Bawaslu Soppeng Tingkatkan Kemampuan Analisis Hukum Pengawas Pilkada 2024
Sabtu, 16 Nov 2024 09:26
Bawaslu Kabupaten Soppeng menggelar acara Penguatan Kapasitas Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilihan di Hotel Maryam Palace pada Jumat, (15/11/2024). Foto: Istimewa
SOPPENG - Bawaslu Kabupaten Soppeng menggelar acara Penguatan Kapasitas Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilihan di Hotel Maryam Palace pada Jumat, (15/11/2024).
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan analisis hukum dan pengawasan para pengawas pemilihan dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024.
Anggota Bawaslu Soppeng, Andi Maddukelleng menyampaikan bahwa saat ini hanya tersisa 9 hari kedepan berakhirnya masa kampanye, yang kemudian akan memasuki masa tenang.
"Dalam situasi dengan intensitas pekerjaan yang cukup tinggi, kami menekankan pentingnya kemampuan mengatur waktu agar semua tugas dapat diselesaikan dengan baik, termasuk pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas hukum," katanya.
Menurutnya, penguatan kapasitas hukum dalam penegakan hukum memiliki peran penting, khususnya terkait regulasi. Ia menjelaskan bahwa peran Bawaslu mencakup tiga aspek utama, yaitu pencegahan, pengawasan, dan penindakan.
"Ini memiliki landasan hukum yang menjadi dasar bagi kita dalam melaksanakan pencegahan, pengawasan, dan penindakan, baik secara prosedural maupun substansial,” ujar Andi Maddukelleng.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa semua upaya ini diarahkan untuk mendukung terselenggaranya pemilu dan pemilihan yang adil dan sesuai aturan. Pengawas pemilu, menurutnya, harus memahami dan menegakkan regulasi dengan kepastian hukum yang akurat.
Hadir sebagai narasumber, Herman selaku Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Selatan, dan Asbudi Dwi Saputra, seorang akademisi yang memberikan materi yang relevan dan aplikatif.
Herman menekankan pentingnya pemahaman terhadap regulasi pemilihan sebagai dasar pelaksanaan pengawasan.
"Pengawas pemilihan harus memahami aturan, seperti UU No. 10 Tahun 2016 dan Perbawaslu terbaru, untuk dapat menganalisis dugaan pelanggaran secara tepat. Setiap pelanggaran harus ditangani sesuai regulasi guna menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan,” ujarnya.
Sementara itu, Asbudi Dwi Saputra memberikan perhatian khusus pada pengawasan tahap pemungutan dan penghitungan suara (tungsura). Menurutnya, integritas dan profesionalisme pengawas TPS menjadi kunci utama dalam menciptakan pemilihan yang transparan dan adil.
"Ketelitian dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran dan kerja sama yang solid dengan KPPS sangat penting untuk menjaga kualitas demokrasi kita,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Soppeng berharap pengawas pemilihan dapat menjalankan tugas dengan profesional, berintegritas, dan sesuai dengan regulasi dan aturan hukum. Hal ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pemilihan yang jujur, adil, dan demokratis.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan analisis hukum dan pengawasan para pengawas pemilihan dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024.
Anggota Bawaslu Soppeng, Andi Maddukelleng menyampaikan bahwa saat ini hanya tersisa 9 hari kedepan berakhirnya masa kampanye, yang kemudian akan memasuki masa tenang.
"Dalam situasi dengan intensitas pekerjaan yang cukup tinggi, kami menekankan pentingnya kemampuan mengatur waktu agar semua tugas dapat diselesaikan dengan baik, termasuk pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas hukum," katanya.
Menurutnya, penguatan kapasitas hukum dalam penegakan hukum memiliki peran penting, khususnya terkait regulasi. Ia menjelaskan bahwa peran Bawaslu mencakup tiga aspek utama, yaitu pencegahan, pengawasan, dan penindakan.
"Ini memiliki landasan hukum yang menjadi dasar bagi kita dalam melaksanakan pencegahan, pengawasan, dan penindakan, baik secara prosedural maupun substansial,” ujar Andi Maddukelleng.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa semua upaya ini diarahkan untuk mendukung terselenggaranya pemilu dan pemilihan yang adil dan sesuai aturan. Pengawas pemilu, menurutnya, harus memahami dan menegakkan regulasi dengan kepastian hukum yang akurat.
