Pemkab Maros Gelar Forum OPD, Bahas Arah Strategis Pembangunan 2025–2029

MAROS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros mulai merancang arah pembangunan lima tahun ke depan. Ini dilakukan melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Forum OPD 2025–2029 di Gedung Serbaguna Maros, Senin (19/5/2025).

Forum ini menjadi wadah untuk menyelaraskan visi dan misi pemerintah daerah dengan strategi operasional masing-masing OPD, sekaligus membuka ruang diskusi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor.

Bupati Maros, AS Chaidir Syam menjelaskan penyusunan Renstra ini dirancang untuk mendengar langsung masukan dari berbagai pihak yang terlibat dan terdampak oleh kebijakan publik.

"Jadi ini bukan hanya soal rencana kerja internal dinas, tapi bagaimana strategi pembangunan kita selama lima tahun ke depan bisa selaras, terukur, dan berdampak. Karena itu forum ini kami buka dengan menghadirkan stakeholder masing-masing OPD," katanya.

Dia menyebutkan, semua stakeholder dihadirkan dalam kegiatan ini. Diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, serta pihak swasta.

"Ini menjadi penting untuk memastikan perencanaan program tidak hanya berbasis data internal, tetapi juga aspirasi dan kebutuhan lapangan," jelasnya.

Dia juga mengatakan, rencana strategis yang dibahas dalam forum ini juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan 22 program unggulan yang telah ditetapkan bersama Wakil Bupati selama masa kepemimpinan mereka. Salah satunya adalah program Hasta Karya, yang selama ini menjadi ikon gerakan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.

"Kita punya Hasta Karya dan 22 program unggulan. Semuanya harus dijaga keberlanjutannya dan diselaraskan dengan arah pembangunan nasional dan provinsi," katanya.

Renstra OPD ini juga harus disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan program prioritas dari Gubernur Sulawesi Selatan.

Diakuinya penyusunan renstra ini bukanlah hal baru. Hanya saja pendekatan kolaboratif lintas sektor ini sejatinya sudah dilakukan sejak awal masa jabatan. Namun, pandemi Covid-19 sempat membatasi ruang pertemuan dan interaksi secara langsung, sehingga pelibatan masyarakat dan sektor swasta belum maksimal.

"Sebenarnya pendekatan ini sudah kita mulai sejak lima tahun pertama. Tapi karena pandemi, banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan langsung. Sekarang kita maksimalkan kembali," jelasnya.

Tantangan yang dihadapi kata dia saat ini terkait keterbatasan anggaran di tengah tuntutan efisiensi belanja pemerintah.

"Tahun ini adalah tahun efisiensi, jadi memang tantangan terbesar kita adalah keterbatasan anggaran. Sementara kebutuhan dan harapan masyarakat terus meningkat,” kata Bupati.

Namun ia menegaskan keterbatasan anggaran bukan alasan untuk stagnasi. Pemerintah daerah justru didorong untuk lebih kreatif dalam menjalin kemitraan dan menjaring dukungan dari berbagai sumber pendanaan.

“Kita tidak boleh hanya mengacu pada APBD. Harus ada kolaborasi, termasuk dengan sektor swasta, dan tentu saja jemput bola terhadap program-program dari Pak Gubernur dan juga dari pusat," ungkapnya.

Forum OPD ini diharapkan dapat merumuskan Renstra yang realistis, partisipatif, dan terintegrasi. Setiap OPD diberikan ruang untuk menyampaikan strategi, prioritas program, serta kebutuhan pendukung untuk memastikan target pembangunan lima tahun ke depan tercapai secara merata dan berkelanjutan.