Ngobrol Politik Bersama Ajiep, Kolom Kosong Tidak Sehat untuk Demokrasi
Ahmad Muhaimin
Rabu, 31 Jul 2024 21:22
Anggota DPD RI, Ajiep Padindang menggelar dialog Ngobrol Politik Untuk Pilkada 2024 (Ngopida) di Cafe Kanrejawa, Makassar pada Rabu (31/07/2024). Foto: Muhaimin
MAKASSAR - Anggota DPD RI, Ajiep Padindang menggelar dialog Ngobrol Politik Untuk Pilkada 2024 (Ngopida) di Cafe Kanrejawa, Makassar pada Rabu (31/07/2024). Agenda ini juga sebagai kunjungan kerja terakhir bagi Ajiep sebagai senator.
Peserta diskusi ini ialah para wartawan senior di Makassar yang telah pensiun. Hadir juga jurnalis politik Sulsel yang memberikan tanggapan dalam kegiatan ini.
Jurnalis Ujung Pandang Ekspres, Mahatir Mahbub menilai fenomena kolom kosong memang tidak wajar di Pilgub Sulsel 2024. Sebab banyak sekali calon yang mau maju, dibuktikan dengan bertebarannya baliho di jalan-jalan.
"Tapi kenapa hanya satu calon yang mencuat dan diusung oleh partai, sehingga berpotensi kolom kosong. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua," kata Mahatir memberikan tanggapannya.
Mahatir memandang, perlu ada regulasi untuk membatasi Cakada memborong partai. Kebijakan ini tentu akan menghindari Pilkada terjadinya kolom kosong.
"Bagus jika ada aturan bahwa kalau calon tersebut sudah memiliki 20 persen kursi, maka tidak boleh lagi mencari partai. Sehingga calon lain punya kesempatan untuk membentuk juga koalisi," sarannya.
Salah satu wartawan senior menambahkan, kolom kosong sangat berbahaya bagi demokrasi. Apalagi operasi pemaksaan satu calon itu memiliki unsur dinasti politik.
"Biasanya pemimpin yang lahir dari kolom kosong itu, zalim. Appaka ero-ero' (semau-maunya). Karena dia merasa tidak ada lawan, jadi bisa seenaknya," ujarnya.
Sementara itu, Ajiep mengungkapkan bahwa fenomena kolom kosong tidaklah haram. Sebab hal itu diatur dalam konstitusi, dan termasuk demokratis.
Kolom kosong bukan barang haram, tapi memang tidak sehat. Karena tidak memberi contoh demokrasi yang baik, tidak memberi ruang bagi calon lain,” ungkapnya.
Ajiep menuturkan, penentuan partai politik secara sentralistik membuat demokrasi menjadi tidak sehat, hingga memunculkan kolom kosong. Padahal menurutnya, Cakada kabupaten/kota mestinya ditentukan oleh pengurus partai di provinsi saja, tidak harus di pusat.
"penetapan calon kepala daerah kita di partai politik, sentralistik. Sehingga semua apa-apa ada di pusat. Parpol kadang kala melakukan bargaining politik daerah, saya dukung di Sulsel, tapi dukung saya di Jawa Timur. Ini berpotensi mematikan demokrasi di daerah," kuncinya.
Peserta diskusi ini ialah para wartawan senior di Makassar yang telah pensiun. Hadir juga jurnalis politik Sulsel yang memberikan tanggapan dalam kegiatan ini.
Jurnalis Ujung Pandang Ekspres, Mahatir Mahbub menilai fenomena kolom kosong memang tidak wajar di Pilgub Sulsel 2024. Sebab banyak sekali calon yang mau maju, dibuktikan dengan bertebarannya baliho di jalan-jalan.
"Tapi kenapa hanya satu calon yang mencuat dan diusung oleh partai, sehingga berpotensi kolom kosong. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua," kata Mahatir memberikan tanggapannya.
Mahatir memandang, perlu ada regulasi untuk membatasi Cakada memborong partai. Kebijakan ini tentu akan menghindari Pilkada terjadinya kolom kosong.
"Bagus jika ada aturan bahwa kalau calon tersebut sudah memiliki 20 persen kursi, maka tidak boleh lagi mencari partai. Sehingga calon lain punya kesempatan untuk membentuk juga koalisi," sarannya.
