Klaim Tak Terima Titipan, Timsel KPU Sulsel Buka Pendaftaran di 7 Daerah
Sabtu, 02 Sep 2023 13:22

Timsel KPU Sulsel 7 resmi membuka pendaftaran di daerah. Foto: Sindo Makassar
MAKASSAR - Tim seleksi (Timsel) Sulsel 7 resmi membuka pendaftaran bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengumuman pendaftaran dimulai Sabtu (2/9) hari ini dengan usia minimal 30 tahun.
Timsel tersebut terdiri dari Ketua Syamsurijal, sekretaris Mohammad Arif dan tiga anggota Buhari, Hatta Fakhrurozi dan Taslim.
Timsel ini akan menangani 7 kabupaten/kota diantaranya Kota Makassar, Parepare, Kabupaten Enrekang, Luwu, Pinrang, Sidrap dan Wajo.
Ketua Timsel, Syamsurijal memberi perhatian khusus terhadap calon komisioner yang berstatus petahana. Khususnya mereka yang pernah menjalani sidang etik di DKPP.
“Jadi kami akan lihat dulu bagaimana kasusnya, karena dalam putusan ada beberapa level sanksi. Jadi kita tidak akan cut,” kata Syamsurijal.
Hanya saja, ia menekankan bahwa pihaknya tidak akan lagi mempertimbangkan bila pendaftar tersebut menerima sanksi pemecatan. Ia menggaransi tidak akan meloloskannya.
“Tapi kalau vonisnya sanksi pemecatan yang didapat oleh bersangkutan dari DKPP tentu kami akan coret. Tidak perlu kami pertimbangkan lagi,” ujarnya.
Sekretaris Timsel, Mohammad Arif menambahkan ada beberapa persyaratan calon komisioner yang ingin mendaftar. Salah satunya minimal tamatan SLTA atau sederajat dan berusia minimal 30 tahun.
Arif menggaransi, pihaknya tidak mengenal istilah calon titipan. Sebab menurutnya, Timsel akan bekerja sesuai dengan aturan yang sudah diamanahkan.
"Kami tidak menerima titipan, dan kami bukan tempat penitipan barang,” tegas mantan Sekretaris Timsel KPU Provinsi ini.
Berikut jadwal penerimaan calon anggota KPU di tujuh daerah:
* Pengumuman pendaftaran 2 September 8 September
* Pendaftaran 2 September 13 September
* Penelitian administrasi 2 September hingga 20 September
* Perpanjangan pendaftaran 14 September hingga 19 September
* Penetapan hasil penelitian administrasi (pleno) 21 September hingga 21 September.
* Seleksi tertulis dan tes psikologi 25 September hingga 3 Oktober
* Penetapan hasil seleksi tertulis dan tes psikologi 4 Oktober hingga 5 Oktober
* Pengumuman hasil seleksi tertulis dan tes psikologi 6 Oktober 11 Oktober
* Masukan tanggapan masyarakat 6 Oktober 11 Oktober
* Tes kesehatan 8 Oktober 10 Oktober
* Wawancara 9 Oktober 13 Oktober.
* Penetapan hasil tes kesehatan dan wawancara 14 Oktober 15 Oktober
* Pengumuman hasil tes kesehatan dan wawancara 16 Oktober 17 Oktober
* Penyampaian nama calon anggota KPU 7 daerah ke KPU RI 17 Oktober hingga 19 Oktober
Timsel tersebut terdiri dari Ketua Syamsurijal, sekretaris Mohammad Arif dan tiga anggota Buhari, Hatta Fakhrurozi dan Taslim.
Timsel ini akan menangani 7 kabupaten/kota diantaranya Kota Makassar, Parepare, Kabupaten Enrekang, Luwu, Pinrang, Sidrap dan Wajo.
Ketua Timsel, Syamsurijal memberi perhatian khusus terhadap calon komisioner yang berstatus petahana. Khususnya mereka yang pernah menjalani sidang etik di DKPP.
“Jadi kami akan lihat dulu bagaimana kasusnya, karena dalam putusan ada beberapa level sanksi. Jadi kita tidak akan cut,” kata Syamsurijal.
Hanya saja, ia menekankan bahwa pihaknya tidak akan lagi mempertimbangkan bila pendaftar tersebut menerima sanksi pemecatan. Ia menggaransi tidak akan meloloskannya.
“Tapi kalau vonisnya sanksi pemecatan yang didapat oleh bersangkutan dari DKPP tentu kami akan coret. Tidak perlu kami pertimbangkan lagi,” ujarnya.
Sekretaris Timsel, Mohammad Arif menambahkan ada beberapa persyaratan calon komisioner yang ingin mendaftar. Salah satunya minimal tamatan SLTA atau sederajat dan berusia minimal 30 tahun.
Arif menggaransi, pihaknya tidak mengenal istilah calon titipan. Sebab menurutnya, Timsel akan bekerja sesuai dengan aturan yang sudah diamanahkan.
"Kami tidak menerima titipan, dan kami bukan tempat penitipan barang,” tegas mantan Sekretaris Timsel KPU Provinsi ini.
Berikut jadwal penerimaan calon anggota KPU di tujuh daerah:
* Pengumuman pendaftaran 2 September 8 September
* Pendaftaran 2 September 13 September
* Penelitian administrasi 2 September hingga 20 September
* Perpanjangan pendaftaran 14 September hingga 19 September
* Penetapan hasil penelitian administrasi (pleno) 21 September hingga 21 September.
* Seleksi tertulis dan tes psikologi 25 September hingga 3 Oktober
* Penetapan hasil seleksi tertulis dan tes psikologi 4 Oktober hingga 5 Oktober
* Pengumuman hasil seleksi tertulis dan tes psikologi 6 Oktober 11 Oktober
* Masukan tanggapan masyarakat 6 Oktober 11 Oktober
* Tes kesehatan 8 Oktober 10 Oktober
* Wawancara 9 Oktober 13 Oktober.
* Penetapan hasil tes kesehatan dan wawancara 14 Oktober 15 Oktober
* Pengumuman hasil tes kesehatan dan wawancara 16 Oktober 17 Oktober
* Penyampaian nama calon anggota KPU 7 daerah ke KPU RI 17 Oktober hingga 19 Oktober
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
KPU Aktivasi Kembali PPK dan PPS untuk PSU Pilwalkot Palopo
KPU Palopo sedang menggodok perekrutan badan Adhoc untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU). Jajaran PPK dan PPS sedang diaktivasi kembali.
Senin, 24 Mar 2025 03:52

