Kementan Garansi Produksi Beras 2025 Dipastikan Aman, Tak Perlu Khawatir Isu Defisit
Rabu, 08 Jan 2025 14:19
Kementan menegaskan bahwa produksi beras nasional pada tahun 2025 dipastikan aman dan masyarakat tidak perlu khawatir dengan isu defisit produksi. Foto: Istimewa
JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa produksi beras nasional pada tahun 2025 dipastikan aman dan masyarakat tidak perlu khawatir dengan isu defisit produksi. Berdasarkan data amatan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras di awal tahun 2025, khususnya pada Januari dan Februari, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Dampak El Nino memang sempat menyebabkan penurunan produksi pada awal tahun lalu. Namun, pemerintah melakukan intervensi dengan program pompanisasi dan optimasi lahan rawa (Oplah), yang berhasil meningkatkan produksi beras Agustus-Desember 2024 hingga mencapai tambahan 1,5 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Arief Cahyono di Jakarta, 7 Januari 2025.
Arief menambahkan bahwa tren positif tersebut berlanjut di awal tahun 2025. Data BPS mencatat peningkatan produksi beras sebesar 37,25% pada Januari dan 50,10% pada Februari dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.
“Bapak Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menargetkan produksi padi nasional mencapai 32 juta ton pada tahun 2025, meningkat dibandingkan produksi tahun sebelumnya yang mencapai 30 juta ton,” tambah Arief.
Guna mencapai target tersebut, pemerintah telah mengalokasikan Rp12 triliun untuk pembangunan dan revitalisasi jaringan irigasi pertanian di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian, terutama di daerah-daerah sentra produksi beras.
Selain itu, ketersediaan pupuk bersubsidi juga dipastikan aman sepanjang tahun ini. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 644 Tahun 2024, alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan sebesar 9,55 juta ton dengan total anggaran mencapai Rp46,8 triliun.
“Pemerintah telah menyederhanakan mekanisme penyaluran pupuk subsidi. Mulai 1 Januari 2025, petani sudah bisa menebus pupuk bersubsidi secara langsung. Ini merupakan langkah konkret untuk memastikan petani tidak lagi terkendala oleh birokrasi yang rumit,” jelas Arief.
Cadangan Beras Pemerintah Terjaga, Impor Dihentikan
Arief juga memastikan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berada pada level tertinggi dalam lima tahun terakhir, yakni 2 juta ton. Stok ini disimpan di gudang-gudang milik Perum Bulog dan siap digunakan untuk menjaga kestabilan pasokan serta harga beras di dalam negeri.
“Dengan cadangan yang melimpah dan produksi yang terus meningkat, pemerintah telah memutuskan untuk menghentikan impor beras pada tahun 2025. Ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan,” tegas Arief.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen meningkat dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga kesejahteraan petani serta memastikan harga yang adil di tingkat produsen.
Kementan pun meminta Perum Bulog untuk lebih maksimal dalam menyerap gabah hasil panen petani. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan memastikan stok beras nasional tetap terjaga dengan baik.
“Kami optimistis, dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan, produksi beras nasional pada 2025 tidak hanya aman tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan baik,” tutup Arief.
Dengan berbagai upaya ini, masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak berdasar terkait potensi defisit beras. Pemerintah terus bekerja memastikan ketahanan pangan nasional berjalan dengan baik dan berkelanjutan.
“Dampak El Nino memang sempat menyebabkan penurunan produksi pada awal tahun lalu. Namun, pemerintah melakukan intervensi dengan program pompanisasi dan optimasi lahan rawa (Oplah), yang berhasil meningkatkan produksi beras Agustus-Desember 2024 hingga mencapai tambahan 1,5 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Arief Cahyono di Jakarta, 7 Januari 2025.
Arief menambahkan bahwa tren positif tersebut berlanjut di awal tahun 2025. Data BPS mencatat peningkatan produksi beras sebesar 37,25% pada Januari dan 50,10% pada Februari dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.
“Bapak Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menargetkan produksi padi nasional mencapai 32 juta ton pada tahun 2025, meningkat dibandingkan produksi tahun sebelumnya yang mencapai 30 juta ton,” tambah Arief.
Guna mencapai target tersebut, pemerintah telah mengalokasikan Rp12 triliun untuk pembangunan dan revitalisasi jaringan irigasi pertanian di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian, terutama di daerah-daerah sentra produksi beras.
