Kades di Pinrang Diingatkan Jangan Cawe-cawe di Pilkada 2024

Rabu, 18 Sep 2024 21:02
Kades di Pinrang Diingatkan Jangan Cawe-cawe di Pilkada 2024
Seluruh kepada desa (Kades) di Kabupaten Pinrang diminta untuk tidak cawe-cawe atau terlibat dalam politik praktis di Pilkada 2024. Foto: Istimewa
Comment
Share
PINRANG - Seluruh kepada desa (Kades) di Kabupaten Pinrang diminta untuk tidak cawe-cawe atau terlibat dalam politik praktis di Pilkada 2024.

Sebagai upaya pencegaham, Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang, menggelar kegiatan sosialisasi netralitas Kades di Aula Kantor Dinas PMD Kabupaten Pinrang pada Rabu (18/09/2024).

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mengenai netralitas Kades dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Pinrang, Andi Mahmud Bancing menekankan pentingnya menjaga netralitas Kades demi memastikan kelancaran dan integritas pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

“Sosialisasi ini digelar agar para kepala desa paham akan pentingnya menjaga netralitas. Terutama dalam menghadapi Pilkada, netralitas ASN sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan dalam proses pemilihan,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa netralitas para kepala desa, akan membantu menciptakan suasana politik yang kondusif dan aman.

“Saya harap seluruh peserta dapat memahami materi yang disampaikan dan dapat menjaga diri dari tindakan atau sikap yang bisa mencederai proses demokrasi," ujarnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Pinrang, Aswar menyampaikan pentingnya netralitas ASN dalam setiap tahap pemilihan. Khususnya kepala desa yang menjadi pemerintah di wilayahnya.

"Jadi kami meminta dan mengingatkan agar kepala desa menjaga netralitasnya. Tidak terlibat politik praktis, khususnya masuk dalam tim pemenangan pasangan calon," ungkap Aswar saat dihubungi terpisah Sindo Makassar pada Rabu (18/09) malam.

Aswar menyampaikan, pihaknya telah melakukan berbagai pencegahan untuk menjaga netralitas ASN hingga Kades. Mulai dari himbauan secara tertulis hingga lisan.

"Tujuannya tentu menciptakan Pemilihan Kepala Daerah yang bebas dari intervensi politik praktis dan berjalan sesuai dengan aturan," jelasnya.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh kepala desa dapat turut mendukung pelaksanaan Pilkada yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sehingga pesta demokrasi tersebut dapat berjalan sukses dan lancar di seluruh tahapan.
(UMI)
Berita Terkait
Polisi Didesak Tetapkan Tersangka Kasus Asusila Eks Komisioner Bawaslu Wajo
Sulsel
Polisi Didesak Tetapkan Tersangka Kasus Asusila Eks Komisioner Bawaslu Wajo
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar mendesak Polres Wajo agar tetapkan Eks Komisioner Bawaslu Wajo inisial HO sebagai tersangka kasus pelecehan seksual.
Kamis, 16 Okt 2025 19:45
OMS Minta DKPP Larang Teradu Komisioner Bawaslu Wajo Jadi Penyelenggara Pemilu Lagi
News
OMS Minta DKPP Larang Teradu Komisioner Bawaslu Wajo Jadi Penyelenggara Pemilu Lagi
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Kawal Pemilu Sulsel mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memberikan sanksi tegas kepada Teradu, Heriyanto sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Wajo yang diduga melakukan pelanggaran etik.
Kamis, 02 Okt 2025 14:29
Teradu Tak Hadir, DKPP Tetap Sidangkan Kasus Asusila Komisioner Bawaslu Wajo
News
Teradu Tak Hadir, DKPP Tetap Sidangkan Kasus Asusila Komisioner Bawaslu Wajo
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tetap menggelar sidang pemeriksaan terhadap perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar pada Rabu (01/10/2025).
Rabu, 01 Okt 2025 23:29
Berlangsung Tertutup, DKPP Akan Sidangkan Kasus Pelecehan Komisioner Bawaslu Wajo
News
Berlangsung Tertutup, DKPP Akan Sidangkan Kasus Pelecehan Komisioner Bawaslu Wajo
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar pada Rabu (01/10/2025).
Selasa, 30 Sep 2025 19:35
Paripurna APBD Perubahan 2025, Pemkab Pinrang Fokus Tingkatkan Layanan Publik
Sulsel
Paripurna APBD Perubahan 2025, Pemkab Pinrang Fokus Tingkatkan Layanan Publik
Pemerintah Kabupaten Pinrang kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan anggaran yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Senin, 29 Sep 2025 15:01
Berita Terbaru