Petakan Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

MAKASSAR - Pemerintah terus melakukan persiapan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkda) Serentak yang digelar 27 November 2024 mendatang, termasuk mellakukan pemetaan kerawanan di sejumlah daerah.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang diselenggarakan di Makassar, Rabu, (26/06/2024).

Baca Juga: Bawaslu Sulsel Mulai Petakan Kerawanan Pilkada 2024

Dirinya mengatakan Pilkada Serentak 2024 telah memiliki satu aspek dalam penyelenggaraannya, yakni sinergi TNI-Polri untuk menjaga netralitas untuk menjaga kondisi.

Ia mengatakan, kalau lihat di film Ipin dan Upin, itu ibarat TNI dan Polri jalan bersama-sama, ke mana-mana. Kalau sudah lihat TNI dan Polri jalan beriringan, artinya negara sudah aman tanpa adanya gangguan.

Menurut dia, dengan adanya sinergi dan netralitas, maka pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 akan dijamin aman di seluruh wilayah Indonesia.

“Apalagi saat ini juga hadir yang menjaga keamanan dalam pelaksanaan pemilu, yaitu Gakkumdu (Sentra Gakkumdu), Penegakan Hukum Terpadu. Ada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), ada Jaksa, ada Kepolisian. Jelas langsung mendengarkan apa yang akan kita sampaikan,” ujarnya.

Selain itu, ia menyebut aspek penting yang perlu dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 adalah kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan dengan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), maupun anggarannya.

“Ke depan, ini Deputi I Kemenko Polhukam, ditambah satu lagi, yaitu Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika), dan BSSN (Badan Siber dan Sandi NegarA) juga supaya mendengarkan, kegiatan ini, untuk menjaga jagat maya, sehingga tidak terjadi misinformasi dan miskomunikasi,” katanya menambahkan.

Pada rapat koordinasi ini, sejumlah menteri hadir seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, juga Kabahrakam Komjen Pol Fadil Imran, kemudian Pj Gubernur dari Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Termasuk Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fahkrullo serta Forkopimda Sulsel.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, menilai tingginya partisipasi masyarakat menjadi penentu legitimasi bagi kepala daerah terpilih pada Pilkada Serentak 2024.

"Ini yang perlu disosialisasikan karena makin tinggi tingkat partisipasi pemilih, yang terpilih memiliki legitimasi atau dukungan rakyat yang kuat," ujar Tito.

Baca Juga: Survei CGI Mark, Paket Uji-Sahabuddin Tembus 55 Persen di Pilkada Bantaeng 2024

Apabila partisipasi rakyat rendah, menurut dia, dukungan rakyat terhadap kepala daerah ikut turun. Hal ini juga berdampak pada kekuatan pemerintahan yang lemah.

Mantan Kapolri ini juga menyebut bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat partisipasi politik dalam pemilu dan pilkada sangat tinggi.

Tito menjelaskan bahwa di dunia ini ada dua sistem pemilihan. Pertama, pemilihan yang bersifat wajib, yang dianut oleh Singapura, Australia, dan Norwegia. "Pemilih, warga negara harus menggunakan hak pilih. Kalau tidak, kena sanksi berupa denda," katanya.

Sementara itu, sistem kedua bersifat sukarela yang memperbolehkan masyarakat untuk datang memilih atau tidak memilih. Sistem kedua ini dianut oleh Indonesia.

Meski begitu, kata Tito, Indonesia mempunyai tingkat partisipasi pemilih tertinggi di dunia. Ini dibuktikan dengan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 mencapai 79,5 persen.

Selain itu, Indonesia juga pada Pemilu 2019 memiliki tingkat partisipasi sekitar 81,97 persen. Bahkan, saat Pilkada 2020, masa pandemi COVID-19, tingkat partisipasi pemilih mencapai 76,09 persen.

Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, Pemprov Sulsel bersama 24 kabupaten/kota siap berkolaborasi dan bersinergi di dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024 yang akan diselenggarakan pada 27 November mendatang."Kami berkomitmen untuk terus mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak tahun ini," kata dia.

Dirinya menjelaskan, untuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) diseluruh penyelenggara di Sulsel sudah sementara berjalan, meski masih ada beberapa menunggu dari anggaran provinsi. "Semoga bisa selesai dengan cepat untuk mendukung penyelenggaraan pilkada ini," tandasnya.