Pakar Trisakti: Bukti Baru Bahtiar Tak Cukup Sekadar Dua Alat Bukti

JAKARTA - Mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, kembali menempuh jalur praperadilan setelah ditetapkan lagi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHBun) Sulsel Tahun Anggaran 2024.

Sidang perdana praperadilan yang diajukan Bahtiar dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Jumat (30/10/2026) hari ini.

Ini merupakan kali kedua Bahtiar mengajukan praperadilan setelah sebelumnya berhasil menggugurkan status tersangkanya. Putusan hakim saat itu menyatakan penetapan tersangka terhadap Bahtiar tidak sah sehingga ia dibebaskan dari tahanan.

Namun, penyidik kembali menetapkan Bahtiar sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Atas penetapan tersebut, Bahtiar kembali menguji keabsahan tindakan penyidik melalui mekanisme praperadilan.

Menanggapi praperadilan kedua tersebut, Guru Besar Sosiologi Hukum dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Prof Trubus Rahardiansah mengingatkan bahwa penetapan kembali seseorang sebagai tersangka tidak cukup hanya dengan menghadirkan dua alat bukti.

Menurutnya, penyidik wajib memenuhi ketentuan mengenai alat bukti baru sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016.

Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan kembali seseorang sebagai tersangka.

Namun, penetapan ulang itu harus didasarkan pada paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya, serta berkaitan dengan materi perkara.

"Artinya, alat bukti lama tidak bisa digunakan lagi, baik itu surat, keterangan saksi maupun bukti elektronik. Alat bukti baru tersebut juga harus memiliki keterkaitan dengan materi perkara, sehingga penyidik tidak asal mencaplok alat bukti," jelas Trubus, Jumat (30/10/2026).

Ia menerangkan, dalam putusan praperadilan sebelumnya, hakim telah membatalkan penetapan tersangka Bahtiar dengan pertimbangan bahwa alat bukti yang digunakan penyidik, baik berupa surat, keterangan saksi maupun bukti elektronik, tidak sah dijadikan dasar penetapan tersangka.

Karena itu, Trubus menilai hakim yang memeriksa praperadilan kedua harus cermat dalam menguji alat bukti yang diajukan penyidik selaku pihak termohon.

"Hakim praperadilan harus jeli dan cermat. Harus betul-betul meneliti satu per satu alat bukti yang diajukan penyidik di persidangan, dengan melihat kedua syarat utama tersebut," tegasnya.

Menurut Trubus, ketentuan dalam PERMA tersebut dimaksudkan untuk mencegah tindakan kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) oleh penyidik.

Selain itu, aturan tersebut menjadi instrumen untuk menjamin kepastian hukum bagi seseorang yang kembali ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya memenangkan gugatan praperadilan.

Dengan demikian, substansi pemeriksaan praperadilan kali kedua Bahtiar tidak hanya menyangkut jumlah alat bukti, tetapi juga harus menguji kebaruan, keabsahan, dan relevansi alat bukti yang digunakan penyidik dalam menetapkan kembali status tersangkanya.