Ngobrol Politik Bersama Ajiep, Kolom Kosong Tidak Sehat untuk Demokrasi

MAKASSAR - Anggota DPD RI, Ajiep Padindang menggelar dialog Ngobrol Politik Untuk Pilkada 2024 (Ngopida) di Cafe Kanrejawa, Makassar pada Rabu (31/07/2024). Agenda ini juga sebagai kunjungan kerja terakhir bagi Ajiep sebagai senator.

Peserta diskusi ini ialah para wartawan senior di Makassar yang telah pensiun. Hadir juga jurnalis politik Sulsel yang memberikan tanggapan dalam kegiatan ini.

Jurnalis Ujung Pandang Ekspres, Mahatir Mahbub menilai fenomena kolom kosong memang tidak wajar di Pilgub Sulsel 2024. Sebab banyak sekali calon yang mau maju, dibuktikan dengan bertebarannya baliho di jalan-jalan.

"Tapi kenapa hanya satu calon yang mencuat dan diusung oleh partai, sehingga berpotensi kolom kosong. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua," kata Mahatir memberikan tanggapannya.

Baca Juga: Survei LSI Pilkada Lutim 2024, Ibas Ungguli Budiman Skema 2 Calon

Mahatir memandang, perlu ada regulasi untuk membatasi Cakada memborong partai. Kebijakan ini tentu akan menghindari Pilkada terjadinya kolom kosong.

"Bagus jika ada aturan bahwa kalau calon tersebut sudah memiliki 20 persen kursi, maka tidak boleh lagi mencari partai. Sehingga calon lain punya kesempatan untuk membentuk juga koalisi," sarannya.

Salah satu wartawan senior menambahkan, kolom kosong sangat berbahaya bagi demokrasi. Apalagi operasi pemaksaan satu calon itu memiliki unsur dinasti politik.

"Biasanya pemimpin yang lahir dari kolom kosong itu, zalim. Appaka ero-ero' (semau-maunya). Karena dia merasa tidak ada lawan, jadi bisa seenaknya," ujarnya.

Baca Juga: Appi Perkenalkan Aliyah sebagai Wakilnya di Hadapan Airlangga Hartarto

Sementara itu, Ajiep mengungkapkan bahwa fenomena kolom kosong tidaklah haram. Sebab hal itu diatur dalam konstitusi, dan termasuk demokratis.

Kolom kosong bukan barang haram, tapi memang tidak sehat. Karena tidak memberi contoh demokrasi yang baik, tidak memberi ruang bagi calon lain,” ungkapnya.

Ajiep menuturkan, penentuan partai politik secara sentralistik membuat demokrasi menjadi tidak sehat, hingga memunculkan kolom kosong. Padahal menurutnya, Cakada kabupaten/kota mestinya ditentukan oleh pengurus partai di provinsi saja, tidak harus di pusat.

"penetapan calon kepala daerah kita di partai politik, sentralistik. Sehingga semua apa-apa ada di pusat. Parpol kadang kala melakukan bargaining politik daerah, saya dukung di Sulsel, tapi dukung saya di Jawa Timur. Ini berpotensi mematikan demokrasi di daerah," kuncinya.