Danny Dituding Menghasut Soal Wisata Halal, Ini Kata Tokoh Masyarakat Toraja
Sabtu, 12 Okt 2024 18:42

Dua tokoh masyarakat Toraja, Kombes Pol (Purn) Darma Lelepadang (Kiri) dan Dan Pongtasik (kanan),
TORAJA UTARA - Polemik soal wisata halal di Toraja terus berlanjut. Sebelumnya, Calon Gubernur Sulsel nomor urut 1, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengatakan istilah 'wisata halal' tersebut tak cocok disematkan di Toraja.
Hal tersebut dikatakan Danny usai pertemuan dengan Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja di Rantepao, Toraja Utara, Senin (07/10) lalu.
"Istilah Wisata Halal di Toraja kurang tepat. Istilah ini, secara sosio-kultural meresahkan karena mayoritas warganya non-muslim. Tapi kalau restoran halal, kuliner halal, akomodasi halal dan sebagainya memang harus ada sebagai fasilitas bagi wisatawan muslim yang datang ke sini,” ungkap Danny.
Pernyataan ini direspon oleh seorang warga bernama Daud L, warga Buntu Lakbo, Kabupaten Toraja Utara (Torut). Ia menganggap pernyataan Danny itu menyulut kontroversi dan merupakan penghasutan, serta propaganda menjatuhkan pihak lawan dalam kontestasi Pilgub 1024.
Daud akhirnya melaporkan Danny ke Bawaslu Toraja Utara. Laporan Daud diterima Winter Silamba di Kantor Bawaslu Torut, Jumat (11/10).
Buntut pelaporan Daud, sejumlah tokoh masyarakat Toraja angkat bicara. Salah satunya adalah Kombes Pol (Purn) Darma Lelepadang.
Menurut mantan Kabid Hukum Polda Sulsel itu, pernyataan Danny sama sekali bukan merupakan penghasutan dan tidak menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat Toraja.
"Pernyataan Pak Danny justru menenangkan masyarakat Toraja yang selama ini selalu khawatir dengan istilah Wisata Halal yang dulu dicanangkan Pak Andi Sudirman Sulaiman," kata Darma yang juga pernah menjabat Kasat Reskrim Polwiltabes Makassar.
Malah sebaliknya, lanjut Darma, pelaporan ini malah bisa memicu kontroversi dan kegaduhan baru di masyarakat Toraja yang sudah merasa tenang dengan komitmen Danny soal wisata di daerah itu.
Karena itu, ia mengajak kepada seluruh pihak untuk menghargai apa yang menjadi aspirasi dan keinginan masyarakat Toraja.
"Jangan adu domba masyarakat Toraja demi kepentingan politik. Kami sudah tenang dengan komitmen Danny untuk tidak menggunakan istilah Wisata Halal di Toraja," tegas Darma.
Sementara itu, tokoh masyarakat Toraja yang juga politisi PDI-Perjuangan, Dan Pongtasik menantang si pelapor untuk menunjukkan masyarakat mana yang terhasut dengan pernyataan Danny Pomanto.
"Tunjukkan mana yang terhasut. Siapa yang terhasut? Tidak ada (orang) yang terhasut (akibat pernyataan itu). Kontroversi apa?Jangan buat-buat seolah ada masalah padahal tidak ada," tegas mantan anggota DPRD Sulsel itu.
Olehnya ia meminta agar seluruh pihak dapat lebih objektif dan cermat memahami pernyataan Wali Kota Makassar dua periode tersebut.
"Pak Danny ini tokoh yang nasionalis, bisa diterima dan menerima semua golongan. Beliau paham betul bagaimana memperlakukan masyarakat Toraja," pungkasnya.
Hal tersebut dikatakan Danny usai pertemuan dengan Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja di Rantepao, Toraja Utara, Senin (07/10) lalu.
"Istilah Wisata Halal di Toraja kurang tepat. Istilah ini, secara sosio-kultural meresahkan karena mayoritas warganya non-muslim. Tapi kalau restoran halal, kuliner halal, akomodasi halal dan sebagainya memang harus ada sebagai fasilitas bagi wisatawan muslim yang datang ke sini,” ungkap Danny.
Pernyataan ini direspon oleh seorang warga bernama Daud L, warga Buntu Lakbo, Kabupaten Toraja Utara (Torut). Ia menganggap pernyataan Danny itu menyulut kontroversi dan merupakan penghasutan, serta propaganda menjatuhkan pihak lawan dalam kontestasi Pilgub 1024.
Daud akhirnya melaporkan Danny ke Bawaslu Toraja Utara. Laporan Daud diterima Winter Silamba di Kantor Bawaslu Torut, Jumat (11/10).
Buntut pelaporan Daud, sejumlah tokoh masyarakat Toraja angkat bicara. Salah satunya adalah Kombes Pol (Purn) Darma Lelepadang.
Menurut mantan Kabid Hukum Polda Sulsel itu, pernyataan Danny sama sekali bukan merupakan penghasutan dan tidak menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat Toraja.
"Pernyataan Pak Danny justru menenangkan masyarakat Toraja yang selama ini selalu khawatir dengan istilah Wisata Halal yang dulu dicanangkan Pak Andi Sudirman Sulaiman," kata Darma yang juga pernah menjabat Kasat Reskrim Polwiltabes Makassar.
Malah sebaliknya, lanjut Darma, pelaporan ini malah bisa memicu kontroversi dan kegaduhan baru di masyarakat Toraja yang sudah merasa tenang dengan komitmen Danny soal wisata di daerah itu.
Karena itu, ia mengajak kepada seluruh pihak untuk menghargai apa yang menjadi aspirasi dan keinginan masyarakat Toraja.
"Jangan adu domba masyarakat Toraja demi kepentingan politik. Kami sudah tenang dengan komitmen Danny untuk tidak menggunakan istilah Wisata Halal di Toraja," tegas Darma.
Sementara itu, tokoh masyarakat Toraja yang juga politisi PDI-Perjuangan, Dan Pongtasik menantang si pelapor untuk menunjukkan masyarakat mana yang terhasut dengan pernyataan Danny Pomanto.
"Tunjukkan mana yang terhasut. Siapa yang terhasut? Tidak ada (orang) yang terhasut (akibat pernyataan itu). Kontroversi apa?Jangan buat-buat seolah ada masalah padahal tidak ada," tegas mantan anggota DPRD Sulsel itu.
Olehnya ia meminta agar seluruh pihak dapat lebih objektif dan cermat memahami pernyataan Wali Kota Makassar dua periode tersebut.
"Pak Danny ini tokoh yang nasionalis, bisa diterima dan menerima semua golongan. Beliau paham betul bagaimana memperlakukan masyarakat Toraja," pungkasnya.
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
Ketua Bawaslu Lutim Apresiasi Peran Polri Mengawal Suksesnya Pemilu dan Pilkada 2024
Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Timur (Lutim), Pawennari turut menghadiri upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang digelar di Kantor Polres Lutim, Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Selasa (01/07/2025).
Selasa, 01 Jul 2025 10:33

