DKPP Periksa KPU Barru, Buntut Pemberhentian Debat Publik Pilkada 2024

MAKASSAR - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa lima komisioner Kabupaten Barru yakni Abdul Syafah B, Busman A Gani, Ilham, Abdul Mannan dan Arham dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 319-PKE-DKPP/XII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar pada Kamis (13/03/2025).

Kelimanya diadukan oleh Munawir dan Pangeran Alfayed Ruslan. Pengadu mendalilkan bahwa para Teradu telah melanggar KEPP dengan tidak menjaga kehormatan dan profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu.

Menurut Munawir, KPU Kabupaten Barru tidak profesional dalam melangsungkan pelaksanaan debat publik pada agenda Pilkada Tahun 2024. Masalah tersebut menyebabkan kegaduhan di tengah masyarakat yang meragukan integritas KPU Kabupaten Barru.

“Pada pelaksanaan debat sempat terhenti karena mati lampu selama 30 menit, dan para Teradu malah berkelakar pelaksanaan debat tersebut adalah uji coba,” ujar Munawir.

Mewakili para teradu, Ilham menyebut pihaknya telah malaksanaan seluruh persiapan pelaksanaan debat terbuka pada Pilkada Tahun 2024 dengan maksimal.

Menurut Ilham, sebelum pelaksanaan debat dimulai, telah dilakukan koordinasi dengan Polres, Dandim, Event Organizer, dan juga bersurat ke PLN untuk permohonan dukungan pasokan listrik.

“Hal itu terjadi diluar kendali kami, pihak PLN pun menyebutkan sebetulnya telah dilakukan langkah preventif dengan memasang daya cadangan, namun untuk peralihan ke daya cadangan memang membutuhkan waktu,” tuturnya.

Ilham menambahkan bahwa KPU Kabupaten Barru, setelah berkoordinasi dengan Kepolisian, Panelis, dan Bawaslu Kabupaten Barru, akhirnya memutuskan untuk menghentikan debat tersebut dan menjadwalkan ulang debat tersebut di Kota Makassar.

“Kami sepakat kegiatan debat dihentikan pada tanggal 30 Oktober 2024 dan akan dilaksanakan pada tanggal 13 November 2024 di Makassar dalam sekali debat,” ucapnya.

Sidang ini dipimpin oleh Ketua Majelis, J Kristiadi, yang didampingi oleh tiga Anggota Majelis dari Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Mirfan (unsur masyarakat), Upi Hastati (unsur KPU), dan Abdul Malik (unsur Bawaslu).