat Indonesia Timur di dalam kebijakan pengelolaan tambang khususnya. Kalau ini didalami lebih jauh lagi bahwa sebaiknya dikembalikan pada kepentingan masyarakat, dan pengelolaan itu diserahkan kepada tujuan kemakmuran masyarakat," bebernya.

Menurutnya, hasil ini bakal dijadikan landasan dalam merumuskan topik survei berikutnya. Selain itu, lanjut dia, masyarakat juga berharap pemerintah dapat melakukan audit secara menyeluruh terhadap pemilik dan pengelola tambang.

"Mereka mengharapkan ada ganti rugi, bahkan sejauh itu harapan masyarakat, dari kerusakan ekologis yang ada itu. Jadi, konseptualnya bukan soal bukan konsep lingkungan semata-mata, tapi konsep ekologis yang memiliki relasi antara masyarakat dengan kekuasaan, masyarakat dengan pihak sektor swasta, masyarakat dengan kepentingan publik yang lainnya," imbuhnya.

Ia memaparkan bahwa berdasarkan temuan survei, sebanyak 51 persen masyarakat Indonesia Timur menyatakan relatif puas terhadap kinerja pemerintah pusat.

"Lebih besar daripada ketidakpuasan sebesar 44%. Jadi, yang menyatakan secara jelas tentang ketidakpuasan itu ada 44%," katanya.

Lebih lanjut, temuan survei mencatat 69 persen responden menganggap pekerjaan sulit didapat, yang mempertegas bahwa persoalan akses mencari nafkah masih menjadi kendala signifikan yang dihadapi warga.

"Isu tentang hilirisasi itu tidak sampai ke masyarakat dan mereka tidak merasakan. Ada 37% rumah tangga memiliki anggota yang masih menerima MBG itu secara keseluruhan, cuma 37% di Indonesia Timur. 71% tidak mengetahui tentang KDMP. Ini dua program strategis pemerintah yang dipotret oleh kita. Kita menemukan 30% menerima MBG, 37% menerima MBG, dan 71% tidak mendengarkan informasi tentang KDMP," jabarnya.