Danny Dituding Menghasut Soal Wisata Halal, Ini Kata Tokoh Masyarakat Toraja
Sabtu, 12 Okt 2024 18:42

Dua tokoh masyarakat Toraja, Kombes Pol (Purn) Darma Lelepadang (Kiri) dan Dan Pongtasik (kanan),
TORAJA UTARA - Polemik soal wisata halal di Toraja terus berlanjut. Sebelumnya, Calon Gubernur Sulsel nomor urut 1, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengatakan istilah 'wisata halal' tersebut tak cocok disematkan di Toraja.
Hal tersebut dikatakan Danny usai pertemuan dengan Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja di Rantepao, Toraja Utara, Senin (07/10) lalu.
"Istilah Wisata Halal di Toraja kurang tepat. Istilah ini, secara sosio-kultural meresahkan karena mayoritas warganya non-muslim. Tapi kalau restoran halal, kuliner halal, akomodasi halal dan sebagainya memang harus ada sebagai fasilitas bagi wisatawan muslim yang datang ke sini,” ungkap Danny.
Pernyataan ini direspon oleh seorang warga bernama Daud L, warga Buntu Lakbo, Kabupaten Toraja Utara (Torut). Ia menganggap pernyataan Danny itu menyulut kontroversi dan merupakan penghasutan, serta propaganda menjatuhkan pihak lawan dalam kontestasi Pilgub 1024.
Daud akhirnya melaporkan Danny ke Bawaslu Toraja Utara. Laporan Daud diterima Winter Silamba di Kantor Bawaslu Torut, Jumat (11/10).
Buntut pelaporan Daud, sejumlah tokoh masyarakat Toraja angkat bicara. Salah satunya adalah Kombes Pol (Purn) Darma Lelepadang.
Menurut mantan Kabid Hukum Polda Sulsel itu, pernyataan Danny sama sekali bukan merupakan penghasutan dan tidak menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat Toraja.
"Pernyataan Pak Danny justru menenangkan masyarakat Toraja yang selama ini selalu khawatir dengan istilah Wisata Halal yang dulu dicanangkan Pak Andi Sudirman Sulaiman," kata Darma yang juga pernah menjabat Kasat Reskrim Polwiltabes Makassar.
Malah sebaliknya, lanjut Darma, pelaporan ini malah bisa memicu kontroversi dan kegaduhan baru di masyarakat Toraja yang sudah merasa tenang dengan komitmen Danny soal wisata di daerah itu.
Karena itu, ia mengajak kepada seluruh pihak untuk menghargai apa yang menjadi aspirasi dan keinginan masyarakat Toraja.
"Jangan adu domba masyarakat Toraja demi kepentingan politik. Kami sudah tenang dengan komitmen Danny untuk tidak menggunakan istilah Wisata Halal di Toraja," tegas Darma.
Sementara itu, tokoh masyarakat Toraja yang juga politisi PDI-Perjuangan, Dan Pongtasik menantang si pelapor untuk menunjukkan masyarakat mana yang terhasut dengan pernyataan Danny Pomanto.
"Tunjukkan mana yang terhasut. Siapa yang terhasut? Tidak ada (orang) yang terhasut (akibat pernyataan itu). Kontroversi apa?Jangan buat-buat seolah ada masalah padahal tidak ada," tegas mantan anggota DPRD Sulsel itu.
Olehnya ia meminta agar seluruh pihak dapat lebih objektif dan cermat memahami pernyataan Wali Kota Makassar dua periode tersebut.
"Pak Danny ini tokoh yang nasionalis, bisa diterima dan menerima semua golongan. Beliau paham betul bagaimana memperlakukan masyarakat Toraja," pungkasnya.
Hal tersebut dikatakan Danny usai pertemuan dengan Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja di Rantepao, Toraja Utara, Senin (07/10) lalu.
"Istilah Wisata Halal di Toraja kurang tepat. Istilah ini, secara sosio-kultural meresahkan karena mayoritas warganya non-muslim. Tapi kalau restoran halal, kuliner halal, akomodasi halal dan sebagainya memang harus ada sebagai fasilitas bagi wisatawan muslim yang datang ke sini,” ungkap Danny.
Pernyataan ini direspon oleh seorang warga bernama Daud L, warga Buntu Lakbo, Kabupaten Toraja Utara (Torut). Ia menganggap pernyataan Danny itu menyulut kontroversi dan merupakan penghasutan, serta propaganda menjatuhkan pihak lawan dalam kontestasi Pilgub 1024.
Daud akhirnya melaporkan Danny ke Bawaslu Toraja Utara. Laporan Daud diterima Winter Silamba di Kantor Bawaslu Torut, Jumat (11/10).
Buntut pelaporan Daud, sejumlah tokoh masyarakat Toraja angkat bicara. Salah satunya adalah Kombes Pol (Purn) Darma Lelepadang.
Menurut mantan Kabid Hukum Polda Sulsel itu, pernyataan Danny sama sekali bukan merupakan penghasutan dan tidak menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat Toraja.
"Pernyataan Pak Danny justru menenangkan masyarakat Toraja yang selama ini selalu khawatir dengan istilah Wisata Halal yang dulu dicanangkan Pak Andi Sudirman Sulaiman," kata Darma yang juga pernah menjabat Kasat Reskrim Polwiltabes Makassar.
Malah sebaliknya, lanjut Darma, pelaporan ini malah bisa memicu kontroversi dan kegaduhan baru di masyarakat Toraja yang sudah merasa tenang dengan komitmen Danny soal wisata di daerah itu.
Karena itu, ia mengajak kepada seluruh pihak untuk menghargai apa yang menjadi aspirasi dan keinginan masyarakat Toraja.
"Jangan adu domba masyarakat Toraja demi kepentingan politik. Kami sudah tenang dengan komitmen Danny untuk tidak menggunakan istilah Wisata Halal di Toraja," tegas Darma.
Sementara itu, tokoh masyarakat Toraja yang juga politisi PDI-Perjuangan, Dan Pongtasik menantang si pelapor untuk menunjukkan masyarakat mana yang terhasut dengan pernyataan Danny Pomanto.
"Tunjukkan mana yang terhasut. Siapa yang terhasut? Tidak ada (orang) yang terhasut (akibat pernyataan itu). Kontroversi apa?Jangan buat-buat seolah ada masalah padahal tidak ada," tegas mantan anggota DPRD Sulsel itu.
Olehnya ia meminta agar seluruh pihak dapat lebih objektif dan cermat memahami pernyataan Wali Kota Makassar dua periode tersebut.
"Pak Danny ini tokoh yang nasionalis, bisa diterima dan menerima semua golongan. Beliau paham betul bagaimana memperlakukan masyarakat Toraja," pungkasnya.
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
Komisi II DPR RI dan Bawaslu Perkuat Kelembagaan Pengawas Pemilu di Tana Toraja
Komisi II DPR RI berkolaborasi dengan Bawaslu Sulsel dan Tana Toraja menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu dengan tema “Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan” di Grand Hotel Metro Permai, Kabupaten Tana Toraja pada Selasa (19/08/2025).
Selasa, 19 Agu 2025 12:28

