Darmawangsyah Muin Nilai Penghapusan Utang Petani dan Nelayan Bentuk Keberpihakan Negara

Kamis, 08 Mei 2025 15:48
Darmawangsyah Muin Nilai Penghapusan Utang Petani dan Nelayan Bentuk Keberpihakan Negara
Sekretaris DPD Gerindra Sulsel, Darmawangsyah Muin (DM). Foto: Istimewa
Comment
Share
MAKASSAR - Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulawesi Selatan, Darmawangsyah Muin menyatakan dukungan penuh terhadap program Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen menghapuskan utang petani dan nelayan.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan bukti konkret keberpihakan negara terhadap rakyat kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.

“Ini bukan sekadar janji kampanye. Ini adalah langkah nyata dari seorang pemimpin yang tahu betul di mana letak persoalan rakyat. Petani dan nelayan kita terlalu lama dibebani utang. Kini saatnya negara hadir untuk membebaskan mereka,” kata Darmawangsyah di Makassar pada Kamis (08/05/2025).

Wakil Bupati Gowa ini menegaskan bahwa beban utang telah lama menjadi penghambat utama produktivitas dan kesejahteraan petani dan nelayan, tidak hanya di Sulsel, tapi di berbagai wilayah Indonesia.

Menurutnya, program penghapusan utang adalah solusi strategis jangka panjang, bukan sekadar kebijakan populis sesaat.

“Di lapangan, kami melihat sendiri bagaimana petani sulit bergerak karena harus membayar utang pupuk, benih, hingga alat produksi. Nelayan juga terjerat utang untuk beli solar atau perbaikan perahu. Kalau ini dihapuskan, mereka bisa bangkit,” jelasnya.

Darmawangsyah juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program tersebut berjalan optimal. Ia meminta agar pendataan dilakukan secara akurat dan transparan sehingga benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.

“Jangan sampai ada manipulasi data. Ini adalah kesempatan langka yang harus dimanfaatkan secara adil. Kami di Gerindra akan ikut mengawasi dan memastikan pelaksanaannya tepat sasaran,” tegasnya.

Eks Wakil Ketua DPRD Sulsel ini menambahkan, Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional memiliki potensi besar untuk berkembang lebih cepat jika beban struktural petani dan nelayan bisa dikurangi. Program ini, katanya, akan mempercepat transformasi ekonomi berbasis desa dan pesisir.

“Gowa, Bone, Wajo, dan daerah lainnya di Sulsel punya kekuatan di sektor pertanian dan perikanan. Bila pelakunya terbebas dari utang, kita akan melihat lompatan besar dalam kontribusi daerah terhadap ekonomi nasional,” kata Darmawangsyah.

Ia menegaskan bahwa Partai Gerindra, baik di pusat maupun daerah, akan terus menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo yang pro-rakyat. “Kami siap bekerja, mengawal, dan memastikan bahwa keberpihakan ini benar-benar sampai ke tangan rakyat,” pungkasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Darmawansyah Dorong FORKI Sulsel Perkuat Pembinaan Atlet hingga Profesionalitas Wasit
Sports
Darmawansyah Dorong FORKI Sulsel Perkuat Pembinaan Atlet hingga Profesionalitas Wasit
Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi Selatan, Darmawangsyah Muin menghadiri pelantikan Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Sulawesi Selatan di Hotel Claro Makassar, Kamis (29/1).
Kamis, 29 Jan 2026 15:36
DPRD Sulsel Minta Pemprov Perhatikan Pelabuhan Penyeberangan Bira
Sulsel
DPRD Sulsel Minta Pemprov Perhatikan Pelabuhan Penyeberangan Bira
Komisi D DPRD Sulsel melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Penyeberangan Bira di Bulukumba.
Rabu, 28 Jan 2026 13:30
DPRD Sulsel Dalami Persoalan Dampak Penghentian Dana Sharing Bantuan PBI BPJS di Jeneponto
Sulsel
DPRD Sulsel Dalami Persoalan Dampak Penghentian Dana Sharing Bantuan PBI BPJS di Jeneponto
Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Komisi E, Andi Tenri Indah ini dilakukan untuk mendalami permasalahan dampak penghentian dana sharing bantuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang diberlakukan mulai tahun 2026.
Selasa, 27 Jan 2026 15:20
Komisi B Pasang Badan, DPRD Sulsel Minta Sanksi Pabrik Sawit yang Tak Patuh Harga TBS
Sulsel
Komisi B Pasang Badan, DPRD Sulsel Minta Sanksi Pabrik Sawit yang Tak Patuh Harga TBS
Komisi B DPRD Sulsel mengeluarkan rekomendasi tegas menyikapi ketidakpatuhan sejumlah pabrik kelapa sawit terhadap penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Senin, 19 Jan 2026 19:24
Pernah Tangani Proyek Bersoal! DPRD Sulsel Tak Mau Orang Bermasalah Tangani Proyek Irigasi
Sulsel
Pernah Tangani Proyek Bersoal! DPRD Sulsel Tak Mau Orang Bermasalah Tangani Proyek Irigasi
Komisi D DPRD Sulsel merekomendasikan pergantian team leader yang mengerjakan paket irigasi multi years 2025-2027. Rekomendasi ini disampaikan dalam rapat kerja bersama pemenang tender managemen konstruksi (MK) di Kantor sementara DPRD Sulsel, Makassar pada Senin (19/01/2026).
Senin, 19 Jan 2026 18:15
Berita Terbaru