Ngobrol Politik Bersama Ajiep, Kolom Kosong Tidak Sehat untuk Demokrasi
Rabu, 31 Jul 2024 21:22

Anggota DPD RI, Ajiep Padindang menggelar dialog Ngobrol Politik Untuk Pilkada 2024 (Ngopida) di Cafe Kanrejawa, Makassar pada Rabu (31/07/2024). Foto: Muhaimin
MAKASSAR - Anggota DPD RI, Ajiep Padindang menggelar dialog Ngobrol Politik Untuk Pilkada 2024 (Ngopida) di Cafe Kanrejawa, Makassar pada Rabu (31/07/2024). Agenda ini juga sebagai kunjungan kerja terakhir bagi Ajiep sebagai senator.
Peserta diskusi ini ialah para wartawan senior di Makassar yang telah pensiun. Hadir juga jurnalis politik Sulsel yang memberikan tanggapan dalam kegiatan ini.
Jurnalis Ujung Pandang Ekspres, Mahatir Mahbub menilai fenomena kolom kosong memang tidak wajar di Pilgub Sulsel 2024. Sebab banyak sekali calon yang mau maju, dibuktikan dengan bertebarannya baliho di jalan-jalan.
"Tapi kenapa hanya satu calon yang mencuat dan diusung oleh partai, sehingga berpotensi kolom kosong. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua," kata Mahatir memberikan tanggapannya.
Mahatir memandang, perlu ada regulasi untuk membatasi Cakada memborong partai. Kebijakan ini tentu akan menghindari Pilkada terjadinya kolom kosong.
"Bagus jika ada aturan bahwa kalau calon tersebut sudah memiliki 20 persen kursi, maka tidak boleh lagi mencari partai. Sehingga calon lain punya kesempatan untuk membentuk juga koalisi," sarannya.
Salah satu wartawan senior menambahkan, kolom kosong sangat berbahaya bagi demokrasi. Apalagi operasi pemaksaan satu calon itu memiliki unsur dinasti politik.
"Biasanya pemimpin yang lahir dari kolom kosong itu, zalim. Appaka ero-ero' (semau-maunya). Karena dia merasa tidak ada lawan, jadi bisa seenaknya," ujarnya.
Sementara itu, Ajiep mengungkapkan bahwa fenomena kolom kosong tidaklah haram. Sebab hal itu diatur dalam konstitusi, dan termasuk demokratis.
Kolom kosong bukan barang haram, tapi memang tidak sehat. Karena tidak memberi contoh demokrasi yang baik, tidak memberi ruang bagi calon lain,” ungkapnya.
Ajiep menuturkan, penentuan partai politik secara sentralistik membuat demokrasi menjadi tidak sehat, hingga memunculkan kolom kosong. Padahal menurutnya, Cakada kabupaten/kota mestinya ditentukan oleh pengurus partai di provinsi saja, tidak harus di pusat.
"penetapan calon kepala daerah kita di partai politik, sentralistik. Sehingga semua apa-apa ada di pusat. Parpol kadang kala melakukan bargaining politik daerah, saya dukung di Sulsel, tapi dukung saya di Jawa Timur. Ini berpotensi mematikan demokrasi di daerah," kuncinya.
Peserta diskusi ini ialah para wartawan senior di Makassar yang telah pensiun. Hadir juga jurnalis politik Sulsel yang memberikan tanggapan dalam kegiatan ini.
Jurnalis Ujung Pandang Ekspres, Mahatir Mahbub menilai fenomena kolom kosong memang tidak wajar di Pilgub Sulsel 2024. Sebab banyak sekali calon yang mau maju, dibuktikan dengan bertebarannya baliho di jalan-jalan.
"Tapi kenapa hanya satu calon yang mencuat dan diusung oleh partai, sehingga berpotensi kolom kosong. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua," kata Mahatir memberikan tanggapannya.
Mahatir memandang, perlu ada regulasi untuk membatasi Cakada memborong partai. Kebijakan ini tentu akan menghindari Pilkada terjadinya kolom kosong.
"Bagus jika ada aturan bahwa kalau calon tersebut sudah memiliki 20 persen kursi, maka tidak boleh lagi mencari partai. Sehingga calon lain punya kesempatan untuk membentuk juga koalisi," sarannya.
Salah satu wartawan senior menambahkan, kolom kosong sangat berbahaya bagi demokrasi. Apalagi operasi pemaksaan satu calon itu memiliki unsur dinasti politik.
"Biasanya pemimpin yang lahir dari kolom kosong itu, zalim. Appaka ero-ero' (semau-maunya). Karena dia merasa tidak ada lawan, jadi bisa seenaknya," ujarnya.
Sementara itu, Ajiep mengungkapkan bahwa fenomena kolom kosong tidaklah haram. Sebab hal itu diatur dalam konstitusi, dan termasuk demokratis.
Kolom kosong bukan barang haram, tapi memang tidak sehat. Karena tidak memberi contoh demokrasi yang baik, tidak memberi ruang bagi calon lain,” ungkapnya.
Ajiep menuturkan, penentuan partai politik secara sentralistik membuat demokrasi menjadi tidak sehat, hingga memunculkan kolom kosong. Padahal menurutnya, Cakada kabupaten/kota mestinya ditentukan oleh pengurus partai di provinsi saja, tidak harus di pusat.
"penetapan calon kepala daerah kita di partai politik, sentralistik. Sehingga semua apa-apa ada di pusat. Parpol kadang kala melakukan bargaining politik daerah, saya dukung di Sulsel, tapi dukung saya di Jawa Timur. Ini berpotensi mematikan demokrasi di daerah," kuncinya.
(UMI)
Berita Terkait