Salah satu wartawan senior menambahkan, kolom kosong sangat berbahaya bagi demokrasi. Apalagi operasi pemaksaan satu calon itu memiliki unsur dinasti politik.
"Biasanya pemimpin yang lahir dari kolom kosong itu, zalim. Appaka ero-ero' (semau-maunya). Karena dia merasa tidak ada lawan, jadi bisa seenaknya," ujarnya.
Sementara itu, Ajiep mengungkapkan bahwa fenomena kolom kosong tidaklah haram. Sebab hal itu diatur dalam konstitusi, dan termasuk demokratis.
Kolom kosong bukan barang haram, tapi memang tidak sehat. Karena tidak memberi contoh demokrasi yang baik, tidak memberi ruang bagi calon lain,” ungkapnya.
Ajiep menuturkan, penentuan partai politik secara sentralistik membuat demokrasi menjadi tidak sehat, hingga memunculkan kolom kosong. Padahal menurutnya, Cakada kabupaten/kota mestinya ditentukan oleh pengurus partai di provinsi saja, tidak harus di pusat.
"penetapan calon kepala daerah kita di partai politik, sentralistik. Sehingga semua apa-apa ada di pusat. Parpol kadang kala melakukan bargaining politik daerah, saya dukung di Sulsel, tapi dukung saya di Jawa Timur. Ini berpotensi mematikan demokrasi di daerah," kuncinya.
(UMI)
Berita Terkait
News
KPU Sulsel Bakal Evaluasi Pengamanan saat Debat Publik Perdana
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan sementara melakukan koordinasi bersama Polda Sulsel untuk evaluasi pengamanan saat debat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel
Selasa, 29 Okt 2024 22:40
Sulsel
Usai Debat, Cawagub Azhar Arsyad Langsung Tancap Gas Temui Warga Pangkep
Pasca debat perdana yang diselenggarakan KPU Sulsel bekerjasama Kompas TV, calon Wakil Gubernur Sulsel Azhar Arsyad kembali tancap gas untuk menemui warga.
Selasa, 29 Okt 2024 21:35
Sulsel
Putra Jokowi Bareng Fatmawati Disambut Antusias Warga Sidrap
Kehadiran Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, menarik perhatian ribuan warga Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).
Selasa, 29 Okt 2024 20:38
Sulsel
Kuasai Data Sulsel, Andalan Hati Unggul di Semua Segmen Debat Kandidat Pilgub
Banyak pihak menilai pasangan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (Andalan Hati) unggul di semua sesi debat Pilgub Sulsel yang berlangsung, Senin (28/10/2024).
Selasa, 29 Okt 2024 12:09
Sulsel
Andi Sudirman Sulaiman di Debat Perdana Pilgub: Berpolitiklah Tanpa Hoaks
Calon Gubernur Sulsel nomor urut 02, Andi Sudirman Sulaiman membuktikan komitmennya untuk menjaga kearifan lokal dan meningkatkan budaya di Sulsel. Termasuk di Toraja.
Selasa, 29 Okt 2024 11:13
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Survei CRC Pilwalkot Makassar 2024: Mulia 44,75%, Inimi 28%, Sehati 18,75%
2
Marak Pengrusakan APK di Bantaeng, KPU Akan Tingkatkan Patroli
3
Survei CRC: Mayoritas Pemilih Bugis-Makassar Pilih Appi-Aliyah
4
Aurama Komitmen Hadirkan Kemudahan & Kecepatan Pelayanan bagi Masyarakat Gowa
5
Kuasai Data Sulsel, Andalan Hati Unggul di Semua Segmen Debat Kandidat Pilgub
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Survei CRC Pilwalkot Makassar 2024: Mulia 44,75%, Inimi 28%, Sehati 18,75%
2
Marak Pengrusakan APK di Bantaeng, KPU Akan Tingkatkan Patroli
3
Survei CRC: Mayoritas Pemilih Bugis-Makassar Pilih Appi-Aliyah
4
Aurama Komitmen Hadirkan Kemudahan & Kecepatan Pelayanan bagi Masyarakat Gowa
5
Kuasai Data Sulsel, Andalan Hati Unggul di Semua Segmen Debat Kandidat Pilgub