PT Masmindo Dwi Area Klarifikasi Tuduhan Penyerobotan Lahan
Kamis, 19 Sep 2024 14:50
Manajemen PT Masmindo Dwi Area (MDA) memberikan klarifikasi untuk meluruskan fakta terkait tuduhan penyerobotan lahan penggarap di Dataran Tinggi Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Foto/Ist
LUWU - Manajemen PT Masmindo Dwi Area (MDA) memberikan klarifikasi untuk meluruskan fakta terkait tuduhan penyerobotan lahan penggarap di Dataran Tinggi Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Hal itu menyusul video dan berita yang beredar luas tentang tuduhan penyerobotan lahan tersebut.
Sekadar diketahui, lahan yang dimaksud adalah konsesi sah milik MDA, yang diperoleh berdasarkan kontrak karya dari pemerintah. Sebagai pemegang hak, MDA berhak menggunakannya untuk kegiatan operasional tambang, sesuai dengan kontrak dan undang-undang yang berlaku.
Terkait klaim warga atas beberapa bidang tanah, masalah ini diselesaikan melalui pembebasan hak dan ganti rugi yang adil.
MDA menegaskan tidak pernah melakukan tindakan paksa. Semua proses telah sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk upaya mediasi yang melibatkan pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan Satgas Percepatan Investasi.
Corporate Communications Head MDA, Diana Yultiara Djafar, menyampaikan pihaknya memahami setiap proses perubahan selalu melibatkan tantangan. Manajemen MDA berupaya agar semua pihak mendapatkan hak yang adil dan setara sesuai hukum yang berlaku.
"Kami senantiasa menjalin komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sekitar," kata dia.
MDA berharap masyarakat dapat memahami bahwa semua upaya yang dilakukan perusahaan selalu mengedepankan hukum dan kepentingan bersama, serta mengajak semua pihak untuk melihat masalah ini secara jernih dan komprehensif.
Ia menjelaskan sejak 2022, MDA telah menjalani berbagai tahapan, mulai dari sosialisasi Rencana Kompensasi Tanam Tumbuh dan Lahan hingga Kajian Penilaian Harga Pasaran yang dilakukan oleh Penilai Independen KJPP RAB, serta negosiasi dengan para pemilik lahan bersertifikat dan penggarap.
Pada 2023, MDA juga melakukan Komunikasi Publik untuk memaparkan rencana operasional produksi, namun negosiasi masih menemui kebuntuan.
Memasuki 2024, MDA melakukan kajian ulang terhadap Penilaian Harga Pasaran bersama Penilai Independen KJPP RAB. MDA kembali melakukan sosialisasi dan mediasi, tetapi hasilnya tidak memuaskan.
Satgas Percepatan Investasi juga sudah beberapa kali melakukan sosialisasi, tetapi menemui kebuntuan. MDA telah mengirimkan surat pemberitahuan tiga kali kepada pemilik lahan tersisa, sekitar 300 hektar dari total 1.100 hektar yang sudah dibebaskan.
MDA menawarkan ganti rugi dengan jumlah yang lebih tinggi dari nilai berdasarkan riset penilaian KJPP, dengan angka maksimal mencapai Rp700 juta per hektar. Ini merupakan nilai tinggi untuk lahan di dataran tinggi seperti Kecamatan Latimojong, bahkan tertinggi se-Sulawesi berdasarkan riset Celebes Research Centre.
MDA menghormati hak masyarakat dan menunjukkan itikad baik dengan menitipkan dana ganti rugi di Bank Mandiri Cabang Belopa, memastikan kompensasi yang sesuai tetap dapat dilanjutkan oleh pihak terdampak.
MDA berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan adil melalui berbagai negosiasi dan mediasi sejak 2022, tetapi perbedaan harga menjadi hambatan kesepakatan.
Akibat kebuntuan ini, rencana produksi MDA tertunda, yang berdampak pada perusahaan dan mengakibatkan pengurangan pegawai. Penundaan juga menunda potensi pemasukan untuk negara dan manfaat ekonomi bagi masyarakat Luwu.
MDA tetap berkomitmen kepada warga di 4 kecamatan dan 21 desa di Luwu yang mendukung proyek ini. MDA memahami bahwa masyarakat setempat menantikan beroperasinya tambang emas ini karena manfaat yang besar, baik dalam bentuk lapangan kerja maupun pembangunan infrastruktur.
Menyikapi isu dan berita yang berkembang, MDA akan melakukan investigasi dan evaluasi menyeluruh, memastikan bahwa semua kegiatan land clearing hanya dilakukan di lahan yang sudah mencapai kesepakatan.
Sekadar diketahui, lahan yang dimaksud adalah konsesi sah milik MDA, yang diperoleh berdasarkan kontrak karya dari pemerintah. Sebagai pemegang hak, MDA berhak menggunakannya untuk kegiatan operasional tambang, sesuai dengan kontrak dan undang-undang yang berlaku.
Terkait klaim warga atas beberapa bidang tanah, masalah ini diselesaikan melalui pembebasan hak dan ganti rugi yang adil.
MDA menegaskan tidak pernah melakukan tindakan paksa. Semua proses telah sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk upaya mediasi yang melibatkan pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan Satgas Percepatan Investasi.
Corporate Communications Head MDA, Diana Yultiara Djafar, menyampaikan pihaknya memahami setiap proses perubahan selalu melibatkan tantangan. Manajemen MDA berupaya agar semua pihak mendapatkan hak yang adil dan setara sesuai hukum yang berlaku.
"Kami senantiasa menjalin komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sekitar," kata dia.
MDA berharap masyarakat dapat memahami bahwa semua upaya yang dilakukan perusahaan selalu mengedepankan hukum dan kepentingan bersama, serta mengajak semua pihak untuk melihat masalah ini secara jernih dan komprehensif.
