Bupati Maros Tunjuk Plt di Tiga OPD Baru

MAROS - Bupati Maros AS Chaidir Syam telah menunjuk tiga pelaksana tugas (plt) untuk tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang kini resmi berdiri sendiri.

Chaidir mengatakan, Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan akan diisi Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nuryadi. Selanjutnya, Plt Dinas Pemadam Kebakaran adalah Kepala Satpol PP, Eldrin Saleh Nuhung.

"Plt Dinas Perhubungan dijabat Wempi Sumarlin yang saat ini menjabat sebagai kepala ULP," katanya saat dihubungi, Kamis (2/1/2025).

Mantan Ketua DPRD Maros ini mengatakan, Plt yang ditunjuk merupakan pejabat terdahulu di OPD tersebut.

Tujuannya, agar bisa melakukan persiapan-persiapan kegiatan di OPD baru ini.

"Agar persiapan dan perencanaan kegiatan-kegiatan pada OPD baru ini bisa lebih terarah, apalagi mereka sudah punya pengalaman sebelumnya," bebernya.

Tiga OPD baru yang kini berdiri adalah Dinas Perhubungan, sebelumnya tergabung dengan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan, dan Pertanahan (PUTRPP).

Selanjutnya, Dinas Ketenagakerjaan yang sebelumnya menyatu dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan, serta Dinas Pemadam Kebakaran yang terpisah dari Satuan Polisi Pamong Praja.

“Tujuan pemisahannya adalah agar masing-masing OPD dapat bekerja lebih fokus dan efektif sesuai bidangnya masing-masing,” katanya.

Chaidir menambahkan, APBD 2024 sudah mencantumkan alokasi anggaran untuk mendukung operasional OPD baru tersebut.

Sebelumnya, OPD baru tersebut sudah dikukuhkan. Dia menegaskan, pengukuhan ini telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, mengingat aturan melarang mutasi jabatan enam bulan sebelum dan sesudah pelaksanaan Pilkada.

"Proses ini telah sesuai aturan, dan kami pastikan pengukuhan ini tidak melanggar ketentuan apa pun," tuturnya.

Chaidir menekankan setiap ASN yang menduduki jabatan baru diwajibkan menyusun target kinerja.

Sebab evaluasi akan dilakukan secara berkala setiap enam bulan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan tugas.

"ASN yang mendapatkan posisi harus memiliki target kinerja yang jelas. Ini akan menjadi dasar evaluasi untuk melihat sejauh mana program kerja mereka terealisasi," tegasnya.

Pemisahan Dinas Perhubungan dilakukan karena kompleksitas moda transportasi di Maros yang semakin meningkat, termasuk pengelolaan transportasi darat dan rel kereta api.

Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan diharapkan mampu lebih fokus dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan penambahan tiga OPD baru ini, jumlah total OPD di Kabupaten Maros kini menjadi 28, dari sebelumnya 25.

Namun, saat ini ada delapan jabatan yang masih kosong sehingga akan dilakukan proses lelang jabatan untuk mengisi posisi tersebut.

"Kami telah bersurat ke pihak terkait untuk menentukan apakah pengisian jabatan ini akan melalui metode job fit atau seleksi terbuka," ungkapnya.