Sulsel
DKPP Periksa KPU Barru, Buntut Pemberhentian Debat Publik Pilkada 2024
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa lima komisioner Kabupaten Barru yakni Abdul Syafah B, Busman A Gani, Ilham, Abdul Mannan dan Arham dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 319-PKE-DKPP/XII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar pada Kamis (13/03/2025).
Kamis, 13 Mar 2025 19:16

News
Taufan Pawe: 24 Daerah Alami PSU Bukti KPU Tak Profesional dalam Pilkada Serentak
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menilai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) menandakan KPU tidak professional dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024.
Senin, 10 Mar 2025 22:56

Sulsel
KPU Butuh Rp11,5 Miliar untuk Pelaksanaan PSU Pilwalkot Palopo
KPU Sulsel menggelar pertemuan dengan Pj Wali Kota Palopo, Firmanza DP di Kantor KPU Provinsi pada Rabu (05/03/2025). Anggaran pemungutan suara ulang (PSU) Pilwalkot juga ikut dibahas dalam agenda ini.
Kamis, 06 Mar 2025 14:12

Sulsel
Tolak Gugatan Sarif-Qalby, MK Legitimasi Putusan KPU Jeneponto yang Tolak PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Perkara Nomor 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Jeneponto Tahun 2024 yang dimohonkan Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3 Muhammad Sarif dan Moch Noer Alim Qalby
Senin, 24 Feb 2025 13:43
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Taklukkan Wakil Vietnam, PSM Makassar Selangkah Lagi ke Final
2

Idrus Marham: Mentan Amran Sulaiman Paling Cocok jadi Nakhoda KKSS
3

Ada Oknum Diduga Ingin Ambil Alih Yayasan Atma Jaya Makassar Secara Paksa
4

Kebakaran di Pulau Barrang Lompo Hanguskan Satu Rumah Milik Warga
5

Kemenkum Sulsel Komitmen Beri Pelayanan Terbaik, Maksimalkan Survei Kepuasan Masyarakat
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Taklukkan Wakil Vietnam, PSM Makassar Selangkah Lagi ke Final
2

Idrus Marham: Mentan Amran Sulaiman Paling Cocok jadi Nakhoda KKSS
3

Ada Oknum Diduga Ingin Ambil Alih Yayasan Atma Jaya Makassar Secara Paksa
4

Kebakaran di Pulau Barrang Lompo Hanguskan Satu Rumah Milik Warga
5

Kemenkum Sulsel Komitmen Beri Pelayanan Terbaik, Maksimalkan Survei Kepuasan Masyarakat