Nawawi Pomolango Tak Daftar Jadi Calon Pimpinan KPK
Selasa, 16 Jul 2024 14:17

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango dipastikan tidak mendaftar kembali menjadi calon pimpinan. Foto: dok
JAKARTA - Pendaftaran calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berakhir Senin, (15/07/2024) tengah malam, namun Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango dipastikan tidak mendaftar kembali.
Nawawi Pomolango menyatakan tidak lagi mendaftar sebagai calon pimpinan (capim) KPK karena terlalu banyak masalah di internal lembaga antirasuah itu. "Saya tidak ikutan lagi mendaftarkan diri," kata Nawawi, Senin (15/7/2024).
Menurut dia, permasalahan di KPK bukan hanya soal pimpinan. "Terlalu banyak persoalan di lembaga ini dan itu bukan hanya soal pimpinan," ujarnya.
Diketahui, sejumlah Wakil Ketua KPK seperti Nurul Ghufron menyatakan diri ikut seleksi Capim KPK Johanis Tanak. Sebelum Ghufron, terlebih dahulu Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mendaftar sebagai Capim KPK. Dengan demikian, saat ini 3 orang internal KPK turut andil dalam seleksi Capim KPK.
"Dokumen sudah lengkap, tinggal merapikan aja," kata Wakil Pimpinan KPK Johanis Tanak saat dihubungi wartawan, Senin (15/7/2024).
Tanak mengaku mendapat dukungan dari sesama pimpinan KPK. Terlebih, dirinya baru sekali ikut seleksi Capim KPK. "Teman-teman Pimpinan KPK menghendaki saya ikut seleksi Capim KPK, karena saya baru sekali itu seleksi dan ada dukungan dari teman-teman," ujarnya.
Bukan hanya dari unsur pimpinan KPK, beberapa nama juga muncul untuk mendaftar pada lembaga antirusuah tersebut yakni Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said.
Ia resmi mendaftarkan diri mengikuti seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), Senin (15/7/2024). Keikutsertaannya dalam seleksi capim KPK sebagai panggilan membenahi lembaga antirasuah tersebut.
Sudirman Said menuturkan, sejak masa sekolah, dirinya merasa diurus oleh negara. Salah satunya mendapat beasiswa di perguruan tinggi hingga mendapatkan tugas penting selama karier profesionalnya.
"Oleh sebab itu, ketika panggilan tugas publik datang, kita harus bersiap. Preferensi dan kepentingan pribadi harus disisihkan. Saat publik memanggil untuk membenahi KPK, memperkuat pemberantasan korupsi, sebagai warga negara saya harus bersiap," kata Sudirman Said dalam keterangannya, Senin (15/7/2024).
Dia berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantunya dalam melengkapi seluruh dokumen untuk mendaftar sebagai capim KPK. "Sehingga dengan cepat seluruh syarat-syarat sudah dapat dipenuhi. Tentu ini sebagai bentuk kesungguhan niat baik dalam berkontribusi baik membenahi tata kelola pemerintahan yang bersih maupun pembenahan KPK,” katanya.
Sementara itu, Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengungkap data terbaru jumlah pendaftar. Hingga pukul 15.45 WIB, jumlah yang melakukan registrasi mencapai 830 akun.
"Pimpinan 253, Dewas 171," kata Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK, Muhammad Yusuf Ateh saat dihubungi wartawan, Senin (15/7/2024).
Jumlah itu meningkat dibandingkan data yang tercatat pada pagi tadi. Pada pukul 06.50 WIB, jumlah akun yang meregistrasi sebanyak 796. Sebanyak 210 mendaftar sebagai pimpinan KPK dan 142 melamar sebagai calon Dewas KPK.
Nawawi Pomolango menyatakan tidak lagi mendaftar sebagai calon pimpinan (capim) KPK karena terlalu banyak masalah di internal lembaga antirasuah itu. "Saya tidak ikutan lagi mendaftarkan diri," kata Nawawi, Senin (15/7/2024).
Menurut dia, permasalahan di KPK bukan hanya soal pimpinan. "Terlalu banyak persoalan di lembaga ini dan itu bukan hanya soal pimpinan," ujarnya.
Diketahui, sejumlah Wakil Ketua KPK seperti Nurul Ghufron menyatakan diri ikut seleksi Capim KPK Johanis Tanak. Sebelum Ghufron, terlebih dahulu Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mendaftar sebagai Capim KPK. Dengan demikian, saat ini 3 orang internal KPK turut andil dalam seleksi Capim KPK.
"Dokumen sudah lengkap, tinggal merapikan aja," kata Wakil Pimpinan KPK Johanis Tanak saat dihubungi wartawan, Senin (15/7/2024).
Tanak mengaku mendapat dukungan dari sesama pimpinan KPK. Terlebih, dirinya baru sekali ikut seleksi Capim KPK. "Teman-teman Pimpinan KPK menghendaki saya ikut seleksi Capim KPK, karena saya baru sekali itu seleksi dan ada dukungan dari teman-teman," ujarnya.
Bukan hanya dari unsur pimpinan KPK, beberapa nama juga muncul untuk mendaftar pada lembaga antirusuah tersebut yakni Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said.
Ia resmi mendaftarkan diri mengikuti seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), Senin (15/7/2024). Keikutsertaannya dalam seleksi capim KPK sebagai panggilan membenahi lembaga antirasuah tersebut.
Sudirman Said menuturkan, sejak masa sekolah, dirinya merasa diurus oleh negara. Salah satunya mendapat beasiswa di perguruan tinggi hingga mendapatkan tugas penting selama karier profesionalnya.
"Oleh sebab itu, ketika panggilan tugas publik datang, kita harus bersiap. Preferensi dan kepentingan pribadi harus disisihkan. Saat publik memanggil untuk membenahi KPK, memperkuat pemberantasan korupsi, sebagai warga negara saya harus bersiap," kata Sudirman Said dalam keterangannya, Senin (15/7/2024).
Dia berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantunya dalam melengkapi seluruh dokumen untuk mendaftar sebagai capim KPK. "Sehingga dengan cepat seluruh syarat-syarat sudah dapat dipenuhi. Tentu ini sebagai bentuk kesungguhan niat baik dalam berkontribusi baik membenahi tata kelola pemerintahan yang bersih maupun pembenahan KPK,” katanya.
Sementara itu, Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengungkap data terbaru jumlah pendaftar. Hingga pukul 15.45 WIB, jumlah yang melakukan registrasi mencapai 830 akun.
"Pimpinan 253, Dewas 171," kata Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK, Muhammad Yusuf Ateh saat dihubungi wartawan, Senin (15/7/2024).
Jumlah itu meningkat dibandingkan data yang tercatat pada pagi tadi. Pada pukul 06.50 WIB, jumlah akun yang meregistrasi sebanyak 796. Sebanyak 210 mendaftar sebagai pimpinan KPK dan 142 melamar sebagai calon Dewas KPK.
(GUS)
Berita Terkait

