Darmawangsyah Muin Nilai Penghapusan Utang Petani dan Nelayan Bentuk Keberpihakan Negara
Kamis, 08 Mei 2025 15:48
Sekretaris DPD Gerindra Sulsel, Darmawangsyah Muin (DM). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulawesi Selatan, Darmawangsyah Muin menyatakan dukungan penuh terhadap program Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen menghapuskan utang petani dan nelayan.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bukti konkret keberpihakan negara terhadap rakyat kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
“Ini bukan sekadar janji kampanye. Ini adalah langkah nyata dari seorang pemimpin yang tahu betul di mana letak persoalan rakyat. Petani dan nelayan kita terlalu lama dibebani utang. Kini saatnya negara hadir untuk membebaskan mereka,” kata Darmawangsyah di Makassar pada Kamis (08/05/2025).
Wakil Bupati Gowa ini menegaskan bahwa beban utang telah lama menjadi penghambat utama produktivitas dan kesejahteraan petani dan nelayan, tidak hanya di Sulsel, tapi di berbagai wilayah Indonesia.
Menurutnya, program penghapusan utang adalah solusi strategis jangka panjang, bukan sekadar kebijakan populis sesaat.
“Di lapangan, kami melihat sendiri bagaimana petani sulit bergerak karena harus membayar utang pupuk, benih, hingga alat produksi. Nelayan juga terjerat utang untuk beli solar atau perbaikan perahu. Kalau ini dihapuskan, mereka bisa bangkit,” jelasnya.
Darmawangsyah juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program tersebut berjalan optimal. Ia meminta agar pendataan dilakukan secara akurat dan transparan sehingga benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.
“Jangan sampai ada manipulasi data. Ini adalah kesempatan langka yang harus dimanfaatkan secara adil. Kami di Gerindra akan ikut mengawasi dan memastikan pelaksanaannya tepat sasaran,” tegasnya.
Eks Wakil Ketua DPRD Sulsel ini menambahkan, Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional memiliki potensi besar untuk berkembang lebih cepat jika beban struktural petani dan nelayan bisa dikurangi. Program ini, katanya, akan mempercepat transformasi ekonomi berbasis desa dan pesisir.
“Gowa, Bone, Wajo, dan daerah lainnya di Sulsel punya kekuatan di sektor pertanian dan perikanan. Bila pelakunya terbebas dari utang, kita akan melihat lompatan besar dalam kontribusi daerah terhadap ekonomi nasional,” kata Darmawangsyah.
Ia menegaskan bahwa Partai Gerindra, baik di pusat maupun daerah, akan terus menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo yang pro-rakyat. “Kami siap bekerja, mengawal, dan memastikan bahwa keberpihakan ini benar-benar sampai ke tangan rakyat,” pungkasnya.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bukti konkret keberpihakan negara terhadap rakyat kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
“Ini bukan sekadar janji kampanye. Ini adalah langkah nyata dari seorang pemimpin yang tahu betul di mana letak persoalan rakyat. Petani dan nelayan kita terlalu lama dibebani utang. Kini saatnya negara hadir untuk membebaskan mereka,” kata Darmawangsyah di Makassar pada Kamis (08/05/2025).
Wakil Bupati Gowa ini menegaskan bahwa beban utang telah lama menjadi penghambat utama produktivitas dan kesejahteraan petani dan nelayan, tidak hanya di Sulsel, tapi di berbagai wilayah Indonesia.
Menurutnya, program penghapusan utang adalah solusi strategis jangka panjang, bukan sekadar kebijakan populis sesaat.
“Di lapangan, kami melihat sendiri bagaimana petani sulit bergerak karena harus membayar utang pupuk, benih, hingga alat produksi. Nelayan juga terjerat utang untuk beli solar atau perbaikan perahu. Kalau ini dihapuskan, mereka bisa bangkit,” jelasnya.
Darmawangsyah juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program tersebut berjalan optimal. Ia meminta agar pendataan dilakukan secara akurat dan transparan sehingga benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.
