Angka Stunting di Sulbar Masih Tinggi, Wapres Minta Hilangkan Ego Sektoral

MAMUJU - Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, melakukan kunjungan kerja di Sulbar, Kamis (23/2/2023) hari ini. Titik pertama di SMK Rangas didampingi PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik, Wapres Ma'ruf meninjau rekonstruksi gedung SMK Rangas dan menggelar pengembalian anak tidak sekolah, sekaligus menyerahkan perlengkapan pendidikan. Dilanjutkan Rapat Koordinasi percepatan penurunan Stunting di Sulbar di Ballroom Grand Maleo Hotel, Mamuju.

Wapres Ma'ruf memaparkan empat tahun terakhir Sulbar belum dapat keluar dari posisi dengan angka stunting tinggi di Indonesia. Bahkan, pada 2022 Sulbar di angka 35 persen. Itu pun mengalami kenaikan 1,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sebab itu, provinsi Sulbar menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian dari pemerintah pusat, dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Dorong Peningkatan SDM Melalui Pendidikan

"Masalah stunting ini masalah besar, masalah penting, salah satu sumber dari pada upaya kita membangun sumber daya manusia yang unggul dan itu tidak mungkin bisa tercapai kalau masih ada Stunting," ujar Wapres Ma'ruf.

Meski demikian, ia mengapresiasi atas laporan yang disampaikan Pemprov Sulbar dan Pemkab enam kabupaten se-Sulbar terkait program dan kendala penanganan stunting. Menurutnya kendala seperti koordinasi, kolaborasi dan sinergi yang belum berjalan dengan baik harus segera dihilangkan.

"Pertama kendala koordinasi, kolaborasi, sinergi, ini harus kita hilangkan. oleh karena itu hilangkan ego sektoral. Harus dihilangkan dan kemudian juga perbaiki koordinasi antar berbagai pihak," tegasnya.

Demikian dalam mengatasi persoalan yang menjadi pemicu stunting, yakni pernikahan anak. Harus melibatkan seluruh pihak melakukan pendekatan baik edukasi regulasi maupun pendekatan keagamaan.

"Harus diedukasi masyarakat tentang adanya UU, Kedua pendekatan keagamaan. Bukan soal boleh atau tidak boleh mengawinkan anak dibawah umur tapi maslahat atau tidak maslahat. Ini gerakan mencegah perkawinan anak harus massif," jelasnya.

Terkait dukungan anggaran, menurut Wapres Ma'ruf, dukungan melalui APBN, APBD Provinsi/kabupaten dan swasta sudah cukup. Hanya saja perlu memastikan agar intervensi yang dilakukan harus tepat sasaran

Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik, mengatakan Sulbar sendiri tercatat provinsi tertinggi nasional angka perkawinan anak. Persoalan lainnya, belum optimalnya pelayanan dan pendampingan kesehatan pada kelompok sasaran: calon pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS) Ibu Hamil dan Menyusui, dan Balita dan Baduta.

Untuk itu, pemda melakukan penguatan pendataan pada kelompok sasaran dan memastikan kelompok sasaran menerima layanan kesehatan. Itu juga didukung dengan penguatan tim pendamping keluarga dan kader konvergensi lainnya.

Ketiga, skor pola pangan harapan Sulbar belum ideal. Keempat Akses sanitasi dan air bersih belum optimal. Terakhir belum maksimalnya kolaborasi serta fungsi monitoring dan evaluasi antar TPPS provinsi, kabupaten dan desa. Sehingga dilakukan penguatan kolaborasi serta monitoring dan evaluasi TPPS Provinsi, Kabupaten hingga desa, termasuk penguatan pendataan melalui data desa presisi (DDP).

Akmal membenarkan, besarnya dukungan pemerintah pusat melalui APBN sebesar 148 Miliar lebih, pada 2022. Sebesar Rp19,17 miliar diintervensi melalui lembaga kementerian di Sulbar, Sementar melalui Belanja Transfer sebesar Rp129,57 miliar dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp6,85 miliar, DAK Non Fisik 118,58 miliar, dan Dana Desa 4,14 miliar. Hanya saja pengelolaan dana tersebut belum optimal.

"Lebih banyak digunakan rapat dan pelatihan, pembinaan. artinya apa. Rp112 miliar ini habis kegiatan rapat-rapat. Relatif tidak nampak. Inilah persoalan di Sulbar," tegas Akmal.

Dia menyebutkan, keluarga sasaran tersebar di enam kabupaten di Sulbar, yakni 14.080 (Mamuju), 10.282 keluarga (Majene), 19.040 keluarga (Polman), 6.934 keluarga (Pasangkayu), 10.799 keluarga (Mamasa), 4.327 keluarga (Mamuju Tengah). Namun, menjadi persoalan data sasaran tersebut belum dilengkapi titik koordinat.

"Makanya kami bekerjasama IPB menghadirkan DDP. dengan harapan alokasi anggaran yang dialokasikan pada 2023 tepat sasaran," ungkapnya.

Dalam rangka percepatan penurunan Stunting di Sulbar telah dialokasikan sebesar Rp38,5 Miliar melalui APBD 2024. Dengan rincian intervensi spesifik Rp16 Miliar dan Intervensi Sensitif Rp22,5 Miliar.

Baca Juga: Pemprov Harap Semua Pihak Sukseskan Agenda Kunker Wapres RI di Sulbar

Anggaran tersebut dialokasikan untuk program antara lain; pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pembinaan Keluarga berencana, pembinaan promosi dan konseling kesehatan reproduksi, pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan, pemberian makanan tambahan.

Selanjutnya, Data Desa Presisi, sosialisasi pencegahan kekerasan seksual pada anak dan perempuan, serta pelayanan kesehatan gizi masyarakat, penyediaan benih/ bibit tanaman pangan, bantuan sosial tunai kepada KPM, sosialisasi pencegahan stunting melalui media elektronik.