Bawaslu Sulsel Mulai Petakan Kerawanan Pilkada 2024
Ahmad Muhaimin
Rabu, 26 Jun 2024 17:48
Bawaslu Sulsel mulai melakukan pemetaan kerawanan Pilkada serentak dengan fokus pada isu-isu strategis pengawasan pelaksanaan pemilihan di Makassar, Rabu (26/06/2024). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai melakukan pemetaan kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dengan fokus pada isu-isu strategis pengawasan pelaksanaan pemilihan di Swiss-Belinn Panakkukang Makassar, Rabu (26/06/2024).
Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad menyatakan bahwa kerawanan yang terjadi pada Pilkada 2020 dan Pemilu baru-baru ini masih berpotensi terjadi pada Pilkada serentak bulan November mendatang.
"Berpegang pada pengalaman Pilkada 2019, kami akan mengidentifikasi kembali titik-titik rawan yang masih relevan untuk Pilkada tahun ini. Kami juga akan segera meluncurkan hasil pemetaan tersebut, untuk mengatasi kerawanan secepat mungkin, baik pada tingkat tahapan maupun dalam isu-isu terkait," kata Saiful Jihad.
Dia memberikan contoh kerawanan seperti netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), politik uang, isu SARA, hoaks, dan beberapa isu lainnya.
"Kami akan merumuskan kerawanan ini dalam setiap tahapan. Kami juga sudah mengidentifikasi beberapa isu yang rawan, mulai dari pembentukan Pantarlih, pemutakhiran data pemilih, dan hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)," ungkapnya.
"Sebagai contoh, pada Pilkada 2019 kami menemukan kasus di mana orang yang seharusnya sudah tidak masuk DPT masih terdaftar karena NIK-nya masih aktif. Begitu juga ada kasus orang dengan lebih dari satu NIK yang harus kami awasi bersama-sama," tambahnya.
Saiful Jihad melanjutkan mencatat berbagai masalah seputar pencalonan dan tahapan kampanye.
"Seperti masalah netralitas, dan kami berharap tidak akan ada lagi penyalahgunaan anggaran atau kegiatan negara yang dimanfaatkan oleh calon tertentu," sebutnya.
Mengenai Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Saiful menyebutkan bahwa pihaknya belum meluncurkannya hingga saat ini. "Kami baru mengacu pada IKP Pemilu 2024 yang lalu," katanya.
Ia menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada zona-zona terbagi, baik zona hijau maupun zona merah.
"Kami masih dalam proses menyusun instrumen untuk menyampaikan titik-titik rawan ini. Semoga tidak ada daerah dengan risiko tinggi. Namun ketiadaan zona merah tidak akan menghalangi kami untuk melakukan upaya pencegahan maksimal," jelasnya.
Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad menyatakan bahwa kerawanan yang terjadi pada Pilkada 2020 dan Pemilu baru-baru ini masih berpotensi terjadi pada Pilkada serentak bulan November mendatang.
"Berpegang pada pengalaman Pilkada 2019, kami akan mengidentifikasi kembali titik-titik rawan yang masih relevan untuk Pilkada tahun ini. Kami juga akan segera meluncurkan hasil pemetaan tersebut, untuk mengatasi kerawanan secepat mungkin, baik pada tingkat tahapan maupun dalam isu-isu terkait," kata Saiful Jihad.
Dia memberikan contoh kerawanan seperti netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), politik uang, isu SARA, hoaks, dan beberapa isu lainnya.
"Kami akan merumuskan kerawanan ini dalam setiap tahapan. Kami juga sudah mengidentifikasi beberapa isu yang rawan, mulai dari pembentukan Pantarlih, pemutakhiran data pemilih, dan hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)," ungkapnya.
"Sebagai contoh, pada Pilkada 2019 kami menemukan kasus di mana orang yang seharusnya sudah tidak masuk DPT masih terdaftar karena NIK-nya masih aktif. Begitu juga ada kasus orang dengan lebih dari satu NIK yang harus kami awasi bersama-sama," tambahnya.
