Keterbukaan Akses dari Penyelenggara jadi Kunci Percepatan Informasi Pemilu ke Publik
Rabu, 07 Agu 2024 15:31

KPU Sulsel kembali menggelar Cafe Demokrasi. Kegiatan ini melibatkan insan pers berlangsung di Cafe Mega Zone, Jalan Topaz, Makassar, pada Rabu (07/08/2024). Foto: Muhaimin
MAKASSAR - KPU Sulsel kembali menggelar Cafe Demokrasi. Kegiatan ini melibatkan insan pers berlangsung di Cafe Mega Zone, Jalan Topaz, Makassar, pada Rabu (07/08/2024).
Kegiatan ini juga menghadirkan 3 narasumber, yakni Saiful Jihad dan Alamsyah dari Bawaslu Sulsel, serta praktisi kepemiluan sekaligus mantan Ketua KPU Sulsel, Mappinawang.
Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Sulsel, Hasruddin Husain mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KPU sebagai penyelenggara pemilu, agar mendapatkan masukan dan saran agar bisa lebih menyukseskan Pilkada Serentak 2024.
Salah satu hal yang ditekankan oleh Husain, yakni perihal bagaimana agar partisipasi pemilih di Pilkada Serentak 2024 nantinya bisa meningkat.
"Maka dari itu, kita mengundang dari pihak Bawaslu Sulawesi Selatan, agar bisa turut memberikan masukan, terkait bagaimana perspektifnya agar partisipasi pemilih bisa meningkat lagi. Meski Bawaslu dalam hal ini juga penyelenggara dalam hal pengawasan, tentu saran dan masukannya juga diperlukan," kata Husain.
Mappinawang menyampaikan, KPU diminta untuk lebih inovatif lagi dan membuka ruang akses kepada wartawan agar informasi yang seharusnya disampaikan kepada publik tidak mandek.
"Dan seharusnya ketua KPU yang selalu siap sedia untuk menyampaikan informasi kepada wartawan. Bukan lagi menunggu divisi berkaitan yang ngomong baru bisa disampaikan informasinya," tuturnya.
Mappinawang bilang, ketua KPU memang harus tahu segalanya. Sehingga bila ada wartawan yang meminta konfirmasi, maka wajib dijawab.
"Ketika anggotanya tidak sempat atau kebetulan tidak bisa dikonfirmasi memberikan informasi, ketua harusnya langsung memberikan keterangan. Ketua harus jadi garda terdepan untuk menyampaikan informasi. Jangan justru ketua yang sembunyi," kuncinya Mappinawang.
Sementara itu, Saiful Jihad dalam pemaparannya menyampaikan, bila keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi tidak hanya mengacu pada jumlah pemilih yang datang di hari pencoblosan semata.
"Tetapi bagaimana masyarakat itu terlibat secara aktif di semua tahapan proses pemilu," ujarnya.
Tahapan proses Pilkada yang dimaksud Saiful seperti mulai dari keikutsertaan masyarakat untuk terlibat jadi penyelenggara di tingkatan berjenggang. Hingga pengetahuan masyarakat tentang siapa saja kandidat yang telah disahkan oleh KPU untuk dipilih menjadi pemimpin daerah.
Kegiatan ini juga menghadirkan 3 narasumber, yakni Saiful Jihad dan Alamsyah dari Bawaslu Sulsel, serta praktisi kepemiluan sekaligus mantan Ketua KPU Sulsel, Mappinawang.
Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Sulsel, Hasruddin Husain mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KPU sebagai penyelenggara pemilu, agar mendapatkan masukan dan saran agar bisa lebih menyukseskan Pilkada Serentak 2024.
Salah satu hal yang ditekankan oleh Husain, yakni perihal bagaimana agar partisipasi pemilih di Pilkada Serentak 2024 nantinya bisa meningkat.
"Maka dari itu, kita mengundang dari pihak Bawaslu Sulawesi Selatan, agar bisa turut memberikan masukan, terkait bagaimana perspektifnya agar partisipasi pemilih bisa meningkat lagi. Meski Bawaslu dalam hal ini juga penyelenggara dalam hal pengawasan, tentu saran dan masukannya juga diperlukan," kata Husain.
Mappinawang menyampaikan, KPU diminta untuk lebih inovatif lagi dan membuka ruang akses kepada wartawan agar informasi yang seharusnya disampaikan kepada publik tidak mandek.
"Dan seharusnya ketua KPU yang selalu siap sedia untuk menyampaikan informasi kepada wartawan. Bukan lagi menunggu divisi berkaitan yang ngomong baru bisa disampaikan informasinya," tuturnya.
Mappinawang bilang, ketua KPU memang harus tahu segalanya. Sehingga bila ada wartawan yang meminta konfirmasi, maka wajib dijawab.
"Ketika anggotanya tidak sempat atau kebetulan tidak bisa dikonfirmasi memberikan informasi, ketua harusnya langsung memberikan keterangan. Ketua harus jadi garda terdepan untuk menyampaikan informasi. Jangan justru ketua yang sembunyi," kuncinya Mappinawang.
Sementara itu, Saiful Jihad dalam pemaparannya menyampaikan, bila keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi tidak hanya mengacu pada jumlah pemilih yang datang di hari pencoblosan semata.
"Tetapi bagaimana masyarakat itu terlibat secara aktif di semua tahapan proses pemilu," ujarnya.
Tahapan proses Pilkada yang dimaksud Saiful seperti mulai dari keikutsertaan masyarakat untuk terlibat jadi penyelenggara di tingkatan berjenggang. Hingga pengetahuan masyarakat tentang siapa saja kandidat yang telah disahkan oleh KPU untuk dipilih menjadi pemimpin daerah.
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
Soroti Kinerja Pengawasan, Ketua Gelora Takalar Adukan Bawaslu ke DKPP
Ketua Gelora Takalar, Jusalim Sammak mengadukan Bawaslu Takalar ke DKPP. Adapun nomor aduannya yakni 104/01-18/SET-02/II/2025.
Jum'at, 21 Mar 2025 14:45