News
Masuk Bursa Calon Ketua Golkar Sulsel, Appi: Kami Samina Wa Athona
Munafri Arifuddin menjadi salah satu kandidat kuat dalam bursa calon Ketua Golkar Sulsel. Ia sendiri mengakui itu, berkaca pada syarat-syarat pencalonan.
Minggu, 09 Feb 2025 19:22

Sulsel
Puncak HUT MKGR Sulsel, Penyerahan Bantuan Masjid hingga Seminar Nasional
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Ormas MKGR Sulawesi Selatan, memeriahkan Puncak Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 65 tahun, yang digelar di Hotel Claro Makassar pada Sabtu, 25 Januari 2025.
Sabtu, 25 Jan 2025 14:49

Sulsel
Kado Akhir Tahun, KPU Sulsel Terima Dua Penghargaan dalam Rakornas di Jakarta
KPU Sulsel berhasil meraih dua penghargaan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang berlangsung di Ancol, Jakarta pada Senin (30/12).
Senin, 30 Des 2024 22:24

Sulsel
Tim Hukum Laporkan Akun Medsos, Tuding Andalan Hati Dibiayai dengan Uang Palsu
Tim Hukum akan laporkan sejumlah akun media sosial yang mengaitkan kasus uang palsu di UIN Alauddin Makassar dengan Paslon Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (Andalan Hati).
Minggu, 29 Des 2024 13:44

Sulsel
Bawaslu Sulsel Raih Apresiasi Kehumasan Terbaik se-Indonesia
Bawaslu Sulsel mendapatkan apresiasi kehumasan terbaik se-Indonesia. Penghargaan ini diberikan atas kinerja Bawaslu Sulsel dalam mengelola informasi publik selama tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.
Rabu, 18 Des 2024 22:18
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Kasus Penipuan Oknum Bhayangkari di Gowa, Polisi Belum Serahkan Tersangka
2

MGMP Bahasa Inggris Jeneponto Ikuti Bimtek Penyusunan Soal Asesmen
3

Lantik 178 Pejabat Pemkab Gowa, Bupati Adnan: Tunjukkan Kinerja Terbaik
4

Dua Warga Maros Terseret Arus Banjir Ditemukan dalam Kondisi Meninggal
5

Eks Wakil Ketua MK Jadi Saksi Ahli di Sidang Sengketa Pilkada Jeneponto
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Kasus Penipuan Oknum Bhayangkari di Gowa, Polisi Belum Serahkan Tersangka
2

MGMP Bahasa Inggris Jeneponto Ikuti Bimtek Penyusunan Soal Asesmen
3

Lantik 178 Pejabat Pemkab Gowa, Bupati Adnan: Tunjukkan Kinerja Terbaik
4

Dua Warga Maros Terseret Arus Banjir Ditemukan dalam Kondisi Meninggal
5

Eks Wakil Ketua MK Jadi Saksi Ahli di Sidang Sengketa Pilkada Jeneponto