Bawaslu Sulsel Mulai Petakan Kerawanan Pilkada 2024
Ahmad Muhaimin
Rabu, 26 Jun 2024 17:48
Bawaslu Sulsel mulai melakukan pemetaan kerawanan Pilkada serentak dengan fokus pada isu-isu strategis pengawasan pelaksanaan pemilihan di Makassar, Rabu (26/06/2024). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai melakukan pemetaan kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dengan fokus pada isu-isu strategis pengawasan pelaksanaan pemilihan di Swiss-Belinn Panakkukang Makassar, Rabu (26/06/2024).
Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad menyatakan bahwa kerawanan yang terjadi pada Pilkada 2020 dan Pemilu baru-baru ini masih berpotensi terjadi pada Pilkada serentak bulan November mendatang.
"Berpegang pada pengalaman Pilkada 2019, kami akan mengidentifikasi kembali titik-titik rawan yang masih relevan untuk Pilkada tahun ini. Kami juga akan segera meluncurkan hasil pemetaan tersebut, untuk mengatasi kerawanan secepat mungkin, baik pada tingkat tahapan maupun dalam isu-isu terkait," kata Saiful Jihad.
Dia memberikan contoh kerawanan seperti netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), politik uang, isu SARA, hoaks, dan beberapa isu lainnya.
"Kami akan merumuskan kerawanan ini dalam setiap tahapan. Kami juga sudah mengidentifikasi beberapa isu yang rawan, mulai dari pembentukan Pantarlih, pemutakhiran data pemilih, dan hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)," ungkapnya.
"Sebagai contoh, pada Pilkada 2019 kami menemukan kasus di mana orang yang seharusnya sudah tidak masuk DPT masih terdaftar karena NIK-nya masih aktif. Begitu juga ada kasus orang dengan lebih dari satu NIK yang harus kami awasi bersama-sama," tambahnya.
Saiful Jihad melanjutkan mencatat berbagai masalah seputar pencalonan dan tahapan kampanye.
"Seperti masalah netralitas, dan kami berharap tidak akan ada lagi penyalahgunaan anggaran atau kegiatan negara yang dimanfaatkan oleh calon tertentu," sebutnya.
Mengenai Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Saiful menyebutkan bahwa pihaknya belum meluncurkannya hingga saat ini. "Kami baru mengacu pada IKP Pemilu 2024 yang lalu," katanya.
Ia menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada zona-zona terbagi, baik zona hijau maupun zona merah.
"Kami masih dalam proses menyusun instrumen untuk menyampaikan titik-titik rawan ini. Semoga tidak ada daerah dengan risiko tinggi. Namun ketiadaan zona merah tidak akan menghalangi kami untuk melakukan upaya pencegahan maksimal," jelasnya.
Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad menyatakan bahwa kerawanan yang terjadi pada Pilkada 2020 dan Pemilu baru-baru ini masih berpotensi terjadi pada Pilkada serentak bulan November mendatang.
"Berpegang pada pengalaman Pilkada 2019, kami akan mengidentifikasi kembali titik-titik rawan yang masih relevan untuk Pilkada tahun ini. Kami juga akan segera meluncurkan hasil pemetaan tersebut, untuk mengatasi kerawanan secepat mungkin, baik pada tingkat tahapan maupun dalam isu-isu terkait," kata Saiful Jihad.
Dia memberikan contoh kerawanan seperti netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), politik uang, isu SARA, hoaks, dan beberapa isu lainnya.
"Kami akan merumuskan kerawanan ini dalam setiap tahapan. Kami juga sudah mengidentifikasi beberapa isu yang rawan, mulai dari pembentukan Pantarlih, pemutakhiran data pemilih, dan hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)," ungkapnya.
"Sebagai contoh, pada Pilkada 2019 kami menemukan kasus di mana orang yang seharusnya sudah tidak masuk DPT masih terdaftar karena NIK-nya masih aktif. Begitu juga ada kasus orang dengan lebih dari satu NIK yang harus kami awasi bersama-sama," tambahnya.
