Kades di Pinrang Diingatkan Jangan Cawe-cawe di Pilkada 2024
Rabu, 18 Sep 2024 21:02

Seluruh kepada desa (Kades) di Kabupaten Pinrang diminta untuk tidak cawe-cawe atau terlibat dalam politik praktis di Pilkada 2024. Foto: Istimewa
PINRANG - Seluruh kepada desa (Kades) di Kabupaten Pinrang diminta untuk tidak cawe-cawe atau terlibat dalam politik praktis di Pilkada 2024.
Sebagai upaya pencegaham, Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang, menggelar kegiatan sosialisasi netralitas Kades di Aula Kantor Dinas PMD Kabupaten Pinrang pada Rabu (18/09/2024).
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mengenai netralitas Kades dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.
Kepala Dinas PMD Kabupaten Pinrang, Andi Mahmud Bancing menekankan pentingnya menjaga netralitas Kades demi memastikan kelancaran dan integritas pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
“Sosialisasi ini digelar agar para kepala desa paham akan pentingnya menjaga netralitas. Terutama dalam menghadapi Pilkada, netralitas ASN sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan dalam proses pemilihan,” jelasnya.
Dia menambahkan bahwa netralitas para kepala desa, akan membantu menciptakan suasana politik yang kondusif dan aman.
“Saya harap seluruh peserta dapat memahami materi yang disampaikan dan dapat menjaga diri dari tindakan atau sikap yang bisa mencederai proses demokrasi," ujarnya.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Pinrang, Aswar menyampaikan pentingnya netralitas ASN dalam setiap tahap pemilihan. Khususnya kepala desa yang menjadi pemerintah di wilayahnya.
"Jadi kami meminta dan mengingatkan agar kepala desa menjaga netralitasnya. Tidak terlibat politik praktis, khususnya masuk dalam tim pemenangan pasangan calon," ungkap Aswar saat dihubungi terpisah Sindo Makassar pada Rabu (18/09) malam.
Aswar menyampaikan, pihaknya telah melakukan berbagai pencegahan untuk menjaga netralitas ASN hingga Kades. Mulai dari himbauan secara tertulis hingga lisan.
"Tujuannya tentu menciptakan Pemilihan Kepala Daerah yang bebas dari intervensi politik praktis dan berjalan sesuai dengan aturan," jelasnya.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh kepala desa dapat turut mendukung pelaksanaan Pilkada yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sehingga pesta demokrasi tersebut dapat berjalan sukses dan lancar di seluruh tahapan.
Sebagai upaya pencegaham, Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang, menggelar kegiatan sosialisasi netralitas Kades di Aula Kantor Dinas PMD Kabupaten Pinrang pada Rabu (18/09/2024).
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mengenai netralitas Kades dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.
Kepala Dinas PMD Kabupaten Pinrang, Andi Mahmud Bancing menekankan pentingnya menjaga netralitas Kades demi memastikan kelancaran dan integritas pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
“Sosialisasi ini digelar agar para kepala desa paham akan pentingnya menjaga netralitas. Terutama dalam menghadapi Pilkada, netralitas ASN sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan dalam proses pemilihan,” jelasnya.
Dia menambahkan bahwa netralitas para kepala desa, akan membantu menciptakan suasana politik yang kondusif dan aman.
“Saya harap seluruh peserta dapat memahami materi yang disampaikan dan dapat menjaga diri dari tindakan atau sikap yang bisa mencederai proses demokrasi," ujarnya.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Pinrang, Aswar menyampaikan pentingnya netralitas ASN dalam setiap tahap pemilihan. Khususnya kepala desa yang menjadi pemerintah di wilayahnya.
"Jadi kami meminta dan mengingatkan agar kepala desa menjaga netralitasnya. Tidak terlibat politik praktis, khususnya masuk dalam tim pemenangan pasangan calon," ungkap Aswar saat dihubungi terpisah Sindo Makassar pada Rabu (18/09) malam.
Aswar menyampaikan, pihaknya telah melakukan berbagai pencegahan untuk menjaga netralitas ASN hingga Kades. Mulai dari himbauan secara tertulis hingga lisan.
"Tujuannya tentu menciptakan Pemilihan Kepala Daerah yang bebas dari intervensi politik praktis dan berjalan sesuai dengan aturan," jelasnya.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh kepala desa dapat turut mendukung pelaksanaan Pilkada yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sehingga pesta demokrasi tersebut dapat berjalan sukses dan lancar di seluruh tahapan.
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
Fraksi Revolusi Keadilan Soroti Sikap Camat Turatea Jeneponto
Ketua Fraksi Revolusi Keadilan, Muh Alim Bahri menyoroti sikap Camat Turatea, Kabupaten Jeneponto, Akhmad H Zakkir yang diduga mempersulit pencairan dana desa.
Kamis, 27 Mar 2025 17:38

Sulsel
Camat Turatea Diduga Persulit Tanda Tangan Rekomendasi Pencairan Dana Desa
Para kepala desa tersebut dipersulit untuk mendapatkan tanda tangan camat untuk rekomendasi pencairan Dana Desa (DD) tahap I tahun anggaran 2025.
Kamis, 27 Mar 2025 15:15

Sulsel
4 Bawaslu di Sulsel Terima Penghargaan SDM Award
Bawaslu di Sulsel memborong empat penghargaan dari Bawaslu RI dalam Rakor Kinerja SDM Pengawas Pemilu dan Penganugerahan SDM Award yang berlangsung di Jakarta pada Senin (24/03/2025).
Selasa, 25 Mar 2025 18:38

Makassar City
Bawaslu Makassar Apresiasi Pemkot atas Dukungan dalam Pengawasan Pemilu dan Pilkada
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar mengunjungi Balai Kota Makassar untuk bertemu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Selasa (25/3/2025).
Selasa, 25 Mar 2025 15:17

Sulsel
Soroti Kinerja Pengawasan, Ketua Gelora Takalar Adukan Bawaslu ke DKPP
Ketua Gelora Takalar, Jusalim Sammak mengadukan Bawaslu Takalar ke DKPP. Adapun nomor aduannya yakni 104/01-18/SET-02/II/2025.
Jum'at, 21 Mar 2025 14:45
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler