Pj Gubernur Kukuhkan Pengurus FPK Provinsi Sulsel

MAKASSAR - Penjabat Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry mengukuhkan pengurus Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Provinsi Sulsel Periode 2025-2028 dalam acara yang berlangsung di Ruangan Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, (19/02/2025).

Prof Fadjry Djufry menekankan pentingnya organisasi ini dalam menjaga harmoni dan keberagaman di Sulsel.

Baca Juga: Pertamina & Pj Gubernur Gorontalo Jamin Stok LPG 3 Kg Aman Jelang Ramadan

"Organisasi ini penting untuk harmoni Sulawesi Selatan. Ini merupakan bagian dari mewujudkan harmoni di daerah kita tercinta ini. Kita semua punya kearifan lokal, semua punya budaya, inilah yang membuat kita semua bersatu dan hidup dalam keharmonisan," ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

"Kita ingin hidup dengan tenang dan berusaha dengan apa saja. Kita bisa menyatu dengan masyarakat di mana saja. Karena kita, di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung," tambahnya.

Lebih lanjut, Prof Fadjry Djufry menegaskan bahwa perbedaan agama dan suku bukanlah penghalang untuk hidup rukun. "Agama apapun itu, suku apapun itu, kita semua ingin hidup harmoni dan hidup dengan tenang dan baik," tutupnya.

Pengukuhan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, pejabat pemerintah, serta perwakilan dari berbagai komunitas di Sulsel.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, diharapkan FPK dapat semakin berperan aktif dalam menjaga kerukunan serta memperkuat persatuan di tengah masyarakat.

Adapun susunan kepengurusan FPK Provinsi Sulsel antara lain, Ketua FPK Provinsi Sulsel Prof Muhammad Ghalib, Anggota FPK Sulsel, Prof Barsihanoor, Prof Muhsin Mahfud, Prof Natsir Siola, Dr Syarifuddin Jurdi dan Haidir Fitra Siagian, serta jajaran pengurus lainnya dari berbagai suku di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Pj Gubernur Sebut Peran Perbankan Bantu Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Tujuan FPK dibentuk untuk menjadi jembatan komunikasi antar elemen masyarakat. FPK juga diharapkan dapat mencegah potensi konflik berbasis SARA. Adapun program FPK meliputi dialog antarbudaya, mediasi konflik, pelatihan toleransi dan pengelolaan keberagaman.

Berfungsi sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerja sama antara masyarakat, FPK diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara, dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

Pembentukan FPK Provinsi Sulsel sendiri didukung Plt Kepala Bakesbangpol Sulsel, Ansyar, yang memimpin langsung pembentukan FPK sejak 14 Januari 2025 lalu.