Ketua MPR RI Ingatkan Pj Gubernur Sulsel, Jangan Buat Gaduh

MAKASSAR - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo memberikan tanggapannya terhadap polemik kebijakan yang tengah ramai pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sejumlah pihak, termasuk para kepala desa, pengamat, tokoh masyarakat, dan kelompok pemuda dan mahasiswa telah mengkritisi serta menolak keras kebijakan Gubernur terkait ucapan kontroversial mengenai kondisi keuangan Sulawesi Selatan dengan kata “sulsel bangkrut” dan kebijakan penanaman pisang.

Menurut Bambang Soesatyo, dalam sebuah pernyataan yang dirilis hari ini, ia mengingatkan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin untuk memprioritaskan stabilitas dan keamanan daerah. "Jangan menciptakan kegaduhan, mengingat kita sedang menghadapi tahun politik," ujarnya.

Sebelumnya, kebijakan Pj Gubernur Sulawesi Selatan, terutama alokasi anggaran untuk penanaman pisang sebesar 40% dari dana desa, menuai kritik tajam. Sri Rahayu Usmi, S.Pd, selaku Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sulawesi Selatan, juga menyampaikan keprihatinan terhadap kebijakan tersebut. Ia menilai bahwa kebijakan ini tidak mempertimbangkan kondisi agronomi, iklim, komoditi pertanian unggulan, kontur tanah, dan budaya petani yang berbeda di Sulawesi Selatan.

Kritik juga terhadap rencana alokasi anggaran sebesar 1 triliun Rupiah dalam APBD Sulsel tahun 2024 yang dilansir oleh media. Banyak pihak menduga ada kepentingan besar yang bermain di balik kebijakan tersebut. Kebijakan ini dianggap prematur, tergesa-gesa, tidak dipertimbangkan secara matang, dan tidak melibatkan seluruh perangkat pemerintahan daerah dalam perumusannya.

Pada aksi kemarin, Takbir membacakan pernyataan sikap dan meminta secara hormat kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencopot PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Bahtiar Baharuddin, M.Si dari jabatannya, dan mengangkat PJ Gubernur yang mengerti tentang pemerintahan dan mengenal Sulawesi Selatan dengan baik.

Polemik ini terus menjadi sorotan publik, dan masyarakat menantikan respon lanjutan dari pemerintah pusat terkait kondisi dan kebijakan yang saat ini tengah diperdebatkan di Sulawesi Selatan.