DPRD Sulsel Heran, Perusahaan Penambang Emas di Sinjai Mangkir dari RDP
Kamis, 10 Jul 2025 17:02
Komisi D DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) tentang penolakan rencana tambang emas di Sinjai, berlangsung di Gedung Tower DPRD Sulsel pada Kamis (10/07/2025). Foto: Humas DPRD Sulsel
MAKASSAR - Komisi D DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) tentang penolakan rencana tambang emas yang dilakukan PT Trinusa Resources di Sinjai. RDP ini dipimpin oleh Andi Aan Nugraha yang berlangsung di Gedung Tower DPRD Sulsel pada Kamis (10/07/2025).
Sayangnya, pihak perusahaan tambang dari PT Trinusa Resources mangkir atau tidak menghadiri rapat. Tak ada satupun perwakilan dari mereka yang memenuhi undangan resmi ini.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Andi AAN Nugraha menyayangkan ketidakhadiran PT Trinusa Resources. Padahal sebelumnya, ia mendapat konfirmasi bahwa mereka siap hadir.
"Tidak ada alasan (PT Trinusa Resources tidak hadir). Mereka tidak ada konfirmasi ke kami, yang awalnya sudah dikonfirmasi bahwa akan datang, tapi per hari ini mereka tidak balas. Tidak merespon telfon dari staf komisi," kata Andi Aan usai memimpin RDP ini.
Terungkap dalam RDP tersebut, PT Trinusa Resources sudah mengantongi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sejak 2013 lalu. Hanya saja, belum ada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
"Katanya (Pemkab Sinjai) di dalam IUPnya tidak terdapat AMDAL, tidak ada RTRW katanya. Tapi kita tidak bisa menjustifikasi karena tidak melihat langsung IUP yang dimiliki PT Trinusa Resources ini," ujarnya.
IUP OP yang terbit 2013 lalu bakal berlaku sampai 20 tahun, atau hingga 2033 mendatang. IUP OP tersebut mencakup 11.326 hektare yang meliputi empat kecamatan, yaitu Sinjai Selatan, Sinjai Tengah, Sinjai Barat, dan Bulupoddo serta 115 desa.
Meski begitu, Andi Aan mengapresiasi PT Trinusa Resources yang taat bayar pajak setiap tahun meski belum ada kegiatan aktifitas pertambangan.
"Tapi mereka taat, karena kenapa mereka bayar pajak. Mereka bayar PNBP namanya di negara, baik itu di pusat maupun di provinsi," tuturnya.
Sementara itu, perwakilan dari AMPERA, Afandi menegaskan penolakan terhadap segala bentuk aktivitas pertambangan di Sinjai.
"Kami menuntut agar pemerintah dan DPRD mencabut seluruh IUP di wilayah Sinjai, mengumumkan dokumen AMDAL secara terbuka, serta menghentikan seluruh kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi tambang,” tegasnya.
Sindo Makassar telah mencoba menghubungi perwakilan PT Trinusa Resources untuk menanyakan alasan mangkir dari RDP DPRD Sulsel. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban.
Sayangnya, pihak perusahaan tambang dari PT Trinusa Resources mangkir atau tidak menghadiri rapat. Tak ada satupun perwakilan dari mereka yang memenuhi undangan resmi ini.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Andi AAN Nugraha menyayangkan ketidakhadiran PT Trinusa Resources. Padahal sebelumnya, ia mendapat konfirmasi bahwa mereka siap hadir.
"Tidak ada alasan (PT Trinusa Resources tidak hadir). Mereka tidak ada konfirmasi ke kami, yang awalnya sudah dikonfirmasi bahwa akan datang, tapi per hari ini mereka tidak balas. Tidak merespon telfon dari staf komisi," kata Andi Aan usai memimpin RDP ini.
Terungkap dalam RDP tersebut, PT Trinusa Resources sudah mengantongi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sejak 2013 lalu. Hanya saja, belum ada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
"Katanya (Pemkab Sinjai) di dalam IUPnya tidak terdapat AMDAL, tidak ada RTRW katanya. Tapi kita tidak bisa menjustifikasi karena tidak melihat langsung IUP yang dimiliki PT Trinusa Resources ini," ujarnya.
