Darmawangsyah Muin Nilai Penghapusan Utang Petani dan Nelayan Bentuk Keberpihakan Negara

Kamis, 08 Mei 2025 15:48
Darmawangsyah Muin Nilai Penghapusan Utang Petani dan Nelayan Bentuk Keberpihakan Negara
Sekretaris DPD Gerindra Sulsel, Darmawangsyah Muin (DM). Foto: Istimewa
Comment
Share
MAKASSAR - Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulawesi Selatan, Darmawangsyah Muin menyatakan dukungan penuh terhadap program Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen menghapuskan utang petani dan nelayan.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan bukti konkret keberpihakan negara terhadap rakyat kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.

“Ini bukan sekadar janji kampanye. Ini adalah langkah nyata dari seorang pemimpin yang tahu betul di mana letak persoalan rakyat. Petani dan nelayan kita terlalu lama dibebani utang. Kini saatnya negara hadir untuk membebaskan mereka,” kata Darmawangsyah di Makassar pada Kamis (08/05/2025).

Wakil Bupati Gowa ini menegaskan bahwa beban utang telah lama menjadi penghambat utama produktivitas dan kesejahteraan petani dan nelayan, tidak hanya di Sulsel, tapi di berbagai wilayah Indonesia.

Menurutnya, program penghapusan utang adalah solusi strategis jangka panjang, bukan sekadar kebijakan populis sesaat.

“Di lapangan, kami melihat sendiri bagaimana petani sulit bergerak karena harus membayar utang pupuk, benih, hingga alat produksi. Nelayan juga terjerat utang untuk beli solar atau perbaikan perahu. Kalau ini dihapuskan, mereka bisa bangkit,” jelasnya.

Darmawangsyah juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program tersebut berjalan optimal. Ia meminta agar pendataan dilakukan secara akurat dan transparan sehingga benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.

“Jangan sampai ada manipulasi data. Ini adalah kesempatan langka yang harus dimanfaatkan secara adil. Kami di Gerindra akan ikut mengawasi dan memastikan pelaksanaannya tepat sasaran,” tegasnya.

Eks Wakil Ketua DPRD Sulsel ini menambahkan, Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional memiliki potensi besar untuk berkembang lebih cepat jika beban struktural petani dan nelayan bisa dikurangi. Program ini, katanya, akan mempercepat transformasi ekonomi berbasis desa dan pesisir.

“Gowa, Bone, Wajo, dan daerah lainnya di Sulsel punya kekuatan di sektor pertanian dan perikanan. Bila pelakunya terbebas dari utang, kita akan melihat lompatan besar dalam kontribusi daerah terhadap ekonomi nasional,” kata Darmawangsyah.

Ia menegaskan bahwa Partai Gerindra, baik di pusat maupun daerah, akan terus menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo yang pro-rakyat. “Kami siap bekerja, mengawal, dan memastikan bahwa keberpihakan ini benar-benar sampai ke tangan rakyat,” pungkasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Legislator DPRD Sulsel Ungkap Celah Pajak Alat Berat, Begini Solusinya
News
Legislator DPRD Sulsel Ungkap Celah Pajak Alat Berat, Begini Solusinya
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Fraksi PKS, Andi Syaifuddin Patahuddin, menilai penerimaan pajak dari penggunaan alat berat, khususnya di sektor pertambangan, belum optimal.
Kamis, 09 Apr 2026 18:45
DPRD Sulsel Soroti Pendidikan Sulsel: TKA Anjlok, Pengawas Minim, Infrastruktur Terbengkalai
Sulsel
DPRD Sulsel Soroti Pendidikan Sulsel: TKA Anjlok, Pengawas Minim, Infrastruktur Terbengkalai
Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Barru dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Selatan Akhir Tahun Anggaran 2025 bidang pendidikan.
Rabu, 08 Apr 2026 15:43
Legislator DPRD Sulsel Desak Dinas Koperasi Transparan Soal Dana Hibah Wisata
News
Legislator DPRD Sulsel Desak Dinas Koperasi Transparan Soal Dana Hibah Wisata
Anggota Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mallarangan Tutu, menyoroti realisasi dana hibah di sektor pariwisata.
Senin, 06 Apr 2026 08:52
Heriwawan Kritik Penambahan Anggaran Rest Area Terbengkalai di Jeneponto dan Sidrap
Sulsel
Heriwawan Kritik Penambahan Anggaran Rest Area Terbengkalai di Jeneponto dan Sidrap
Komisi B DPRD Sulsel menggelar rapat kerja bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel membahas LKPJ Gubernur Sulsel Akhir Tahun Anggaran 2025, berlangsung di kantor sementara dewan pada Rabu (01/04/2026).
Rabu, 01 Apr 2026 15:23
DPRD Sulsel Perjuangkan Nasib 2.825 PPPK yang Kontraknya Segera Berakhir
Sulsel
DPRD Sulsel Perjuangkan Nasib 2.825 PPPK yang Kontraknya Segera Berakhir
Komisi A DPRD Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja membahas nasib ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang masa kontraknya akan berakhir di kantor sementara dewan, Makassar pada Selasa (31/03/2026).
Selasa, 31 Mar 2026 16:02
Berita Terbaru