Kadir Halid Ingatkan ASN Pemprov Sulsel Berhenti Pakai Gas 3 Kg

Kamis, 27 Feb 2025 18:22
Kadir Halid Ingatkan ASN Pemprov Sulsel Berhenti Pakai Gas 3 Kg
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid menghadiri rapat kerja bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Komite I DPD RI di Kantor Gubernur Sulsel pada Senin (03/02/2025). Foto: Istimewa
Comment
Share
MAKASSAR - Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Kadir Halid mengimbau kepada aparatur sipil negara (ASN) agar berhenti menggunakan Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg di rumah masing-masing.

Imbauan itu disampaikan legislator Fraksi Golkar tersebut mengingat gas LPG 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.

"Kami mengimbau ASN Pemprov Sulsel untuk beralih dari gas LPG 3 Kg dan memakai gas 5 Kg atau 12 Kg. ASN harus menjadi contoh di masyarakat dalam penggunaan gas agar tepat sasaran," ujar Kadir Halid saat ditemui di Kota Makassar, Kamis (27/2/2025).

Menurut Kadir Halid, menjaga ketersediaan gas LPG 3 Kg untuk masyarakat berpenghasilan rendah merupakan tanggung jawab semua pihak, khususnya aparatur negara.

Apalagi kata Kadir Halid, gas melon telah menjadi kebutuhan mendasar masyarakat. Untuk itu, legislator Dapil Sulsel 1 ini mengajak semua pihak mengawasi distribusi dan penggunaan gas 3 Kg.

"Ini juga menjelang bulan ramadan, kita minta yang tidak berhak pakai gas LPG 3 Kg beralih ke gas non subsidi. Bukan cuma ASN, tapi rumah makan non-UMKM juga harus beralih," tegas Kadir Halid.

Dalam waktu dekat, Komisi D DPRD Sulsel bakal memanggil Pertamina Region Sulawesi untuk membahas soal LPG 3 Kg, khususnya mengenai Perta Shop yang banyak dikeluhkan.

"Hari Senin ini kita akan rapat dengan Pertamina salah satunya membahas itu [LPG 3 Kg]. Kita juga akan membahas Perta Shop yang banyak dikeluhkan karena sepi peminat," tandas Kadir Halid.
(UMI)
Berita Terkait
Eks Waka DPRD Sulsel Syahar Tegaskan Tak Ada Pembahasan Bibit Nanas di APBD 2024
Sulsel
Eks Waka DPRD Sulsel Syahar Tegaskan Tak Ada Pembahasan Bibit Nanas di APBD 2024
Mantan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan periode 2019-2024, Syaharuddin Alrif ikut angkat bicara terkait isu dugaan korupsi bibit nanas yang sedang dikerjakan Kejati Sulsel.
Sabtu, 18 Apr 2026 20:54
Andi Ina dan Ni'matullah Klarifikasi Pemanggilan Kejati Sulsel soal Kasus Korupsi Bibit Nanas
Sulsel
Andi Ina dan Ni'matullah Klarifikasi Pemanggilan Kejati Sulsel soal Kasus Korupsi Bibit Nanas
Eks Ketua DPRD Sulsel periode 2019-2024, Andi Ina Kartika Sari, bersama sejumlah mantan pimpinan DPRD Sulawesi Selatan memberikan klarifikasi terkait pemanggilannya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar.
Sabtu, 18 Apr 2026 06:05
Respon Rekomendasi DPRD, RSUD Haji Makassar Fokus Benahi Layanan Publik
Sulsel
Respon Rekomendasi DPRD, RSUD Haji Makassar Fokus Benahi Layanan Publik
Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memberikan apresiasi terhadap laporan kinerja RSUD Haji Makassar dalam pembahasan LKPJ Gubernur Sulsel Tahun Anggaran 2025, Kamis (16/4/2026).
Jum'at, 17 Apr 2026 10:36
DPRD Sulsel Bentuk Panja LKPJ 2025, Dipimpin Politisi Nasdem dan Gerindra
Sulsel
DPRD Sulsel Bentuk Panja LKPJ 2025, Dipimpin Politisi Nasdem dan Gerindra
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan resmi membentuk dan mengesahkan Panitia Kerja (Panja) untuk membahas rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025.
Kamis, 16 Apr 2026 18:24
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD Sulsel Sesuai Aturan, Bukan Konsumsi Pribadi
Sulsel
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD Sulsel Sesuai Aturan, Bukan Konsumsi Pribadi
Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dipastikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bukan merupakan konsumsi pribadi.
Kamis, 16 Apr 2026 17:22
Berita Terbaru