Darmawangsyah Muin Nilai Penghapusan Utang Petani dan Nelayan Bentuk Keberpihakan Negara
Kamis, 08 Mei 2025 15:48
Sekretaris DPD Gerindra Sulsel, Darmawangsyah Muin (DM). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulawesi Selatan, Darmawangsyah Muin menyatakan dukungan penuh terhadap program Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen menghapuskan utang petani dan nelayan.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bukti konkret keberpihakan negara terhadap rakyat kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
“Ini bukan sekadar janji kampanye. Ini adalah langkah nyata dari seorang pemimpin yang tahu betul di mana letak persoalan rakyat. Petani dan nelayan kita terlalu lama dibebani utang. Kini saatnya negara hadir untuk membebaskan mereka,” kata Darmawangsyah di Makassar pada Kamis (08/05/2025).
Wakil Bupati Gowa ini menegaskan bahwa beban utang telah lama menjadi penghambat utama produktivitas dan kesejahteraan petani dan nelayan, tidak hanya di Sulsel, tapi di berbagai wilayah Indonesia.
Menurutnya, program penghapusan utang adalah solusi strategis jangka panjang, bukan sekadar kebijakan populis sesaat.
“Di lapangan, kami melihat sendiri bagaimana petani sulit bergerak karena harus membayar utang pupuk, benih, hingga alat produksi. Nelayan juga terjerat utang untuk beli solar atau perbaikan perahu. Kalau ini dihapuskan, mereka bisa bangkit,” jelasnya.
Darmawangsyah juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program tersebut berjalan optimal. Ia meminta agar pendataan dilakukan secara akurat dan transparan sehingga benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.
“Jangan sampai ada manipulasi data. Ini adalah kesempatan langka yang harus dimanfaatkan secara adil. Kami di Gerindra akan ikut mengawasi dan memastikan pelaksanaannya tepat sasaran,” tegasnya.
Eks Wakil Ketua DPRD Sulsel ini menambahkan, Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional memiliki potensi besar untuk berkembang lebih cepat jika beban struktural petani dan nelayan bisa dikurangi. Program ini, katanya, akan mempercepat transformasi ekonomi berbasis desa dan pesisir.
“Gowa, Bone, Wajo, dan daerah lainnya di Sulsel punya kekuatan di sektor pertanian dan perikanan. Bila pelakunya terbebas dari utang, kita akan melihat lompatan besar dalam kontribusi daerah terhadap ekonomi nasional,” kata Darmawangsyah.
Ia menegaskan bahwa Partai Gerindra, baik di pusat maupun daerah, akan terus menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo yang pro-rakyat. “Kami siap bekerja, mengawal, dan memastikan bahwa keberpihakan ini benar-benar sampai ke tangan rakyat,” pungkasnya.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bukti konkret keberpihakan negara terhadap rakyat kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
“Ini bukan sekadar janji kampanye. Ini adalah langkah nyata dari seorang pemimpin yang tahu betul di mana letak persoalan rakyat. Petani dan nelayan kita terlalu lama dibebani utang. Kini saatnya negara hadir untuk membebaskan mereka,” kata Darmawangsyah di Makassar pada Kamis (08/05/2025).
Wakil Bupati Gowa ini menegaskan bahwa beban utang telah lama menjadi penghambat utama produktivitas dan kesejahteraan petani dan nelayan, tidak hanya di Sulsel, tapi di berbagai wilayah Indonesia.
Menurutnya, program penghapusan utang adalah solusi strategis jangka panjang, bukan sekadar kebijakan populis sesaat.
“Di lapangan, kami melihat sendiri bagaimana petani sulit bergerak karena harus membayar utang pupuk, benih, hingga alat produksi. Nelayan juga terjerat utang untuk beli solar atau perbaikan perahu. Kalau ini dihapuskan, mereka bisa bangkit,” jelasnya.
Darmawangsyah juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program tersebut berjalan optimal. Ia meminta agar pendataan dilakukan secara akurat dan transparan sehingga benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.
