Kakanwil Kemenkumham Sulut Susialisasi 9 Pose Foto yang Dilarang Bagi ASN
Rabu, 22 Nov 2023 17:50

Suasana sosialisasi netralitas ASN yang dilaksanakan Kakanwil Kemenkumham Sulut Ronald Lumbuun secara hybrid. Foto: Istimewa
MANADO - Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki sebuah tanggung jawab sebagai Pelayan Publik. Di mana ASN harus menjaga marwahnya dengan tidak terpengaruh pada kepentingan orang perorangan atau kelompok tertentu.
Kewenangan dan Kekuasaan yang dimiliki ASN pun sangat rentan untuk dapat dipengaruhi dan mempengaruhi, sehingga seorang ASN harus memiliki sikap netral.
Semakin dekatnya tahun penyelenggaraan pemilihan umum, isu netralitas ASN menjadi salah satu objek pengawasan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) hingga masyarakat.
Untuk itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Ronald Lumbuun melakukan sosialiasi netralitas ASN sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan netralitas di lingkungan Kemenkumham Sulut.
Pada kegiatan yang digelar secara hybrid ini, Ronald Lumbuun menyampaikan hal-hal yang termasuk dalam pelanggaran netralitas seperti 9 pose foto yang dilarang untuk ASN.
Ia juga mengingatkan jajaran untuk menghindari pelanggaran netralitas lainnya dengan mengutip pernyataan John Dalberg-Acton mengenai kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan jika seseorang memiliki kekuasaan.
"Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely (sifat kekuasaan selalu memiliki kecenderungan yang disalahgunakan, kekuasaan yang mutlak pasti disalahgunakan)," tutup Kakanwil.
Kewenangan dan Kekuasaan yang dimiliki ASN pun sangat rentan untuk dapat dipengaruhi dan mempengaruhi, sehingga seorang ASN harus memiliki sikap netral.
Semakin dekatnya tahun penyelenggaraan pemilihan umum, isu netralitas ASN menjadi salah satu objek pengawasan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) hingga masyarakat.
Untuk itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Ronald Lumbuun melakukan sosialiasi netralitas ASN sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan netralitas di lingkungan Kemenkumham Sulut.
Pada kegiatan yang digelar secara hybrid ini, Ronald Lumbuun menyampaikan hal-hal yang termasuk dalam pelanggaran netralitas seperti 9 pose foto yang dilarang untuk ASN.
Ia juga mengingatkan jajaran untuk menghindari pelanggaran netralitas lainnya dengan mengutip pernyataan John Dalberg-Acton mengenai kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan jika seseorang memiliki kekuasaan.
"Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely (sifat kekuasaan selalu memiliki kecenderungan yang disalahgunakan, kekuasaan yang mutlak pasti disalahgunakan)," tutup Kakanwil.
(MAN)
Berita Terkait

Sulsel
203 ASN Gowa Terima Karya Satya Satyalancana
Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang menyerahkan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XXX, XX, X Tahun dari Presiden RI sekaligus melepas ASN yang memasuki Purna Bakti.
Sabtu, 16 Agu 2025 05:41

Sulsel
Bupati Ibas Sidak Apel Pagi, Puluhan Pegawai Terciduk Main HP dan Duduk saat Sekda Sambutan
Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam (Ibas) melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada pelaksanaan apel pagi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Bahri Suli di halaman kantor bupati, Senin (04/08/2025).
Senin, 04 Agu 2025 15:23

Sulsel
Ukur Kemampuan 1.022 ASN, Pemkab Maros Gelar Uji Kompetensi
Sebanyak 1.022 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Maros mengikuti Uji Kompetensi (Ukom) di Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar.
Selasa, 22 Jul 2025 14:19

Sulsel
ASN Gowa Sisihkan 2,5 Persen Gaji untuk Zakat Penghasilan
Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang melantik Ketua dan Pengurus Baznas Kabupaten Gowa periode 2025-2030 di Baruga Karaeng Galesong, Kantor Bupati Gowa, Senin (30/6/2025).
Senin, 30 Jun 2025 15:30

Makassar City
Pemkot Makassar Bakal Hadirkan Ruang Penitipan Anak Bagi ASN
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan kerja yang profesional sekaligus humanis.
Selasa, 24 Jun 2025 07:30
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

PD Parkir Makassar Siap Luncurkan Pembayaran Digital Berbasis QRIS
2

Hipotesis Pakar Kebencanaan UI: Faktor Alam Diduga Penyebab Kebocoran Pipa Minyak PT Vale
3

OJK Sulselbar Sosialisasi Pedoman SETARA, Dorong PUJK Lebih Ramah Difabel
4

PT Hadji Kalla Polisikan PT GMTD Terkait Dugaan Kasus Penipuan
5

Terdakwa Bos Sindikat Uang Palsu Mengaku Dimintai Rp5 Miliar Oleh Oknum Jaksa
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

PD Parkir Makassar Siap Luncurkan Pembayaran Digital Berbasis QRIS
2

Hipotesis Pakar Kebencanaan UI: Faktor Alam Diduga Penyebab Kebocoran Pipa Minyak PT Vale
3

OJK Sulselbar Sosialisasi Pedoman SETARA, Dorong PUJK Lebih Ramah Difabel
4

PT Hadji Kalla Polisikan PT GMTD Terkait Dugaan Kasus Penipuan
5

Terdakwa Bos Sindikat Uang Palsu Mengaku Dimintai Rp5 Miliar Oleh Oknum Jaksa