Demokrat Sulsel Instruksikan Anggota DPRD Bentuk Desa Binaan sebagai Basis Suara

MAKASSAR - Partai Demokrat Sulsel menggelar orientasi anggota fraksi se-Sulawesi Selatan di Hotel Claro, Makassar. Kegiatan ini berlangsung selaman tiga hari yakni 14 sampai 16 November 2024.

Orientasi ini dihadiri 77 peserta. Terdiri dari 7 anggota DPRD Sulsel dan 70 anggota DPRD Fraksi Demokrat di 24 kabupaten/kota.

Hadir Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, Andi Alfian Mallarangeng, anggota DPR RI diantaranya Dina Lorenza, Santika, dan Lucy. Serta sejumlah Ketua DPC kabupaten/kota.

Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah mengatakan agenda penting ini untuk menetapkan standar tinggi anggota DPRD di Sulsel.

"Karenanya saya minta dewan kehormatan untuk mencatat betul, siapa yang tidak hadir hari ini dengan alasan apapun. Saya butuh laporan lengkap dan saya minta kalau alasannya tidak jelas, kita SP (surat peringatan) satu," kata Ullah dalam sambutannya.

Ullah ingin anggota DPRD Demokrat di Sulsel bisa tertib sejak awal. Menurutnya, jika ada legislator yang susah diatur, maka sulit mencapai cita-cita partai.

Menurut Ullah, agenda ini juga untuk menyegarkan ingatan kader, bahwa Partai Demokrat memiliki visi, misi dan ideologi. Terkadang banyak anggota DPRD yang mengabaikan semua itu.

Baca Juga: Paslon MULIA Ajak Warga Barombong Tidak Golput, Ingatkan Jangan Mau Diintimidasi

Karenanya dalam forum orientasi ini akan ada sesi khusus soal itu. Ada materi sejarah partai dan kebijakan-kebijakan pokok DPP ke depan.

"Mengapa akhirnya kelihatan kami di DPD sangat keras, karena kita sedang bersiap menjemput kemenangan di tahun 2009. Basisnya adalah apa yang ada sekarang," ujarnya.

"Kalau yang ada sekarang ini tidak bisa diatur, tidak tertib dan tidak ngerti bagaimana berpartai, ya agak repot kita mau bicara ke depan, bisa mencapai yang lebih baik, lebih besar, lebih kuat, itu enggak mungkin," sambungnya.

Eks Wakil Ketua DPRD Sulsel ini menekankan, ada tiga poin yang wajib dilaksanakan oleh anggota DPRD Demokrat. Pertama adalah ketua fraksi harus secara reguler melaporkan kehadiran legislator dalam rapat-rapat di DPR.

Kedua, anggota DPRD dalam reses harus melibatkan struktur partai. Misalnya dalam reses tiga sampai empat titik, maka minimal satu titik harus melibatkan Ketua PAC di Dapilnya masing-masing. Dan itu harus dilaporkan ke DPD.

Baca Juga: Survei Elektabilitas Unggul, Dukungan ke Uji-Sahabuddin Terus Mengalir

Ketiga, anggota DPRD harus punya desa binaan, minimal satu. Sehingga punya base suara yang jelas untuk ke depan.

"Itu yang membuat kita selama ini agak susah, karena semua jadinya pertarungan bebas karena kita enggak punya base yang riil di dapil kita masing-masing," sebutnya.

"Nah 3 hal itu akan kita evaluasi secara reguler per tiga bulan per enam bulan, apakah dilaksanakan di Bawah atau tidak. Saya mohon maaf, saya pasti tidak tega untuk membuat Anda dipecat. Tapi kalau anda melawan instruksi ini, saya pasti pecat. Saya tidak mau main," kuncinya.

Ullah memberi ultimatum bahwa undangan kegiatan DPD Demokrat Sulsel untuk tidak dianggap main-main. Ia mengingatkan bahwa SP 1 itu tidak boleh dianggap enteng, karena sisa dua SP bisa diterbitkan surat pemecatan sementara.

"Jadi bukan untuk apa? Supaya kita lebih tertib. Sebagai partai politik kita terorganisir, kita terkonsolidasi dengan baik," kuncinya.