Sulsel
DKPP Periksa KPU Barru, Buntut Pemberhentian Debat Publik Pilkada 2024
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa lima komisioner Kabupaten Barru yakni Abdul Syafah B, Busman A Gani, Ilham, Abdul Mannan dan Arham dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 319-PKE-DKPP/XII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar pada Kamis (13/03/2025).
Kamis, 13 Mar 2025 19:16

News
Taufan Pawe: 24 Daerah Alami PSU Bukti KPU Tak Profesional dalam Pilkada Serentak
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menilai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) menandakan KPU tidak professional dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024.
Senin, 10 Mar 2025 22:56

Sulsel
PKB Sulsel Mulai Persiapkan Dana Saksi untuk Hadapi Pileg 2029
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulsel mengambil langkah strategis untuk menghadapi Pemilu 2029. Salah satu upayanya ialah dengan mempersiapkan dana saksi lebih awal.
Senin, 10 Mar 2025 19:14

Sulsel
KPU Butuh Rp11,5 Miliar untuk Pelaksanaan PSU Pilwalkot Palopo
KPU Sulsel menggelar pertemuan dengan Pj Wali Kota Palopo, Firmanza DP di Kantor KPU Provinsi pada Rabu (05/03/2025). Anggaran pemungutan suara ulang (PSU) Pilwalkot juga ikut dibahas dalam agenda ini.
Kamis, 06 Mar 2025 14:12
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Pelni Sediakan 2.500 Kuota Tiket Mudik Gratis Rute dari dan ke Makassar
2

Siap Wujudkan Swasembada Pangan, Bupati Uji Nurdin Siapkan Pupuk Subsidi Daerah
3

IMI Kabupaten Jeneponto Dibentuk, Didis Suryadi Ditunjuk sebagai Ketua
4

Tegas Perangi Narkoba, Kantor BNNP Sulsel Banjir Ucapan Selamat di HUT ke-23
5

Bosowa Automotive Group Gelar Buka Puasa, Berbagi Santunan & Paket Sembako
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Pelni Sediakan 2.500 Kuota Tiket Mudik Gratis Rute dari dan ke Makassar
2

Siap Wujudkan Swasembada Pangan, Bupati Uji Nurdin Siapkan Pupuk Subsidi Daerah
3

IMI Kabupaten Jeneponto Dibentuk, Didis Suryadi Ditunjuk sebagai Ketua
4

Tegas Perangi Narkoba, Kantor BNNP Sulsel Banjir Ucapan Selamat di HUT ke-23
5

Bosowa Automotive Group Gelar Buka Puasa, Berbagi Santunan & Paket Sembako