Putera Tokoh NU Ini Berpeluang Amankan Kursi PDIP Dapil Makassar A

Minggu, 18 Feb 2024 12:57
Putera Tokoh NU Ini Berpeluang Amankan Kursi PDIP Dapil Makassar A
Satu dari 9 kursi DPRD Sulsel dari Dapil Makassar A diprediksi menjadi milik calon anggota legislatif Nomor 1 PDI Perjuangan, dr. Fadli Ananda. Foto/Istimewa
Comment
Share
MAKASSAR - Satu dari 9 kursi DPRD Sulsel dari Dapil Makassar A diprediksi menjadi milik calon anggota legislatif Nomor 1 PDI Perjuangan, dr. Fadli Ananda.

Peluang itu tergambar lewat hasil real count KPU per 17 Februari 2024, pukul 17.00 Wita. PDI Perjuangan diprediksi mengamankan kursi ke 4. Di atasnya ada Nasdem (1), Gerindra (2) dan Partai Golongan Karya.

Dalam rivalitas internal PDIP, putera almarhum tokoh NU kharismatik, Prof Iskandar Idy, itu berhasil meninggalkan jauh para pesaingnya. Fadli meninggalkan 8 cakeg pesaingnya dengan raihan 6 518 suara.

Dua pesaing di bawahnya hanya Hj Mottiara dengan 1.318 suara dan Soni Budi Pandin (1.324 suara). Enam caleg lainnya belum menyentuh angka 1000 suara.

Direktur Parameter Publik Indonesia (PPI), Ras MD, menilai capaian itu sudah banyak diprediksi sebelumnya.

"Tidak mengherankan karena Fadli Ananda memang tokoh muda di PDIP yang memiliki bekal sosial politik yang cukup baik," ujar alumni IAIN Syarif Hidayatullah itu, di Makassar, Sabtu, 17 Februari 2024.

Nama Fadli dalam benak warga Makassar masih tertanam dengan baik karena baru saja mengikuti kontestasi Pikada Makassar 2021 lalu. Raihan Fadli yang menjadi wakil Syamsu Rijal (Deng Ical) ketika itu seratus ribu suara lebih.

"Artinya, kami menangkap capaian Fadli ini sedikit banyak karena berhasil merawat jejak pilwalkot Makassar," kata mantan peneliti LSI itu.

Selain itu, Fadli juga dikenal sebagai salah satu figur yang cukup dekat dengan kalangan NU. "Itu tidak lepas dari pengaruh ayahnya yang sangat dituakan para tokoh NU. Jasanya panjang, dan masih menjadi cerita hingga saat ini," tegas Ras.

Fadli Ananda ketika dikonfirmasi terkait peluangnya mengamankan kursi yang ditinggalkan Rudy Pieter Goni karena bertarung di DPR RI itu, mengaku masih menunggu keputusan resmi KPU.

Dia juga menolak membeberkan berapa suara hasil rekap internalnya yang sudah terkumpul. Mengingat real count KPU hingga saat ini baru 38,9 persen atau 911 dari 2340 TPS di Dapil Makassar A.

"Insya Allah sangat positif. Tapi tenang. Lebih baik menunggu keputusan resmi dari KPU," tukas Owner RS Ibu dan Anak Ananda ini.
(TRI)
Berita Terkait
Kadir Halid Siap Perjuangkan Warga Maccini Gusung Terima Bantuan Bedah Rumah
News
Kadir Halid Siap Perjuangkan Warga Maccini Gusung Terima Bantuan Bedah Rumah
Anggota DPRD Sulsel, Kadir Halid menggelar reses masa persidangan III Tahun 2024/2025 di Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar pada Ahad (27/07). Temu konstituen ini merupakan titik ketiga.
Minggu, 27 Jul 2025 17:48
Yeni Rahman Serap Aspirasi Warga di Bara-baraya Timur Soal Bank Sampah
News
Yeni Rahman Serap Aspirasi Warga di Bara-baraya Timur Soal Bank Sampah
Anggota DPRD Sulsel, Yeni Rahman menggelar reses masa persidangan III Tahun 2024/2025 di Kelurahan Bara-baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar pada Ahad (27/07).
Minggu, 27 Jul 2025 15:10
DPRD Sulsel Pastikan Gaji PPPK Sudah Diakomodasi dalam RPJMD 2025–2029
Sulsel
DPRD Sulsel Pastikan Gaji PPPK Sudah Diakomodasi dalam RPJMD 2025–2029
Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Sulsel, Patarai Amir memastikan bahwa alokasi anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan 2025–2029 sudah diakomodasi.
Kamis, 24 Jul 2025 12:40
Eks Karyawan Ngadu ke DPRD Sulsel, PT Huadi Bantaeng Bakal Dipanggil Klarifikasi
Sulsel
Eks Karyawan Ngadu ke DPRD Sulsel, PT Huadi Bantaeng Bakal Dipanggil Klarifikasi
DPRD Sulsel menerima kunjungan perwakilan eks karyawan dan pekerja yang dirumahkan PT Huadi Group di Ruang Rapat Komisi D pada Kamis (17/07/2025).
Kamis, 17 Jul 2025 17:23
DPRD Sulsel Minta Pemprov Cabut Izin Pabrik Sawit yang Tak Patuhi Harga TBS
Sulsel
DPRD Sulsel Minta Pemprov Cabut Izin Pabrik Sawit yang Tak Patuhi Harga TBS
Komisi B menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait ketidakpatuhan perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) terhadap penetapan harga tandan buah segar (TBS) yang telah ditetapkan pemerintah provinsi (Pemprov). RDP berlangsung di Gedung Tower DPRD Sulsel pada Senin (14/07/2025).
Senin, 14 Jul 2025 19:34
Berita Terbaru