Prof Uceng dan Bivitri Soroti Respons Pemerintah Terhadap Kritik Publik

MAKASSAR - Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar dan Bivitri Susanti menyoroti cara pemerintah merespons kritik publik, khususnya gerakan mahasiswa. Keduanya menilai respons yang muncul cenderung mengalihkan perhatian dari substansi persoalan yang disuarakan masyarakat.

Zainal Arifin Mochtar, yang akrab disapa Prof Uceng atau Mas Uceng, menyayangkan respons pemerintah yang dinilainya minim kreativitas dan substansi dalam menghadapi kritik.

"Saya bilang, negara enggak kreatif," lontarnya dengan kalimat singkat, Sabtu (31/10/2026).

Menurut Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut, kritik publik semestinya dijawab dengan penjelasan berbasis data dan analisis, bukan respons yang sekadar menyerang atau meremehkan pihak yang menyampaikan kritik.

"Kalau dikritik, menurut saya harusnya dijawab dengan angka, data, dan analisis. Bukan dipakai di media, 'Ah, enggak kreatif banget'," sebutnya saat memberikan keterangan.

Ia juga menilai gaya komunikasi defensif dan reaktif tanpa disertai substansi lebih menyerupai pola komunikasi buzzer. Menurutnya, negara tidak semestinya menggunakan pendekatan manipulatif dalam berkomunikasi dengan masyarakat.

"Itu khas buzzer banget. Itu mah enggak perlu negara, CEO aja mungkinnya kayak gitu. Kelihatan banget, menurut saya harusnya bukan negara. Negara itu enggak boleh berpikir manipulatif dengan rakyatnya," ucap Prof Uceng.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai terdapat pola tindakan yang disengaja dan sistematis dalam merespons gerakan kritis masyarakat, terutama mahasiswa.

Menurut Bivitri, salah satu dampaknya adalah terbentuknya citra negatif terhadap gerakan mahasiswa. Ia menyebut penggunaan istilah 'maha sewa' sebagai salah satu bentuk pelabelan yang dapat memengaruhi pandangan publik.

"Menurut saya, tindakan itu disengaja untuk dua hal. Pertama, menimbulkan citra buruk untuk mahasiswa, yang sekarang berubah menjadi 'maha sewa'. Walaupun sekarang sudah terbuka ya, bahwa orang itu dibayar dan lain sebagainya," katanya kepada awak media.

Ia menilai, meskipun informasi mengenai pihak-pihak yang disebut dibayar mulai terbuka, citra negatif terhadap mahasiswa telanjur menyebar di masyarakat, terutama melalui media sosial.

"Tapi kan, bagaimanapun, citra itu nempel di kepala banyak orang. Mungkin di kalangan jurnalis, akademisi, atau, kayak saya, sudah lebih kritis, bisa paham. Tapi kan itu menyebar di media sosial. Jadi buat saya, itu jahat sekali karena tujuannya untuk mengecilkan gerakan mahasiswa," tambahnya.

Bivitri juga menyoroti pengalihan perhatian publik dari tuntutan utama mahasiswa ke isu lain yang berkembang di ruang publik. Ia mencontohkan perbincangan mengenai Raffi Ahmad yang menurutnya membuat masyarakat tidak lagi berfokus pada persoalan yang menjadi tuntutan gerakan.

"Sebenarnya kan masalah sesungguhnya, kita tahu ya ada tuntutan dari mahasiswa, dari kelompok lain. Tapi kita jadi membicarakan ini, marah-marah sama Rafi Ahmad, yang benar juga, sih, tapi kan kita jadi enggak fokus. Buat saya, sebenarnya ini sistematis, apa yang dilakukan itu," tutup Bivitri.