Imigrasi Polman Gandeng Kejaksaan untuk Perkuat Penegakan Hukum

Rabu, 28 Feb 2024 07:40
Imigrasi Polman Gandeng Kejaksaan untuk Perkuat Penegakan Hukum
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polman melaksanakan kegiatan Diseminasi Penguatan Fungsi Penegakan Hukum Keimigrasian pada Selasa (27/02/2024). Foto/Dok Imigrasi Polman
Comment
Share
POLMAN - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar (Polman) melaksanakan kegiatan Diseminasi Penguatan Fungsi Penegakan Hukum Keimigrasian pada Selasa (27/02/2024).

Bertempat di Aula Yusuf Adiwinata Kantor Imigrasi Polewali Mandar, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Polewali Mandar sebagai salah satu bentuk sinergitas antar instansi serta dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar.

Peran Imigrasi yang sangat penting dalam menjaga pintu gerbang kedaulatan negara menjadi tantangan kepada petugas Imigrasi untuk selalu meningkatkan wawasan serta kompetensi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Ya, salah satunya dengan melaksanakan kegiatan diseminasi terkait penegakan hukum yang penerapannya yaitu melaksanakan wawancara dan pemeriksaan terhadap pemohon layanan Keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Polewali Mandar, Adithia P. Barus, menerangkan dalam sambutannya bahwa pelaksanaan wawancara dan pemeriksaan terhadap pemohon layanan Keimigrasian diperlukan teknik-teknik dan memperhatikan kaidah-kaidah penyusunan yang dapat dituangkan secara apik dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

”Diseminasi ini juga diharapkan dapat mengasah serta meningkatkan kualitas petugas imigrasi polewali mandar dalam melakukan pemeriksaan khususnya dalam teknik wawancara dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang mendalam dan komprehensif,” kata Adithia.

Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, Muh. Zulkifli Said, memberikan apresiasi terhadap sinergitas yang telah terjalin selama ini antara Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dengan Kantor Imigrasi Polewali Mandar.

”Kegiatan diseminasi ini merupakan salah satu wujud nyata atas sinergitas yang terjalin selama ini," ucap Zulkifli Said.

Zulfikli Said menjelaskan kehadiran Kejari Polman untuk sedikit berbagi mengenai teknik wawancara serta teknik pembuatan berita acara pemeriksaan sebagai upaya meningkatkan penegakan hukum Keimigrasian di wilayah Polewali Mandar.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber pertama yaitu M. Angga Wilantara selaku Jaksa Fungsional yang memyampaikan materi terkait Teknik Wawancara. Kemudian narasumber kedua yaitu Juanda Maulud Akbar selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang menyampaikan materi terkait Teknik Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum, khususnya penegakan hukum keimigrasian.
(TRI)
Berita Terkait
Sinergi Pelindo - Kejati Maluku Dorong Kelancaran Pembangunan Terminal Ambon
News
Sinergi Pelindo - Kejati Maluku Dorong Kelancaran Pembangunan Terminal Ambon
Pelindo Regional 4 bersama Kejaksaan Tinggi Maluku memperkuat kerja sama dalam penguatan tata kelola perusahaan dan kepastian hukum guna mendukung kelancaran pembangunan Terminal Penumpang Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.
Kamis, 25 Jun 2026 15:52
PLN & Kejari Banggai Perkuat Sinergi Hukum Dukung Proyek Ketenagalistrikan
News
PLN & Kejari Banggai Perkuat Sinergi Hukum Dukung Proyek Ketenagalistrikan
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banggai guna mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kabupaten Banggai.
Selasa, 23 Jun 2026 18:22
UMI Perluas Akses Pendidikan bagi Jaksa Melalui Program RPL dan Hybrid Learning
Makassar City
UMI Perluas Akses Pendidikan bagi Jaksa Melalui Program RPL dan Hybrid Learning
UMI Makassar memperkenalkan berbagai program pendidikan tinggi kepada jajaran Kejati Sulawesi Tenggara, termasuk Program Rekognisi Pembelajaran Lampau yang memungkinkan profesional melanjutkan studi.
Selasa, 23 Jun 2026 10:39
Penerapan Plea Bargain dalam Sistem Peradilan Pidana
News
Penerapan Plea Bargain dalam Sistem Peradilan Pidana
Konstruksi mekanisme pengakuan bersalah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru perlu dipahami dalam perspektif sistem hukum pidana yang bertradisi civil law.
Senin, 25 Mei 2026 06:21
OJK Dorong Kepastian Hukum Penanganan Kredit Macet di Perbankan
Ekbis
OJK Dorong Kepastian Hukum Penanganan Kredit Macet di Perbankan
Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong terciptanya iklim perbankan yang sehat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri.
Jum'at, 15 Mei 2026 11:19
Berita Terbaru