Ia menjelaskan sejak 2022, MDA telah menjalani berbagai tahapan, mulai dari sosialisasi Rencana Kompensasi Tanam Tumbuh dan Lahan hingga Kajian Penilaian Harga Pasaran yang dilakukan oleh Penilai Independen KJPP RAB, serta negosiasi dengan para pemilik lahan bersertifikat dan penggarap.
Pada 2023, MDA juga melakukan Komunikasi Publik untuk memaparkan rencana operasional produksi, namun negosiasi masih menemui kebuntuan.
Memasuki 2024, MDA melakukan kajian ulang terhadap Penilaian Harga Pasaran bersama Penilai Independen KJPP RAB. MDA kembali melakukan sosialisasi dan mediasi, tetapi hasilnya tidak memuaskan.
Satgas Percepatan Investasi juga sudah beberapa kali melakukan sosialisasi, tetapi menemui kebuntuan. MDA telah mengirimkan surat pemberitahuan tiga kali kepada pemilik lahan tersisa, sekitar 300 hektar dari total 1.100 hektar yang sudah dibebaskan.
MDA menawarkan ganti rugi dengan jumlah yang lebih tinggi dari nilai berdasarkan riset penilaian KJPP, dengan angka maksimal mencapai Rp700 juta per hektar. Ini merupakan nilai tinggi untuk lahan di dataran tinggi seperti Kecamatan Latimojong, bahkan tertinggi se-Sulawesi berdasarkan riset Celebes Research Centre.
MDA menghormati hak masyarakat dan menunjukkan itikad baik dengan menitipkan dana ganti rugi di Bank Mandiri Cabang Belopa, memastikan kompensasi yang sesuai tetap dapat dilanjutkan oleh pihak terdampak.
MDA berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan adil melalui berbagai negosiasi dan mediasi sejak 2022, tetapi perbedaan harga menjadi hambatan kesepakatan.
Akibat kebuntuan ini, rencana produksi MDA tertunda, yang berdampak pada perusahaan dan mengakibatkan pengurangan pegawai. Penundaan juga menunda potensi pemasukan untuk negara dan manfaat ekonomi bagi masyarakat Luwu.
MDA tetap berkomitmen kepada warga di 4 kecamatan dan 21 desa di Luwu yang mendukung proyek ini. MDA memahami bahwa masyarakat setempat menantikan beroperasinya tambang emas ini karena manfaat yang besar, baik dalam bentuk lapangan kerja maupun pembangunan infrastruktur.
Menyikapi isu dan berita yang berkembang, MDA akan melakukan investigasi dan evaluasi menyeluruh, memastikan bahwa semua kegiatan land clearing hanya dilakukan di lahan yang sudah mencapai kesepakatan.
(TRI)
Berita Terkait
News
Masmindo Apresiasi Komisi III DPR RI, Dukung Penyelesaian Lahan Rante Balla
Masmindo menyatakan siap mendukung proses penyelesaian secara terbuka, objektif, dan berkeadilan, menyusul rekomendasi Komisi III DPR RI dalam rapat di Jakarta, Rabu (11/11/2026) lalu.
Sabtu, 14 Nov 2026 15:55
News
Komisi III DPR Minta Akses Masmindo Dijamin, Klaim Lahan Rante Balla Diverifikasi
Komisi III DPR RI meminta Polda Sulawesi Selatan dan Bupati Luwu menjamin keamanan serta kelancaran akses publik dan kegiatan operasional PT Masmindo Dwi Area (Masmindo).
Kamis, 12 Nov 2026 09:13
News
MDA Layani 2.264 Warga Latimojong Lewat Program Kesehatan Gratis
Untuk mendekatkan layanan medis kepada warga, PT Masmindo Dwi Area (MDA) menghadirkan program PPKM yang sepanjang 2026 telah melayani 2.264 warga melalui pemeriksaan dan pengobatan gratis.
Senin, 02 Nov 2026 13:17
News
MDA Libatkan Pakar BRIN Kaji Nilai Ekonomi Ekosistem Sungai di Luwu
PT Masmindo Dwi Area (MDA) melakukan kajian valuasi ekonomi jasa ekosistem sungai di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, dengan melibatkan pakar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Sabtu, 31 Okt 2026 19:02
News
MDA dan Pemkab Luwu Perkuat Kesiapsiagaan Kekeringan dan Karhutla
kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari deteksi dini hingga penanganan darurat.
Senin, 19 Okt 2026 15:19
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Wamenko Pangan Hadir di UMI, Bahas Peran Riset Perikanan untuk Ketahanan Pangan
2
PLN Genjot Penguatan Kelistrikan Sulawesi, Gandeng Masyarakat Lewat Doa Bersama
3
Penuh Hiburan & Aktivitas Seru, Kumpul Sahabat Daihatsu Pikat Warga Makassar
4
Pasar Murah dan Senam Sehat, Agenda Pertama Patarai Amir sebagai Ketua Golkar Maros
5
Jaga Produktivitas, PLN UIP Sulawesi Periksa Kesehatan Seluruh Pegawai
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Wamenko Pangan Hadir di UMI, Bahas Peran Riset Perikanan untuk Ketahanan Pangan
2
PLN Genjot Penguatan Kelistrikan Sulawesi, Gandeng Masyarakat Lewat Doa Bersama
3
Penuh Hiburan & Aktivitas Seru, Kumpul Sahabat Daihatsu Pikat Warga Makassar
4
Pasar Murah dan Senam Sehat, Agenda Pertama Patarai Amir sebagai Ketua Golkar Maros
5
Jaga Produktivitas, PLN UIP Sulawesi Periksa Kesehatan Seluruh Pegawai