Ngobrol Politik Bersama Ajiep, Kolom Kosong Tidak Sehat untuk Demokrasi
Rabu, 31 Jul 2024 21:22

Anggota DPD RI, Ajiep Padindang menggelar dialog Ngobrol Politik Untuk Pilkada 2024 (Ngopida) di Cafe Kanrejawa, Makassar pada Rabu (31/07/2024). Foto: Muhaimin
MAKASSAR - Anggota DPD RI, Ajiep Padindang menggelar dialog Ngobrol Politik Untuk Pilkada 2024 (Ngopida) di Cafe Kanrejawa, Makassar pada Rabu (31/07/2024). Agenda ini juga sebagai kunjungan kerja terakhir bagi Ajiep sebagai senator.
Peserta diskusi ini ialah para wartawan senior di Makassar yang telah pensiun. Hadir juga jurnalis politik Sulsel yang memberikan tanggapan dalam kegiatan ini.
Jurnalis Ujung Pandang Ekspres, Mahatir Mahbub menilai fenomena kolom kosong memang tidak wajar di Pilgub Sulsel 2024. Sebab banyak sekali calon yang mau maju, dibuktikan dengan bertebarannya baliho di jalan-jalan.
"Tapi kenapa hanya satu calon yang mencuat dan diusung oleh partai, sehingga berpotensi kolom kosong. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua," kata Mahatir memberikan tanggapannya.
Mahatir memandang, perlu ada regulasi untuk membatasi Cakada memborong partai. Kebijakan ini tentu akan menghindari Pilkada terjadinya kolom kosong.
"Bagus jika ada aturan bahwa kalau calon tersebut sudah memiliki 20 persen kursi, maka tidak boleh lagi mencari partai. Sehingga calon lain punya kesempatan untuk membentuk juga koalisi," sarannya.
Salah satu wartawan senior menambahkan, kolom kosong sangat berbahaya bagi demokrasi. Apalagi operasi pemaksaan satu calon itu memiliki unsur dinasti politik.
"Biasanya pemimpin yang lahir dari kolom kosong itu, zalim. Appaka ero-ero' (semau-maunya). Karena dia merasa tidak ada lawan, jadi bisa seenaknya," ujarnya.
Sementara itu, Ajiep mengungkapkan bahwa fenomena kolom kosong tidaklah haram. Sebab hal itu diatur dalam konstitusi, dan termasuk demokratis.
Kolom kosong bukan barang haram, tapi memang tidak sehat. Karena tidak memberi contoh demokrasi yang baik, tidak memberi ruang bagi calon lain,” ungkapnya.
Ajiep menuturkan, penentuan partai politik secara sentralistik membuat demokrasi menjadi tidak sehat, hingga memunculkan kolom kosong. Padahal menurutnya, Cakada kabupaten/kota mestinya ditentukan oleh pengurus partai di provinsi saja, tidak harus di pusat.
"penetapan calon kepala daerah kita di partai politik, sentralistik. Sehingga semua apa-apa ada di pusat. Parpol kadang kala melakukan bargaining politik daerah, saya dukung di Sulsel, tapi dukung saya di Jawa Timur. Ini berpotensi mematikan demokrasi di daerah," kuncinya.
Peserta diskusi ini ialah para wartawan senior di Makassar yang telah pensiun. Hadir juga jurnalis politik Sulsel yang memberikan tanggapan dalam kegiatan ini.
Jurnalis Ujung Pandang Ekspres, Mahatir Mahbub menilai fenomena kolom kosong memang tidak wajar di Pilgub Sulsel 2024. Sebab banyak sekali calon yang mau maju, dibuktikan dengan bertebarannya baliho di jalan-jalan.
"Tapi kenapa hanya satu calon yang mencuat dan diusung oleh partai, sehingga berpotensi kolom kosong. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua," kata Mahatir memberikan tanggapannya.
Mahatir memandang, perlu ada regulasi untuk membatasi Cakada memborong partai. Kebijakan ini tentu akan menghindari Pilkada terjadinya kolom kosong.
"Bagus jika ada aturan bahwa kalau calon tersebut sudah memiliki 20 persen kursi, maka tidak boleh lagi mencari partai. Sehingga calon lain punya kesempatan untuk membentuk juga koalisi," sarannya.
Salah satu wartawan senior menambahkan, kolom kosong sangat berbahaya bagi demokrasi. Apalagi operasi pemaksaan satu calon itu memiliki unsur dinasti politik.
"Biasanya pemimpin yang lahir dari kolom kosong itu, zalim. Appaka ero-ero' (semau-maunya). Karena dia merasa tidak ada lawan, jadi bisa seenaknya," ujarnya.
Sementara itu, Ajiep mengungkapkan bahwa fenomena kolom kosong tidaklah haram. Sebab hal itu diatur dalam konstitusi, dan termasuk demokratis.
Kolom kosong bukan barang haram, tapi memang tidak sehat. Karena tidak memberi contoh demokrasi yang baik, tidak memberi ruang bagi calon lain,” ungkapnya.
Ajiep menuturkan, penentuan partai politik secara sentralistik membuat demokrasi menjadi tidak sehat, hingga memunculkan kolom kosong. Padahal menurutnya, Cakada kabupaten/kota mestinya ditentukan oleh pengurus partai di provinsi saja, tidak harus di pusat.
"penetapan calon kepala daerah kita di partai politik, sentralistik. Sehingga semua apa-apa ada di pusat. Parpol kadang kala melakukan bargaining politik daerah, saya dukung di Sulsel, tapi dukung saya di Jawa Timur. Ini berpotensi mematikan demokrasi di daerah," kuncinya.
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
Dibuka Bupati Uji Nurdin, Golkar Bantaeng Gelar Pasar Murah Sambut Hari Jadi 61 Tahun
Memperingatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar, jajaran pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Bantaeng, dipimpin Liesiaty Fachruddin Nurdin, menggelar pasar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis.
Minggu, 12 Okt 2025 17:47

