Hadirkan 11 Panwascam, Bawaslu Selayar Laksanakan Rakernis DPTb dan DPK
Sabtu, 09 Nov 2024 15:19
Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar menggelar Rakernis penyusunan laporan hasil pencegahan pengawasan penyusunan DPTb dan DPK di Warkop Tanadoang, Selayar pada Kamis (07/11/2024). Foto: Istimewa
SELAYAR - Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar menggelar rapat kerja teknis (Rakernis) penyusunan laporan hasil pencegahan pengawasan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Warkop Tanadoang, Selayar pada Kamis (07/11/2024).
Komisioner Bawaslu Kepulauan Selayar, Azmin Khaidar membeberkan pemilih DPTb adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, namun karena suatu alasan atau sebab, tidak dapat memilih di tempatnya terdaftar sebagai pemilih.
"DPTb terjadi, salah satunya disebabkan antara lain karena bencana alam, pindah domisili, tugas kerja dan belajar, pasien rawat inap dan pendampingnya, tahanan di rumah tahan. Sementara DPK, adalah pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak terdaftar dalam daftar pemilih," katanya.
Azmin Khaidar menuturkan, pihaknya fokus melakukan pengawasan pendataan pemilih yang tidak terakomodasi dalam DPTb dan DPK seperti warga yang tidak mengantongi identitas e-KTP, atau dokumen pendukung lainnya.
"Kami juga membuka posko aduan di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar guna memfasilitasi aduan warga yang tidak bisa menyalurkan suaranya, padahal warga tersebut bersyarat sebagai pemilih," jelasnya.
Kordiv PIC Data Pemilih ini menyampaikan, pihaknya terus mengawal dan mengawasi penyusunan data pemilih yang masuk dalam DPTb dan DPK. "Tentunya kami juga melakukan koordinasi dengan KPU, PPK, dan PPS untuk memastikan penyusunan DPTb dan DPK sudah sesuai dengan aturan yang berlaku," kuncinya.
Sementara Kordiv Data dan Informasi KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, Ahmad Sultan mempertegas bahwa warga juga harus memperhatikan batas waktu pengurusan DPTb dan DPK.
"Terkhusus DPTb pengurusannya paling lambat H-7 (20 November 2024) dengan kategori bertugas di tempat lain, menjalani rawat inap, tertimpa bencana dan menjadi tahanan lapas," tandasnya.
Kegiatan ini menghadirkan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Selayar.
Komisioner Bawaslu Kepulauan Selayar, Azmin Khaidar membeberkan pemilih DPTb adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, namun karena suatu alasan atau sebab, tidak dapat memilih di tempatnya terdaftar sebagai pemilih.
"DPTb terjadi, salah satunya disebabkan antara lain karena bencana alam, pindah domisili, tugas kerja dan belajar, pasien rawat inap dan pendampingnya, tahanan di rumah tahan. Sementara DPK, adalah pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak terdaftar dalam daftar pemilih," katanya.
Azmin Khaidar menuturkan, pihaknya fokus melakukan pengawasan pendataan pemilih yang tidak terakomodasi dalam DPTb dan DPK seperti warga yang tidak mengantongi identitas e-KTP, atau dokumen pendukung lainnya.
"Kami juga membuka posko aduan di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar guna memfasilitasi aduan warga yang tidak bisa menyalurkan suaranya, padahal warga tersebut bersyarat sebagai pemilih," jelasnya.
Kordiv PIC Data Pemilih ini menyampaikan, pihaknya terus mengawal dan mengawasi penyusunan data pemilih yang masuk dalam DPTb dan DPK. "Tentunya kami juga melakukan koordinasi dengan KPU, PPK, dan PPS untuk memastikan penyusunan DPTb dan DPK sudah sesuai dengan aturan yang berlaku," kuncinya.
Sementara Kordiv Data dan Informasi KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, Ahmad Sultan mempertegas bahwa warga juga harus memperhatikan batas waktu pengurusan DPTb dan DPK.
"Terkhusus DPTb pengurusannya paling lambat H-7 (20 November 2024) dengan kategori bertugas di tempat lain, menjalani rawat inap, tertimpa bencana dan menjadi tahanan lapas," tandasnya.
Kegiatan ini menghadirkan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Selayar.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
40 Kader P2P Bawaslu Bantaeng Ikuti Diskusi Daring Pengawasan Partisipatif
Sebanyak 40 kader Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) dari Kabupaten Bantaeng mengikuti diskusi daring yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada Kamis (20/11/2025)
Kamis, 20 Nov 2025 14:23
Sulsel
Sentra Gakkumdu Sulsel Masuk Penilaian 4 Kategori Gakkumdu Award Tahun 2025
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Didik Farkhan Alisyahdi, menerima kunjungan audiensi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel beserta rombongan komisioner dan Sekretariat. Audiensi ini berlangsung di Kantor Kejati Sulsel pada Selasa (11/11/2025).
Selasa, 11 Nov 2025 12:31
Sulsel
Terbukti Lakukan Kekerasan Seksual, Eks Bawaslu Wajo Tak Layak Lagi jadi Penyelenggara Pemilu
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berat kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo dengan inisial H.
Senin, 10 Nov 2025 17:11
Sulsel
Dari Luwu Timur, Bawaslu Tanamkan Semangat Pengawasan Demokrasi Sejak Dini
Semangat memperkuat peran pengawasan masyarakat dalam proses demokrasi kembali digaungkan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur melalui kegiatan Penguatan Kelembagaan di Cafe Mixi Hotel I Lagaligo, Selasa (4/11/2025).
Selasa, 04 Nov 2025 15:22
Sulsel
Diapresiasi Provinsi, Rakor PDPB Bawaslu Bantaeng Hasilkan Kesepahaman Bersama
Rapat Koordinasi Pengawasan PDPB yang digelar oleh Bawaslu Kabupaten Bantaeng, di kantor Bawaslu Bantaeng, Jumat (31/10/2025)
Sabtu, 01 Nov 2025 14:31
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
DPRD Usul Pemilihan Ketua RT/RW se-Kota Makassar Ditunda
2
Bupati Majene Apresiasi Kinerja & Layanan Kantor Imigrasi Polman
3
Heboh 'Negara di Dalam Negara' di Morowali, Tamsil Linrung Berikan Pernyataan Tegas
4
GRT Laporkan Wakil Ketua DPRD Jeneponto ke BK, Buntut Dugaan Perselingkuhan
5
Cegah Tumpang Tindih, DPRD Sulsel Minta Program Aksi Stop Stunting Dikolaborasikan dengan Pemda
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
DPRD Usul Pemilihan Ketua RT/RW se-Kota Makassar Ditunda
2
Bupati Majene Apresiasi Kinerja & Layanan Kantor Imigrasi Polman
3
Heboh 'Negara di Dalam Negara' di Morowali, Tamsil Linrung Berikan Pernyataan Tegas
4
GRT Laporkan Wakil Ketua DPRD Jeneponto ke BK, Buntut Dugaan Perselingkuhan
5
Cegah Tumpang Tindih, DPRD Sulsel Minta Program Aksi Stop Stunting Dikolaborasikan dengan Pemda