News
Anggota Bawaslu RI Sambut Tawaran jadi Dosen Praktisi Kepemiluan di Unhas
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Puadi menyambut baik tawaran dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Hamzah Halim untuk menjadi dosen praktisi di bidang kepemiluan.
Rabu, 18 Jun 2025 21:48

Makassar City
Pembatasan Hak Politik Cakada Eks Napi Antarkan Dede Arwinsyah Raih Doktor
Ketua Bawaslu Kota Makassar, Dede Arwinsyah akhirnya resmi menyandang gelar doktor seusai mengikuti ujian terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum di Ruang Promosi Lantai III, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar pada Rabu 18 Juni 2025.
Rabu, 18 Jun 2025 16:10

Sulsel
Bawaslu Lutim Buka Posko Aduan untuk Transparansi Data Pemilih Berkelanjutan
Bawaslu Luwu Timur (Lutim) resmi membuka Posko Aduan Masyarakat terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai tindak lanjut Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan PDPB.
Selasa, 17 Jun 2025 17:05

Sulsel
DKPP Periksa Bawaslu Takalar Terkait Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 84-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (17/2/2025) pukul 10.00 WITA.
Senin, 16 Jun 2025 16:10
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Pemegang Saham Restui Merger Adira & Mandala, Berlaku Efektif 1 Oktober 2025
2

Taufan Pawe Perjuangkan Jaminan Pensiun PPPK, Minta Disamakan dengan PNS
3

Warga Keluhkan Pelayanan di UPT Samsat Jeneponto
4

Trillion Rupiah Game: Mengupas Strategi Investasi Raja Properti Iwan Sunito
5

Edukasi Safety Riding Sasar Pegawai Dinas Pendidikan Sulsel
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Pemegang Saham Restui Merger Adira & Mandala, Berlaku Efektif 1 Oktober 2025
2

Taufan Pawe Perjuangkan Jaminan Pensiun PPPK, Minta Disamakan dengan PNS
3

Warga Keluhkan Pelayanan di UPT Samsat Jeneponto
4

Trillion Rupiah Game: Mengupas Strategi Investasi Raja Properti Iwan Sunito
5

Edukasi Safety Riding Sasar Pegawai Dinas Pendidikan Sulsel