“Jangan sampai ada manipulasi data. Ini adalah kesempatan langka yang harus dimanfaatkan secara adil. Kami di Gerindra akan ikut mengawasi dan memastikan pelaksanaannya tepat sasaran,” tegasnya.
Eks Wakil Ketua DPRD Sulsel ini menambahkan, Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional memiliki potensi besar untuk berkembang lebih cepat jika beban struktural petani dan nelayan bisa dikurangi. Program ini, katanya, akan mempercepat transformasi ekonomi berbasis desa dan pesisir.
“Gowa, Bone, Wajo, dan daerah lainnya di Sulsel punya kekuatan di sektor pertanian dan perikanan. Bila pelakunya terbebas dari utang, kita akan melihat lompatan besar dalam kontribusi daerah terhadap ekonomi nasional,” kata Darmawangsyah.
Ia menegaskan bahwa Partai Gerindra, baik di pusat maupun daerah, akan terus menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo yang pro-rakyat. “Kami siap bekerja, mengawal, dan memastikan bahwa keberpihakan ini benar-benar sampai ke tangan rakyat,” pungkasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
DPRD Sulsel Tegaskan Lahan 394 Hektare PT IHIP Aset Sah Pemkab Luwu Timur
DPRD Sulsel menggelar RDP terkait Perjanjian Kerja Sama antara Pemkab Lutim dengan PT IHIP tentang Penggunaan Lahan Bekas Kompensasi DAM Karebbe di Desa Harapan, Kecamatan Malili.
Kamis, 18 Des 2025 19:18
Sulsel
Kementerian PU Hanya Rehab Gedung DPRD Sulsel, Disebut Bangunan Kokoh & Selesai 6 Bulan
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum bersama PT Hutama Karya resmi menandatangani kontrak paket rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan gedung negara serta prasarana publik yang terdampak aksi demonstrasi di Provinsi Sulawesi Selatan.
Kamis, 11 Des 2025 22:02
Sulsel
Hindari Ketegangan Warga dengan TNI, DPRD Sulsel Usul Lokasi Pembangunan Batalyon Digeser
Komisi C DPRD Sulsel merekomendasikan Pemprov Sulsel untuk mencari lahan alternatif bagi pembangunan Batalyon TNI TP 872 di Desa Rampoang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara.
Kamis, 11 Des 2025 20:21
Sulsel
DPRD Sulsel Inventarisasi Lahan Hibah untuk Pembangunan Batalyon TNI di Luwu Utara
Polemik lahan hibah Pemprov Sulawesi Selatan untuk pembangunan Batalyon Teritorial TNI 872 di Rampoang, Luwu Utara, kini masuk ke meja Komisi C DPRD Sulsel.
Rabu, 10 Des 2025 20:21
Sulsel
Dalam Sehari, DPRD Sulsel Kumpulkan Rp113,5 Juta untuk Korban Banjir Aceh-Sumatera
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan donasi senilai Rp113.500.000 untuk korban banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Sabtu, 06 Des 2025 18:36
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Aktivis PAM Sulsel Tantang Kejagung Usut Tuntas Kasus Pupuk Subsidi Jeneponto
2
Evaluasi Berbasis Rapor Kinerja, Bupati Bone Lantik 125 Pejabat Jelang Tahun Baru
3
Tamsil Linrung Buka Posko Pengaduan Kawal Program Asta Cita Presiden Prabowo di Makassar
4
Empati untuk Korban Bencana, Wali Kota Makassar Imbau Perayaan Tahun Baru Lebih Sederhana
5
Program PMT MDA Sukses Tekan Stunting di Latimojong
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Aktivis PAM Sulsel Tantang Kejagung Usut Tuntas Kasus Pupuk Subsidi Jeneponto
2
Evaluasi Berbasis Rapor Kinerja, Bupati Bone Lantik 125 Pejabat Jelang Tahun Baru
3
Tamsil Linrung Buka Posko Pengaduan Kawal Program Asta Cita Presiden Prabowo di Makassar
4
Empati untuk Korban Bencana, Wali Kota Makassar Imbau Perayaan Tahun Baru Lebih Sederhana
5
Program PMT MDA Sukses Tekan Stunting di Latimojong