News
Jelang Sidang Praperadilan, Hasto Kristiyanto Siapkan Bukti Autentik
Langkah hukum praperadilan yang ditempuh Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto, terus dimatangkan termasuk akan mengajukan bukti-bukti autentik dalam sidang nanti.
Senin, 20 Jan 2025 11:50

Ekbis
OJK Tegaskan Komitmen Perangi Korupsi di Sektor Jasa Keuangan
OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi untuk menjaga integritas sebagai regulator sektor jasa keuangan.
Rabu, 18 Des 2024 18:21

News
KPK Tetap Jalankan OTT untuk Lawan Praktek Korupsi
Jajaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengucapkan sumpah jabatan disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto. Bahkan KPK tetap akan menjalankan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebagai salah satu langkah melawan korupsi.
Selasa, 17 Des 2024 08:09

Sulsel
UIN Alauddin Kolaborasi KPK Perkuat Zona Integritas Kampus dalam Program PIEPTN
UIN Alauddin Makassar terpilih sebagai salah satu mitra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Program Penguatan Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi Negeri (PIEPTN). Kegiatan berlangsung di Hotel The Rinra, Makassar, Kamis 24 Oktober 2024.
Sabtu, 26 Okt 2024 11:41

News
KPK & Unhas Perkuat Tata Kelola Antikorupsi lewat Penguatan Integritas Ekosistem
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan antikorupsi (PAK) di seluruh jejaring pendidikan.
Rabu, 23 Okt 2024 16:44
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Idrus Marham: Mentan Amran Sulaiman Paling Cocok jadi Nakhoda KKSS
2

Kebakaran di Pulau Barrang Lompo Hanguskan Satu Rumah Milik Warga
3

Ada Oknum Diduga Ingin Ambil Alih Yayasan Atma Jaya Makassar Secara Paksa
4

Kemenkum Sulsel Komitmen Beri Pelayanan Terbaik, Maksimalkan Survei Kepuasan Masyarakat
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Idrus Marham: Mentan Amran Sulaiman Paling Cocok jadi Nakhoda KKSS
2

Kebakaran di Pulau Barrang Lompo Hanguskan Satu Rumah Milik Warga
3

Ada Oknum Diduga Ingin Ambil Alih Yayasan Atma Jaya Makassar Secara Paksa
4

Kemenkum Sulsel Komitmen Beri Pelayanan Terbaik, Maksimalkan Survei Kepuasan Masyarakat