“Jangan sampai ada manipulasi data. Ini adalah kesempatan langka yang harus dimanfaatkan secara adil. Kami di Gerindra akan ikut mengawasi dan memastikan pelaksanaannya tepat sasaran,” tegasnya.
Eks Wakil Ketua DPRD Sulsel ini menambahkan, Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional memiliki potensi besar untuk berkembang lebih cepat jika beban struktural petani dan nelayan bisa dikurangi. Program ini, katanya, akan mempercepat transformasi ekonomi berbasis desa dan pesisir.
“Gowa, Bone, Wajo, dan daerah lainnya di Sulsel punya kekuatan di sektor pertanian dan perikanan. Bila pelakunya terbebas dari utang, kita akan melihat lompatan besar dalam kontribusi daerah terhadap ekonomi nasional,” kata Darmawangsyah.
Ia menegaskan bahwa Partai Gerindra, baik di pusat maupun daerah, akan terus menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo yang pro-rakyat. “Kami siap bekerja, mengawal, dan memastikan bahwa keberpihakan ini benar-benar sampai ke tangan rakyat,” pungkasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
DPRD Bulukumba Usulkan Jalan Kabupaten jadi Provinsi, Termasuk Bangun Jembatan
Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kadir Halid, menerima kunjungan Komisi III DPRD Kabupaten Bulukumba, Rabu (11/03/2026).
Rabu, 11 Mar 2026 14:24
Sulsel
Sufriadi Arif Bahas Jalan Nasional Rusak dengan BBPJN, Dorong Perbaikan Cepat
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Sufriadi Arif, menggelar rapat dengar pendapat bersama Kepala BBPJN guna membahas penanganan kerusakan jalan nasional di sejumlah titik di Sulawesi Selatan.
Rabu, 11 Mar 2026 12:59
Sulsel
DPRD Sulsel Desak Percepat Perbaikan Jalan Poros Pangkep-Barru dan Pinrang Sebelum Arus Mudik
Banyaknya jalan nasional mengalami rusak parah di sejumlah daerah menjadi perhatian serius Komisi D DPRD Sulsel yang membidangi infrastruktur.
Selasa, 10 Mar 2026 22:59
Sulsel
BK DPRD Sulsel dan Baubau Bahas Penerapan Kode Etik Anggota Dewan
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, drg. Marji Rumpak, menerima kunjungan konsultasi BK DPRD Kota Baubau di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Selasa, 10 Mar 2026 15:12
Sulsel
Hasil Pengawasan, DPRD Sulsel Toleransi 3,8 Cm Ketebalan Aspal Jalan Hertasning
Rombongan Komisi D DPRD Sulawesi Selatan melakukan evaluasi dan pengecekan proyek multi years di Jalan Hertasning, Makassar, Kamis (05/03/2026).
Kamis, 05 Mar 2026 17:12
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Al-Qur'an, Akal dan Fitrah
2
Penutupan Akses Jalan Wisma Nirmala Berpotensi Berujung Pidana
3
DPRD Bulukumba Usulkan Jalan Kabupaten jadi Provinsi, Termasuk Bangun Jembatan
4
Dituding Hanya Setor Rp100 Ribu/Bulan, Toko Satu Sama Tuduh Balik PD Parkir
5
SMA Athirah Bukit Baruga Siapkan Siswa Hadapi TOEFL lewat Workshop
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Al-Qur'an, Akal dan Fitrah
2
Penutupan Akses Jalan Wisma Nirmala Berpotensi Berujung Pidana
3
DPRD Bulukumba Usulkan Jalan Kabupaten jadi Provinsi, Termasuk Bangun Jembatan
4
Dituding Hanya Setor Rp100 Ribu/Bulan, Toko Satu Sama Tuduh Balik PD Parkir
5
SMA Athirah Bukit Baruga Siapkan Siswa Hadapi TOEFL lewat Workshop