Pj Gubernur Sulsel Dukung Penuh Program Percepatan Penanganan Stunting
Senin, 27 Mei 2024 18:47
Pj Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh dan Sekretaris Utama BKKBN, Tavip Agus Rayanto, membuka Temu Regional 3 Sulawesi, Maluku dan Papua dan Intervensi Serentak Percepatan Stunting. Foto: Ist
MAKASSAR - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh dan Sekretaris Utama BKKBN, Tavip Agus Rayanto, membuka Temu Regional 3 Sulawesi, Maluku dan Papua dan Intervensi Serentak Percepatan Stunting 2024, di Hotel Melia Makassar, Senin, (27/05/2024).
Prof Zudan mendukung gerakan penanganan stunting, termasuk intervensi secara nasional yang akan dilaksanakan di Bulan Juni 2024 mendatang.
Baca Juga: Budayakan Hidup Sehat, Pj Gubernur Ajak OPD dan Masyarakat Rutin Olahraga
"Ini persiapan diawali di Sulawesi Selatan, gerakan nasional ini dari Pak Presiden dan Pak Wapres yang memiliki komitmen yang tinggi untuk menurunkan stunting," kata Prof Zudan.
Ia mengungkapkan, akan dilakukan langkah strategis bersama 24 kabupaten akan berkoordinasi setiap dua minggu sekali untuk dicek. Demikian juga dengan Gerakan Ayo ke Posyandu dan Gerakan Ayo ke Puskesmas.
"Diawali dengan pendataan dari ibu, bapak, serta pendataan ibu dan bapak yang menikah dan ibu hamil. Itu didata dari awal sehingga bisa diberikan pencegahan agar tidak terjadi stunting dengan cara ibu dan bapak yang mau menikah sehat," jelasnya.
Demikian juga dengan ibu hamil dipastikan sehat. Kemudian semua bayi harus ditimbang dan diukur setiap bulan agar bisa diketahui pertumbuhannya, agar ini bisa menjadi langkah yang efektif.
Berdasarkan hasil SKI 2023 prevalensi stunting provinsi Sulawesi Selatan 27,4 persen, naik 0,2 persen dari 27,2 persen hasil SSGI 2022.
"Dengan data yang berbeda tersebut, lebih bagus kita jadikan sebagai alert system dengan menggunakan intervensi yang 27 persen sehingga tidak ada yang terlewat," pungkasnya.
Prof Zudan mendukung gerakan penanganan stunting, termasuk intervensi secara nasional yang akan dilaksanakan di Bulan Juni 2024 mendatang.
Baca Juga: Budayakan Hidup Sehat, Pj Gubernur Ajak OPD dan Masyarakat Rutin Olahraga
"Ini persiapan diawali di Sulawesi Selatan, gerakan nasional ini dari Pak Presiden dan Pak Wapres yang memiliki komitmen yang tinggi untuk menurunkan stunting," kata Prof Zudan.
Ia mengungkapkan, akan dilakukan langkah strategis bersama 24 kabupaten akan berkoordinasi setiap dua minggu sekali untuk dicek. Demikian juga dengan Gerakan Ayo ke Posyandu dan Gerakan Ayo ke Puskesmas.
"Diawali dengan pendataan dari ibu, bapak, serta pendataan ibu dan bapak yang menikah dan ibu hamil. Itu didata dari awal sehingga bisa diberikan pencegahan agar tidak terjadi stunting dengan cara ibu dan bapak yang mau menikah sehat," jelasnya.
Demikian juga dengan ibu hamil dipastikan sehat. Kemudian semua bayi harus ditimbang dan diukur setiap bulan agar bisa diketahui pertumbuhannya, agar ini bisa menjadi langkah yang efektif.
Berdasarkan hasil SKI 2023 prevalensi stunting provinsi Sulawesi Selatan 27,4 persen, naik 0,2 persen dari 27,2 persen hasil SSGI 2022.
"Dengan data yang berbeda tersebut, lebih bagus kita jadikan sebagai alert system dengan menggunakan intervensi yang 27 persen sehingga tidak ada yang terlewat," pungkasnya.
(GUS)
Berita Terkait
News
Ahli Pidana Sebut Penetapan Tersangka Kedua Bahtiar Cacat Hukum dan Tidak Sah
Ahli hukum acara pidana dari UMI, Dr Hardianto Djanggih, menilai penetapan tersangka kedua terhadap mantan Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin tidak sah dan cacat hukum.
Kamis, 05 Nov 2026 14:18
News
Ahli Tegaskan Kasus Nenas Tak Ada Kaitannya dengan Jabatan Pj Gubernur
Ahli keuangan negara dan daerah Dr. Hamdani memberikan sejumlah penjelasan mendasar terkait konstruksi hukum pengelolaan keuangan daerah yang diatur UU Pemerintahan Daerah dalam sidang praperadilan mantan Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, di Pengadilan Negeri Makassar, Selasa (3/11/2026).
Rabu, 04 Nov 2026 14:13
News
LHP BPKP Tidak Sah Sebagai Bukti Baru Penetapan Tersangka Mantan Pj Gubernur Sulsel
Akademisi hukum tata negara (HTN) Muhammad Rullyandi dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang praperadilan kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Selasa, 03 Nov 2026 14:38
News
Pakar Trisakti: Bukti Baru Bahtiar Tak Cukup Sekadar Dua Alat Bukti
Prof Trubus Rahardiansah mengingatkan bahwa penetapan kembali seseorang sebagai tersangka tidak cukup hanya dengan menghadirkan dua alat bukti.
Jum'at, 30 Okt 2026 09:42
Sulsel
Guru Besar Trisakti Tegaskan Gubernur Tak Punya Peran dalam Proses Pengadaan Bibit Nanas
Prof. Dr. Drs. Trubus Rahardiansah, Guru Besar Sosiologi Hukum dan Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti menyoroti kasus pengadaan bibit nanas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHBun) Sulsel Tahun Anggaran 2024.
Kamis, 15 Okt 2026 14:16
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Percepat Pemulihan Kelistrikan Sulbagsel, PLN Siapkan Tambahan Kapasitas Pembangkit 700 MW
2
Perbaikan PLTU Jeneponto Dikebut, Perkuat Pasokan Listrik Sulbagsel
3
Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Presiden Prabowo
4
Siswa SMA Islam Athirah Bukit Baruga Tuangkan Pemikiran Sosial dalam Buku
5
Pemkab Gowa Dorong Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pekebun
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Percepat Pemulihan Kelistrikan Sulbagsel, PLN Siapkan Tambahan Kapasitas Pembangkit 700 MW
2
Perbaikan PLTU Jeneponto Dikebut, Perkuat Pasokan Listrik Sulbagsel
3
Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Presiden Prabowo
4
Siswa SMA Islam Athirah Bukit Baruga Tuangkan Pemikiran Sosial dalam Buku
5
Pemkab Gowa Dorong Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pekebun