Saiful Jihad melanjutkan mencatat berbagai masalah seputar pencalonan dan tahapan kampanye.
"Seperti masalah netralitas, dan kami berharap tidak akan ada lagi penyalahgunaan anggaran atau kegiatan negara yang dimanfaatkan oleh calon tertentu," sebutnya.
Mengenai Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Saiful menyebutkan bahwa pihaknya belum meluncurkannya hingga saat ini. "Kami baru mengacu pada IKP Pemilu 2024 yang lalu," katanya.
Ia menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada zona-zona terbagi, baik zona hijau maupun zona merah.
"Kami masih dalam proses menyusun instrumen untuk menyampaikan titik-titik rawan ini. Semoga tidak ada daerah dengan risiko tinggi. Namun ketiadaan zona merah tidak akan menghalangi kami untuk melakukan upaya pencegahan maksimal," jelasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Sasar Kampus, KPU Sulsel Gencar Sosialisasi Bahaya Politik Uang Jelang Pencoblosan
KPU Sulsel memberikan pencerahan kepada mahasiswa dan masyarakat umum mengenai bahaya politik uang, serta pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri.
Kamis, 21 Nov 2024 23:41
Sulsel
Bawaslu Soppeng Ingatkan KPU dan Paslon untuk Patuhi Aturan Masa Tenang Pilkada
Menjelang akhir tahapan kampanye dan memasuki masa tenang, Bawaslu Soppeng mengingatkan KPU Soppeng untuk menjalankan koordinasi sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye.
Kamis, 21 Nov 2024 21:56
Sulsel
Amankan Pilkada 2024, Polres Maros Turunkan 286 Personel
Polres Maros menerjunkan 286 personel untuk mengamankan jalannya Pilkada 2024 pada 27 November pekan depan.
Kamis, 21 Nov 2024 16:26
Sulsel
Bawaslu Luwu Timur Tekankan 728 Pengawas untuk Kawal Pilkada Berintegritas
Bawaslu Kabupaten Luwu Timur melaksanakan Apel Siaga Pengawasan Pemilihan Tahun 2024 yang digelar di Lapangan Merdeka Puncak Indah, Malili pada Rabu 20 November 2024.
Kamis, 21 Nov 2024 12:47
Sulsel
Bawaslu Soppeng Bekali Pengawas TPS Persiapan Hadapi Masa Tenang hingga Tungsura
Panwas Kecamatan se-Kabupaten Soppeng menyelenggarakan kegiatan Pembekalan Pengawas TPS. Kegiatan tersebut sebagai persiapan menghadapi masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi. Kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Panwas Kecamatan di Wilayah Kecamatan.
Kamis, 21 Nov 2024 11:50
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pengamat Sebut Survei Rendah Ilham-Kanita karena Ada Janji Politik yang Tak Terealisasi
2
Survei Pamungkas Pilwalkot Makassar Jelang Pencoblosan: MULIA 41,9%, INIMI 25,1%, SEHATI 21,1%
3
Sarif-Qalby Gelar Kampanye Akbar, 93 Ribu Massa Tumpah Ruah di Lapangan Pastur
4
Tanggapi Hasil Survei LSI, Pegiat Data Ragukan Sehati Bisa Salip Mulia Jelang Pencoblosan
5
Tim Hukum Resmi Laporkan Pendukung Lawan yang Rusak Mobil Uji Nurdin ke Polisi
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pengamat Sebut Survei Rendah Ilham-Kanita karena Ada Janji Politik yang Tak Terealisasi
2
Survei Pamungkas Pilwalkot Makassar Jelang Pencoblosan: MULIA 41,9%, INIMI 25,1%, SEHATI 21,1%
3
Sarif-Qalby Gelar Kampanye Akbar, 93 Ribu Massa Tumpah Ruah di Lapangan Pastur
4
Tanggapi Hasil Survei LSI, Pegiat Data Ragukan Sehati Bisa Salip Mulia Jelang Pencoblosan
5
Tim Hukum Resmi Laporkan Pendukung Lawan yang Rusak Mobil Uji Nurdin ke Polisi