Darmawangsyah Muin Nilai Penghapusan Utang Petani dan Nelayan Bentuk Keberpihakan Negara
Kamis, 08 Mei 2025 15:48
Sekretaris DPD Gerindra Sulsel, Darmawangsyah Muin (DM). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulawesi Selatan, Darmawangsyah Muin menyatakan dukungan penuh terhadap program Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen menghapuskan utang petani dan nelayan.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bukti konkret keberpihakan negara terhadap rakyat kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
“Ini bukan sekadar janji kampanye. Ini adalah langkah nyata dari seorang pemimpin yang tahu betul di mana letak persoalan rakyat. Petani dan nelayan kita terlalu lama dibebani utang. Kini saatnya negara hadir untuk membebaskan mereka,” kata Darmawangsyah di Makassar pada Kamis (08/05/2025).
Wakil Bupati Gowa ini menegaskan bahwa beban utang telah lama menjadi penghambat utama produktivitas dan kesejahteraan petani dan nelayan, tidak hanya di Sulsel, tapi di berbagai wilayah Indonesia.
Menurutnya, program penghapusan utang adalah solusi strategis jangka panjang, bukan sekadar kebijakan populis sesaat.
“Di lapangan, kami melihat sendiri bagaimana petani sulit bergerak karena harus membayar utang pupuk, benih, hingga alat produksi. Nelayan juga terjerat utang untuk beli solar atau perbaikan perahu. Kalau ini dihapuskan, mereka bisa bangkit,” jelasnya.
Darmawangsyah juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program tersebut berjalan optimal. Ia meminta agar pendataan dilakukan secara akurat dan transparan sehingga benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.
“Jangan sampai ada manipulasi data. Ini adalah kesempatan langka yang harus dimanfaatkan secara adil. Kami di Gerindra akan ikut mengawasi dan memastikan pelaksanaannya tepat sasaran,” tegasnya.
Eks Wakil Ketua DPRD Sulsel ini menambahkan, Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional memiliki potensi besar untuk berkembang lebih cepat jika beban struktural petani dan nelayan bisa dikurangi. Program ini, katanya, akan mempercepat transformasi ekonomi berbasis desa dan pesisir.
“Gowa, Bone, Wajo, dan daerah lainnya di Sulsel punya kekuatan di sektor pertanian dan perikanan. Bila pelakunya terbebas dari utang, kita akan melihat lompatan besar dalam kontribusi daerah terhadap ekonomi nasional,” kata Darmawangsyah.
Ia menegaskan bahwa Partai Gerindra, baik di pusat maupun daerah, akan terus menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo yang pro-rakyat. “Kami siap bekerja, mengawal, dan memastikan bahwa keberpihakan ini benar-benar sampai ke tangan rakyat,” pungkasnya.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bukti konkret keberpihakan negara terhadap rakyat kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
“Ini bukan sekadar janji kampanye. Ini adalah langkah nyata dari seorang pemimpin yang tahu betul di mana letak persoalan rakyat. Petani dan nelayan kita terlalu lama dibebani utang. Kini saatnya negara hadir untuk membebaskan mereka,” kata Darmawangsyah di Makassar pada Kamis (08/05/2025).
Wakil Bupati Gowa ini menegaskan bahwa beban utang telah lama menjadi penghambat utama produktivitas dan kesejahteraan petani dan nelayan, tidak hanya di Sulsel, tapi di berbagai wilayah Indonesia.
Menurutnya, program penghapusan utang adalah solusi strategis jangka panjang, bukan sekadar kebijakan populis sesaat.
“Di lapangan, kami melihat sendiri bagaimana petani sulit bergerak karena harus membayar utang pupuk, benih, hingga alat produksi. Nelayan juga terjerat utang untuk beli solar atau perbaikan perahu. Kalau ini dihapuskan, mereka bisa bangkit,” jelasnya.
Darmawangsyah juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program tersebut berjalan optimal. Ia meminta agar pendataan dilakukan secara akurat dan transparan sehingga benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.
“Jangan sampai ada manipulasi data. Ini adalah kesempatan langka yang harus dimanfaatkan secara adil. Kami di Gerindra akan ikut mengawasi dan memastikan pelaksanaannya tepat sasaran,” tegasnya.
Eks Wakil Ketua DPRD Sulsel ini menambahkan, Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional memiliki potensi besar untuk berkembang lebih cepat jika beban struktural petani dan nelayan bisa dikurangi. Program ini, katanya, akan mempercepat transformasi ekonomi berbasis desa dan pesisir.
“Gowa, Bone, Wajo, dan daerah lainnya di Sulsel punya kekuatan di sektor pertanian dan perikanan. Bila pelakunya terbebas dari utang, kita akan melihat lompatan besar dalam kontribusi daerah terhadap ekonomi nasional,” kata Darmawangsyah.
Ia menegaskan bahwa Partai Gerindra, baik di pusat maupun daerah, akan terus menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo yang pro-rakyat. “Kami siap bekerja, mengawal, dan memastikan bahwa keberpihakan ini benar-benar sampai ke tangan rakyat,” pungkasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Temukan Perbedaan Laporan Deviden, DPRD Sulsel Minta GMTD Siapkan Data Lengkap
Komisi D menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Kantor DPRD Sulsel sementara pada Rabu (14/01/2026).
Rabu, 14 Jan 2026 19:41
News
GMTD Tegaskan Status Hukum hingga Kontribusi ke Daerah di RDP DPRD Sulsel
PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) menghormati pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Rabu, 14 Jan 2026 18:20
Sulsel
Wabup Gowa Nilai Program MBG Dukung Penurunan Stunting
Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin menghadiri peresmian pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Dusun Romang Lompoa, Kecamatan Bajeng Barat, Minggu (11/1).
Senin, 12 Jan 2026 10:35
Sulsel
DPRD Sulsel Tindaklanjuti Aduan Non-ASN dan Guru Terkait PPPK Paruh Waktu
Komisi E DPRD Sulsel menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menindaklanjuti aduan masyarakat yang disampaikan Barisan Muda Kesehatan Indonesia (BMKI) terkait nasib tenaga administrasi non-ASN dan guru.
Kamis, 08 Jan 2026 19:34
Sulsel
Terima Audiensi Kanwil Kemenhaj, DPRD Sulsel Kawal Sistem Kuota Haji Baru demi Keadilan Jamaah
Kanwil Haji dan Umrah Sulsel menemui Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi di Kantor Sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (05/01/2025).
Senin, 05 Jan 2026 18:38
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Unggul Telak, Prof Jamaluddin Jompa Kembali Pimpin Unhas
2
Gedung DPRD Makassar Segera Masuk Tahap Tender, SK Penghapusan Aset Diproses
3
Fitur Layanan Pariwisata Digital Kota Makassar Hadir di Super Apps Lontara+
4
Temukan Perbedaan Laporan Deviden, DPRD Sulsel Minta GMTD Siapkan Data Lengkap
5
Anak Indonesia Hadapi Krisis Ganda Digital dan Iklim
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Unggul Telak, Prof Jamaluddin Jompa Kembali Pimpin Unhas
2
Gedung DPRD Makassar Segera Masuk Tahap Tender, SK Penghapusan Aset Diproses
3
Fitur Layanan Pariwisata Digital Kota Makassar Hadir di Super Apps Lontara+
4
Temukan Perbedaan Laporan Deviden, DPRD Sulsel Minta GMTD Siapkan Data Lengkap
5
Anak Indonesia Hadapi Krisis Ganda Digital dan Iklim