Makassar City
Rayakan HUT ke-61, Golkar Makassar Gelar Pasar Murah dan Pemeriksaan Kesehatan
Memperingati HUT ke-61 Partai Golkar, jajaran pengurus DPD II Partai Golkar Kota Makassar, dipimpin Munafri Arifuddin, mengadakan kegiatan sosial berupa pasar murah dan pemeriksaan kesehatan.
Minggu, 12 Okt 2025 13:21

Sulsel
Golkar Sulsel Ringankan Beban Masyarakar, Ada Pasar Murah dan Pemeriksaan Gratis
Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) resmi membuka rangkaian kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar ke-61 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
Minggu, 05 Okt 2025 13:52

Makassar City
Golkar Makassar Rombak Struktur, Minta Pimpinan Kecamatan Konsolidasi Cepat
Partai Golkar Makassar melakukan strukturisasi pengurus. Rapat internal ini dipimpin langsung oleh Ketua DPD II, Munafri Arifuddin di Kantor Golkar Makassar pada Rabu (17/09/2025) malam.
Rabu, 17 Sep 2025 23:03

Makassar City
Munafri Dorong Kader Golkar Jadi Penggerak Mengawal Pembangunan Kota Makassar
Ketua DPD II Partai Golkar Kota Makassar yang juga Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengajak seluruh pihak, khususnya kader dan simpatisan Partai Golkar, untuk berkolaborasi dalam mengawal pembangunan kota.
Minggu, 24 Agu 2025 11:37
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Ibu Tiga Anak Ditemukan Tewas Tergantung di Kebun, Suami Jadi Terduga Pelaku
2

Lembaga Pondasi Programkan Sondir Gratis untuk Pondok Pesantren
3

Resmi Diluncurkan! Double Group Siap Bangun Ekosistem Hiburan Terbesar dari Timur Indonesia
4

Kolaborasi Mester Club, Terra Court & MCN Gelar Turnamen Padel di Makassar
5

Zulhajar Serap Aspirasi Urban Farming dan Perbaikan Jalan di Kelurahan Bakung
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Ibu Tiga Anak Ditemukan Tewas Tergantung di Kebun, Suami Jadi Terduga Pelaku
2

Lembaga Pondasi Programkan Sondir Gratis untuk Pondok Pesantren
3

Resmi Diluncurkan! Double Group Siap Bangun Ekosistem Hiburan Terbesar dari Timur Indonesia
4

Kolaborasi Mester Club, Terra Court & MCN Gelar Turnamen Padel di Makassar
5

Zulhajar Serap Aspirasi Urban Farming dan Perbaikan Jalan di Kelurahan Bakung