Saiful Jihad melanjutkan mencatat berbagai masalah seputar pencalonan dan tahapan kampanye.
"Seperti masalah netralitas, dan kami berharap tidak akan ada lagi penyalahgunaan anggaran atau kegiatan negara yang dimanfaatkan oleh calon tertentu," sebutnya.
Mengenai Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Saiful menyebutkan bahwa pihaknya belum meluncurkannya hingga saat ini. "Kami baru mengacu pada IKP Pemilu 2024 yang lalu," katanya.
Ia menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada zona-zona terbagi, baik zona hijau maupun zona merah.
"Kami masih dalam proses menyusun instrumen untuk menyampaikan titik-titik rawan ini. Semoga tidak ada daerah dengan risiko tinggi. Namun ketiadaan zona merah tidak akan menghalangi kami untuk melakukan upaya pencegahan maksimal," jelasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Resmi Dilantik, 467 PTPS Diberi Pembekalan Awasi Proses Pungut Hitung di Soppeng
Sebanyak 467 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang tersebar di delapan kecamatan dilantik dan diberikan pembekalan serentak pada Ahad 3 November 2024.
Senin, 04 Nov 2024 23:26
Sulsel
Sejumlah Desa Mendadak Dapat Anggaran Tambahan, Tim Hukum Uji-Sah Minta Bawaslu Waspada
Tim Hukum Paslon nomor urut 1, M. Fathul Fauzy Nurdin - H. Sahabuddin (UJI-SAH) menyoroti mendadaknya permintaan penambahan anggaran beberapa desa jelang pencoblosan di Pilkada Bantaeng 2024.
Senin, 04 Nov 2024 19:44
Sulsel
Bawaslu Soppeng Tekankan Peningkatan Pengawasan Jelang Hari Pemungutan Suara
Bawaslu Kabupaten Soppeng menggelar rapat pembinaan penanganan pelanggaran yang dihadiri oleh seluruh Panwaslu Kecamatan dan staf. Rapat ini untuk mengkosolidadikan pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi tantangan pemilihan yang semakin kompleks.
Minggu, 03 Nov 2024 14:21
Sulsel
KPU Sulsel Ingatkan Iklan Kampanye Media di Dimulai 10 November
KPU Sulsel mengingatkan seluruh pasangan calon gubernur, wali kota dan bupati bahwa penayangan kampanye di media massa baru akan dimulai pada 10 November 2024.
Sabtu, 02 Nov 2024 14:49
Sulsel
Hasil Pengawasan Bawaslu, Surat Suara Pilkada Selayar Kurang 638 Lembar
Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan pengawasan secara ketat selama tiga hari, mulai dari proses sortir, hitung dan lipat surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar.
Kamis, 31 Okt 2024 15:04
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Survei Terbaru Pilwalkot Palopo: Trisal-Ome 34,3%, FKJ-Nur 23,2%, Rahmat-ATK 19,7%
2
1.000 Karyawan FIFGROUP Wilayah Sulseltram Ikuti Employee Day di Malino
3
AIA Instruksikan DPC dan Anggota DPRD Gerindra se-Sulsel Menangkan Andi Seto di Pilwalkot
4
Sejumlah Desa Mendadak Dapat Anggaran Tambahan, Tim Hukum Uji-Sah Minta Bawaslu Waspada
5
Dua Kelompok Warga di Jeneponto Bentrok di Lokasi Tambang Ilegal
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Survei Terbaru Pilwalkot Palopo: Trisal-Ome 34,3%, FKJ-Nur 23,2%, Rahmat-ATK 19,7%
2
1.000 Karyawan FIFGROUP Wilayah Sulseltram Ikuti Employee Day di Malino
3
AIA Instruksikan DPC dan Anggota DPRD Gerindra se-Sulsel Menangkan Andi Seto di Pilwalkot
4
Sejumlah Desa Mendadak Dapat Anggaran Tambahan, Tim Hukum Uji-Sah Minta Bawaslu Waspada
5
Dua Kelompok Warga di Jeneponto Bentrok di Lokasi Tambang Ilegal