Selain itu, ketersediaan pupuk bersubsidi juga dipastikan aman sepanjang tahun ini. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 644 Tahun 2024, alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan sebesar 9,55 juta ton dengan total anggaran mencapai Rp46,8 triliun.
“Pemerintah telah menyederhanakan mekanisme penyaluran pupuk subsidi. Mulai 1 Januari 2025, petani sudah bisa menebus pupuk bersubsidi secara langsung. Ini merupakan langkah konkret untuk memastikan petani tidak lagi terkendala oleh birokrasi yang rumit,” jelas Arief.
Cadangan Beras Pemerintah Terjaga, Impor Dihentikan
Arief juga memastikan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berada pada level tertinggi dalam lima tahun terakhir, yakni 2 juta ton. Stok ini disimpan di gudang-gudang milik Perum Bulog dan siap digunakan untuk menjaga kestabilan pasokan serta harga beras di dalam negeri.
“Dengan cadangan yang melimpah dan produksi yang terus meningkat, pemerintah telah memutuskan untuk menghentikan impor beras pada tahun 2025. Ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan,” tegas Arief.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen meningkat dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga kesejahteraan petani serta memastikan harga yang adil di tingkat produsen.
Kementan pun meminta Perum Bulog untuk lebih maksimal dalam menyerap gabah hasil panen petani. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan memastikan stok beras nasional tetap terjaga dengan baik.
“Kami optimistis, dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan, produksi beras nasional pada 2025 tidak hanya aman tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan baik,” tutup Arief.
Dengan berbagai upaya ini, masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak berdasar terkait potensi defisit beras. Pemerintah terus bekerja memastikan ketahanan pangan nasional berjalan dengan baik dan berkelanjutan.
(UMI)
Berita Terkait
News
Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, SPMT Pastikan Kelancaran Bongkar Komoditas Beras
SPMT memastikan kelancaran bongkar komoditas beras milik Bulog. Ini dilakukan untuk mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Minggu, 29 Des 2024 17:31
Sulsel
Tahun 2025 Sulsel Dapat Alokasi Pupuk Subsidi Rp4,1 Trilliun, Jatim Tertinggi Rp8 T
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian melalui program pupuk bersubsidi.
Rabu, 25 Des 2024 15:33
News
Program READSI Sejahterakan 72.613 Rumah Tangga Petani di Indonesia
Selama perjalanannya, program READSI menjangkau 18 kabupaten dan 6 provinsi, serta telah mensejahterakan 72.613 rumah tangga petani di Indonesia.
Kamis, 19 Des 2024 18:19
Sulsel
Konsorsium Lima Karta Wesi Teken Kontrak Pembelian 360 Unit Excavator
Konsorsium Lima Karta Wesi langsung menandatangani kontrak pembelian 360 unit excavator dengan PT Hexindo Adiperkasa di Jakarta Jumat 29 November 2024.
Sabtu, 30 Nov 2024 10:03
News
Kementan Tegaskan Bantuan Alsintan Gratis, Minta Petani Laporkan Jika Dimintai Pungli
Beredar kabar sejumlah petani penerima alat mesin pertanian (alsintan) dimintai biaya tebusan agar bisa mendapatkan hand traktor dari Kemeterian Pertanian (Kementan). Padahal bantuan tersebut seharusnya gratis.
Kamis, 07 Nov 2024 11:15
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kalla Beton Bagikan Bibit Pohon & Sembako untuk Warga Desa Lonjoboko
2
Siap-siap! New Honda Scoopy Segera Mengaspal di Kendari
3
Dihadiri Mendagri dan Menpan RB, Sekprov Sulsel Ikuti Rapat Penataan Non ASN
4
Pemkab Gowa Siap Akomodir 4.284 Tenaga Non ASN dalam Formasi PPPK
5
Pemerintah Dorong Program Pengembangan Proyek Hunian 1 Juta Unit
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kalla Beton Bagikan Bibit Pohon & Sembako untuk Warga Desa Lonjoboko
2
Siap-siap! New Honda Scoopy Segera Mengaspal di Kendari
3
Dihadiri Mendagri dan Menpan RB, Sekprov Sulsel Ikuti Rapat Penataan Non ASN
4
Pemkab Gowa Siap Akomodir 4.284 Tenaga Non ASN dalam Formasi PPPK
5
Pemerintah Dorong Program Pengembangan Proyek Hunian 1 Juta Unit