IUP OP yang terbit 2013 lalu bakal berlaku sampai 20 tahun, atau hingga 2033 mendatang. IUP OP tersebut mencakup 11.326 hektare yang meliputi empat kecamatan, yaitu Sinjai Selatan, Sinjai Tengah, Sinjai Barat, dan Bulupoddo serta 115 desa.
Meski begitu, Andi Aan mengapresiasi PT Trinusa Resources yang taat bayar pajak setiap tahun meski belum ada kegiatan aktifitas pertambangan.
"Tapi mereka taat, karena kenapa mereka bayar pajak. Mereka bayar PNBP namanya di negara, baik itu di pusat maupun di provinsi," tuturnya.
Sementara itu, perwakilan dari AMPERA, Afandi menegaskan penolakan terhadap segala bentuk aktivitas pertambangan di Sinjai.
"Kami menuntut agar pemerintah dan DPRD mencabut seluruh IUP di wilayah Sinjai, mengumumkan dokumen AMDAL secara terbuka, serta menghentikan seluruh kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi tambang,” tegasnya.
Sindo Makassar telah mencoba menghubungi perwakilan PT Trinusa Resources untuk menanyakan alasan mangkir dari RDP DPRD Sulsel. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
DPRD Sulsel Pertimbangkan Hak Angket, Data Deviden GMTD Didesak Transparan
Komisi D DPRD Sulsel kembali melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) di kantor sementara DPRD Sulsel, Makassar pada Selasa (24/02/2026).
Selasa, 24 Feb 2026 19:50
Makassar City
Kadir Halid Serap Aspirasi Warga Parang Layang Soal Drainase dan Jalan Lorong
Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Kadir Halid melaksanakan reses masa persidangan II Tahun Anggaran 2025/2026 di Jalan Tinumbu, Kelurahan Parang Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Selasa (24/02/2026).
Selasa, 24 Feb 2026 17:22
Sulsel
Tak Hanya Dengarkan Aspirasi, Zulfikar Limolang Serahkan Bantuan Mesin Jahit untuk UMKM
Sekretaris Komisi B DPRD Sulawesi Selatan, Zulfikar Limolang, kembali turun mendengar aspirasi masyarakat di daerah pemilihan 11 Sulsel dalam agenda reses masa sidang kedua tahun 2025-2026.
Minggu, 22 Feb 2026 13:33
Sulsel
Pelantikan IPHI Sulsel, Rahman Pina Ingatkan Makna Haji Mabrur Sepanjang Hayat
Pelantikan Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Sulawesi Selatan masa bakti 2026–2031 berlangsung khidmat di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jalan Sungai Tangka, Makassar, Senin (16/2/2026).
Senin, 16 Feb 2026 18:56
Sulsel
Rahman Pina Jadikan Reses dan Ramadan Momentum Pererat Persaudaraan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, Rahman Pina, mengawali masa reses masa sidang II Tahun 2025–2026 dengan bersilaturahmi bersama awak media, Senin (16/2/2026).
Senin, 16 Feb 2026 09:16
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pemerintah Kelurahan Kapasa Siapkan Posko Banjir, Warga Pilih Bertahan di Rumah
2
Dari Riuh ke Ruh: Menemukan Pusat Diri dalam Salat Khusyuk
3
Kemenkum Sulsel Siap Implementasikan Pedoman SPAK, SPKP, dan SKM Tahun 2026
4
OJK dan BI Inisiasi Pusat Inovasi Digital Indonesia
5
Pemkab Gowa Libatkan Pemuda Susun Arah Pembangunan 2027
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pemerintah Kelurahan Kapasa Siapkan Posko Banjir, Warga Pilih Bertahan di Rumah
2
Dari Riuh ke Ruh: Menemukan Pusat Diri dalam Salat Khusyuk
3
Kemenkum Sulsel Siap Implementasikan Pedoman SPAK, SPKP, dan SKM Tahun 2026
4
OJK dan BI Inisiasi Pusat Inovasi Digital Indonesia
5
Pemkab Gowa Libatkan Pemuda Susun Arah Pembangunan 2027