Sulsel
Bawaslu Gowa Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu, Sepakat Perkuat Kelembagaan
Bawaslu Gowa menggelar kegiatan fasilitasi dan pembinaan penguatan kelembagaan pemilu di Hotel Four Point by Sheraton Makassar pada Jumat (08/08/2025).
Jum'at, 08 Agu 2025 11:54

Sulsel
Sidang DKPP, KPU Sulsel Sebut Ome Punya Perlindungan Hak Peserta dalam Pilkada
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Kamis, 24 Jul 2025 19:25

Sulsel
Bawaslu Lutim Koordinasi dengan Kemenag Bahas Validasi Data Pemilih Pernikahan Dini
Bawaslu Luwu Timur melakukan koordinasi ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Luwu Timur, Selasa (22/7/2025).
Selasa, 22 Jul 2025 21:05

Sulsel
Diadukan Ketua Gelora, DKPP Bakal Sidang Bawaslu Takalar Besok
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara 150-PKE-DKPP/V/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar pada Kamis (03/07/2025) besok.
Rabu, 02 Jul 2025 17:02
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Tak Ingin Warga Terbebani, Bupati Bantaeng Uji Nurdin Pastikan PBB Tetap Sama
2

Angka dan Tanah di Seputaran Bulan Kemerdekaan
3

Koalisi Merah Putih Unjuk Rasa Soroti Buruknya Kualitas Irigasi Kelara-Kareloe
4

Masih Berproses Hukum, PN Pangkajene Diminta Tunda Eksekusi Lahan di Sibatua
5

Kakanwil Kemenkum Sulsel Lantik 11 PPNS, Utamakan Kepentingan Masyarakat
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Tak Ingin Warga Terbebani, Bupati Bantaeng Uji Nurdin Pastikan PBB Tetap Sama
2

Angka dan Tanah di Seputaran Bulan Kemerdekaan
3

Koalisi Merah Putih Unjuk Rasa Soroti Buruknya Kualitas Irigasi Kelara-Kareloe
4

Masih Berproses Hukum, PN Pangkajene Diminta Tunda Eksekusi Lahan di Sibatua
5

Kakanwil Kemenkum Sulsel Lantik 11 PPNS, Utamakan Kepentingan Masyarakat