Hadir sebagai narasumber, Herman selaku Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Selatan, dan Asbudi Dwi Saputra, seorang akademisi yang memberikan materi yang relevan dan aplikatif.
Herman menekankan pentingnya pemahaman terhadap regulasi pemilihan sebagai dasar pelaksanaan pengawasan.
"Pengawas pemilihan harus memahami aturan, seperti UU No. 10 Tahun 2016 dan Perbawaslu terbaru, untuk dapat menganalisis dugaan pelanggaran secara tepat. Setiap pelanggaran harus ditangani sesuai regulasi guna menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan,” ujarnya.
Sementara itu, Asbudi Dwi Saputra memberikan perhatian khusus pada pengawasan tahap pemungutan dan penghitungan suara (tungsura). Menurutnya, integritas dan profesionalisme pengawas TPS menjadi kunci utama dalam menciptakan pemilihan yang transparan dan adil.
"Ketelitian dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran dan kerja sama yang solid dengan KPPS sangat penting untuk menjaga kualitas demokrasi kita,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Soppeng berharap pengawas pemilihan dapat menjalankan tugas dengan profesional, berintegritas, dan sesuai dengan regulasi dan aturan hukum. Hal ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pemilihan yang jujur, adil, dan demokratis.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Bawaslu Selayar Temukan 3 Orang Meninggal yang Masuk Daftar Pemilih di Putabangun
Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan uji petik data pemilih di Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu, Senin (12/10/2026).
Senin, 12 Okt 2026 18:01
Sulsel
Eks Anggota DPRD Sulsel Andi Nurhidayati Dilantik jadi Ketua PAN Soppeng
Mantan anggota DPRD Sulawesi Selatan dua periode, Andi Nurhidayati Zainuddin resmi menakhodai Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Soppeng.
Rabu, 07 Okt 2026 13:22
News
Bawaslu Maros Usul Pembentukan Paralegal Pengawas Pemilu
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maros melakukan audiens ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terkait usulan pembentukan Paralegal Pengawas Pemilu
Rabu, 17 Jun 2026 19:16
Sulsel
Peserta P2P Bantaeng Dibekali Deteksi Pelanggaran Teknis Pemilu
Pengawasan pemilu tidak hanya berkaitan dengan praktik politik uang, tetapi juga mencakup berbagai aspek teknis yang berpotensi menimbulkan pelanggaran apabila tidak diawasi dengan baik.
Selasa, 02 Jun 2026 19:17
Sulsel
Bawaslu Sulsel Siapkan Generasi Pengawas Pemilu Menuju 2029
Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan kembali melaksanakan rangkaian kegiatan luring Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) di wilayah Sulawesi Selatan. Kegiatan kali ini berlangsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Takalar, Rabu (20/05/2026).
Rabu, 20 Mei 2026 15:25
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kejari Jeneponto Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Proyek SPAM Rp8,1 Miliar
2
Nelayan KNMP Sulsel Disiapkan Jadi Pemasok Tuna untuk Pasar Ekspor
3
Dukung Pemulihan Aktivitas Pasar Pa’Baeng-Baeng Pascakebakaran, Adira Finance Dampingi 36 Pedagang
4
Tompobulu Raih Pin Emas, Jadi Kecamatan Tercepat dan Tertinggi Capaian PBB di Gowa
5
OJK & LPS Teken Juklak Pertukaran Data, Kebut Persiapan Program Penjaminan Polis
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kejari Jeneponto Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Proyek SPAM Rp8,1 Miliar
2
Nelayan KNMP Sulsel Disiapkan Jadi Pemasok Tuna untuk Pasar Ekspor
3
Dukung Pemulihan Aktivitas Pasar Pa’Baeng-Baeng Pascakebakaran, Adira Finance Dampingi 36 Pedagang
4
Tompobulu Raih Pin Emas, Jadi Kecamatan Tercepat dan Tertinggi Capaian PBB di Gowa
5
OJK & LPS Teken Juklak Pertukaran Data, Kebut Persiapan Program Penjaminan Polis