Kejari Dalami Dugaan Korupsi Bimtek TP-PKK dan Desa di Luwu Timur
Sabtu, 26 Okt 2024 10:11

Gedung Kejari Luwu Timur. Foto: Istimewa
LUWU TIMUR - Kejaksaan Negeri (Kejari) mengendus kasus dugaan korupsi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dan Desa di Luwu Timur.
Informasi yang dihimpun, Kejari Luwu Timur telah meminta klarifikasi sejumlah pihak terkait dalam kasus dugaan kasus korupsi tersebut. Bahkan, kasus ini telah diserahkan ke inspektorat untuk melakukan audit potensi kerugian negara.
Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Luwu Timur, Bara membenarkan pihaknya tengah mendalami kasus dugaan korupsi kegiatan Bimtek TP-PKK dan Desa. Menurutnya, kasus ini diserahkan ke Inspektorat untuk diaudit.
“Iye Om, Bimtek TP-PKK dan desa, kita telah serahkan ke Inspektorat untuk audit. Kita tunggu hasilnya,” kata Bara kepada awak media pada Kamis (24/10/2024).
Bara menambahkan, kasus dugaan korupsi kegiatan Bimtek TP-PKK dan Desa ini masih dalam tahap Pengumpulan Data dan Keterangan (Pulbaket). “Kita masih Pulbaket ya Om. Kita tunggu hasil auditnya,” jelas Bara.
Sekretaris TP-PKK Lutim, Zulhidayah mengaku tidak tahu saat ditanya soal kasus yang sedang bergulir di Kejari Lutim. "Bimtek apa ya pak? Bimtek apa?," sebutnya.
Dia tak bisa memberikan komentar lebih jelas, sebab belum tahu Bimtek mana yang sedang didalami Kejari Lutim. "Tunggu dulu, Bimtek apa?. Yang mana ya, kegiatannya itu? Bimtek apa?," katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Jumat (26/10/2024).
Informasi yang dihimpun, Kejari Luwu Timur telah meminta klarifikasi sejumlah pihak terkait dalam kasus dugaan kasus korupsi tersebut. Bahkan, kasus ini telah diserahkan ke inspektorat untuk melakukan audit potensi kerugian negara.
Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Luwu Timur, Bara membenarkan pihaknya tengah mendalami kasus dugaan korupsi kegiatan Bimtek TP-PKK dan Desa. Menurutnya, kasus ini diserahkan ke Inspektorat untuk diaudit.
“Iye Om, Bimtek TP-PKK dan desa, kita telah serahkan ke Inspektorat untuk audit. Kita tunggu hasilnya,” kata Bara kepada awak media pada Kamis (24/10/2024).
Bara menambahkan, kasus dugaan korupsi kegiatan Bimtek TP-PKK dan Desa ini masih dalam tahap Pengumpulan Data dan Keterangan (Pulbaket). “Kita masih Pulbaket ya Om. Kita tunggu hasil auditnya,” jelas Bara.
Sekretaris TP-PKK Lutim, Zulhidayah mengaku tidak tahu saat ditanya soal kasus yang sedang bergulir di Kejari Lutim. "Bimtek apa ya pak? Bimtek apa?," sebutnya.
Dia tak bisa memberikan komentar lebih jelas, sebab belum tahu Bimtek mana yang sedang didalami Kejari Lutim. "Tunggu dulu, Bimtek apa?. Yang mana ya, kegiatannya itu? Bimtek apa?," katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Jumat (26/10/2024).
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
Bupati Ibas Siapkan Antisipasi Potensi Longsor Susulan di Jalur Trans Sulawesi
Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam didampingi Plt. Kepala Dinas Kominfo-SP, Muhammad Safaat DP meninjau langsung lokasi longsor di Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Sulawesi Selatan, Sabtu (22/03).
Minggu, 23 Mar 2025 13:30

Sulsel
Andi Amar Ma’ruf Sulaeman Bertandang ke Luwu Timur, Ini Agendanya!
Anggota DPR RI, Andi Amar Ma’Ruf Sulaeman dikabarkan akan berkunjung ke Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kehadiran anggota komisi 3 DPR RI dalam rangka bersilaturahmi dengan Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam.
Jum'at, 21 Mar 2025 22:30

Sulsel
Anggaran Bencana Alam di Wajo Dipakai Bayar Iuran PDAM yang Sudah Dimark-Up
Kasus tindak pidana dugaan korupsi Bantuan Tak Terduga (BTT) untuk Bencana Alam di Wajo terus bergulir di Polres Wajo.
Jum'at, 21 Mar 2025 14:44

Sulsel
Masyarakat Dukung Polisi Ungkap Kasus Dugaan Korupsi BTT di BPBD Wajo
Masyarakat Kabupaten Wajo mendukung penuh aparat Kepolisian ungkap kasus dugaan korupsi Belanja Tak Terduga (BTT) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo.
Sabtu, 08 Mar 2025 20:30

Sulsel
Menelisik Dugaan Korupsi BTT BPBD Wajo Tahun 2023 Dari Hasil Temuan BPK
Belanja Tak Terduga (BTT) Badan Penanggulagan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo tahun anggaran 2023 yang diperuntukkan untuk kegiatan tanggap darurat bencana alam diduga dikorupsi.
Kamis, 06 Mar 2025 14:07
Berita Terbaru