Ekosistem Ekonomi Terminal Daya Dihambat Setumpuk Persoalan
Selasa, 22 Jul 2025 19:55
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyidak langsung di terminal Daya, Selasa (22/7/2025). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Terminal Daya, Kota Makassar memiliki potensi besar menjadi terminal modern. Namun, penataan harus dilakukan dengan melibatkan instansi terkait.
"Hari ini, melihat terminal yang letaknya yang sangat strategis, ini sangat memungkinkan untuk menjadi terminal yang berfungsi penuh. Banyak terminal modern yang bisa kita jadikan contoh, tapi kita harus pahami bahwa tidak semua kewenangan ada di pemerintah kota," ujar Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin melakukan inspeksi mendadak (sidak), Selasa (22/7/2025).
Pemkot Makassar akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait, baik dari pemerintah provinsi maupun pusat, guna memastikan pengelolaan terminal dapat berjalan maksimal dan terintegrasi.
"Yang jadi kendala utama adalah maraknya terminal bayangan. Maka, penegakan aturan harus dimaksimalkan. Tapi ini tidak bisa jalan sendiri. Harus ada keterlibatan semua pihak," tegasnya Wali Kota.
Appi juga menekanakan pentingnya memaksimalkan fungsi terminal agar penumpang tidak naik turun di luar kawasan terminal. Idealnya, seluruh penumpang masuk dan turun di dalam terminal. Sehingga ekosistem ekonomi di sekitar terminal bisa tumbuh.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Terminal Makassar Metro, Elber Maqbul Amin, menegaskan bahwa langkah pertama yang akan ditempuh adalah menertibkan operasional Perusahaan Otobus (PO) yang selama ini banyak melakukan bongkar-muat di luar area terminal.
"Jadi yang harus kita tertibkan adalah regulasi PO. Bongkar-muat harus di dalam terminal, baik yang datang maupun yang berangkat. Kalau ini dilakukan, terminal bisa hidup seperti konsep bandara. Penumpang datang, menunggu, bertransaksi, lalu naik kendaraan di dalam area resmi," katanya.
Elber juga mengungkapkan bahwa saat ini setiap malam hingga pagi, ada sekitar 2.000 hingga 3.000 penumpang yang melewati area terminal. Namun karena proses bongkar-muat dilakukan di luar, tidak ada aktivitas ekonomi yang menghidupkan kios-kios UMKM di dalam terminal.
"Kalau 2.000–3.000 orang menunggu di dalam, maka mereka akan belanja, ke toilet, beli minuman, makanan, rokok, dan lainnya. UMKM akan tumbuh. Tapi sekarang, karena semua dilakukan di luar, penumpang hanya lewat. Terminal sepi, ekonomi tidak bergerak," ungkapnya.
Ia juga menuturkan bahwa salah satu kendala utama dalam penataan terminal adalah aspek regulasi yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan melalui balai terkait.
"Kalau soal aturan dan perizinan itu ada di ranah balai. Kami hanya pelaksana di lapangan. Karena itu kami butuh koordinasi lintas instansi, termasuk dukungan dari pemerintah kota. Itulah yang sedang dicari titik temunya oleh Pak Wali Kota," terangnya.
Kata dia, Terminal Daya saat ini memiliki luas yang cukup untuk menampung banyak armada PO, termasuk menyediakan ruang bagi moda transportasi lain seperti pete-pete, ojek, dan kendaraan daring.
Dengan konsep integrasi, Terminal Daya dinilai sangat potensial menjadi pusat transportasi dan ekonomi. Pendapatan harian terminal saat ini berada di kisaran Rp8–9 juta per hari dari retribusi penumpang Rp3.000 dan tarif masuk kendaraan PO Rp15.000 hingga Rp20.000 per unit.
"Kalau bicara dividen, target kita sebelumnya sekitar Rp300 hingga Rp400 juta per tahun. Tapi sampai saat ini belum ada setoran dividen yang terealisasi. Karena pendapatan memang belum optimal," bebernya.
Ia menambahkan, salah satu solusi untuk mendorong pendapatan adalah dengan mengembalikan seluruh aktivitas PO ke dalam terminal dan menerapkan skema parkir dan layanan transportasi terpadu yang bisa meningkatkan jumlah pengunjung dan transaksi.
"Hari ini, melihat terminal yang letaknya yang sangat strategis, ini sangat memungkinkan untuk menjadi terminal yang berfungsi penuh. Banyak terminal modern yang bisa kita jadikan contoh, tapi kita harus pahami bahwa tidak semua kewenangan ada di pemerintah kota," ujar Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin melakukan inspeksi mendadak (sidak), Selasa (22/7/2025).
Pemkot Makassar akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait, baik dari pemerintah provinsi maupun pusat, guna memastikan pengelolaan terminal dapat berjalan maksimal dan terintegrasi.
"Yang jadi kendala utama adalah maraknya terminal bayangan. Maka, penegakan aturan harus dimaksimalkan. Tapi ini tidak bisa jalan sendiri. Harus ada keterlibatan semua pihak," tegasnya Wali Kota.
Appi juga menekanakan pentingnya memaksimalkan fungsi terminal agar penumpang tidak naik turun di luar kawasan terminal. Idealnya, seluruh penumpang masuk dan turun di dalam terminal. Sehingga ekosistem ekonomi di sekitar terminal bisa tumbuh.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Terminal Makassar Metro, Elber Maqbul Amin, menegaskan bahwa langkah pertama yang akan ditempuh adalah menertibkan operasional Perusahaan Otobus (PO) yang selama ini banyak melakukan bongkar-muat di luar area terminal.
"Jadi yang harus kita tertibkan adalah regulasi PO. Bongkar-muat harus di dalam terminal, baik yang datang maupun yang berangkat. Kalau ini dilakukan, terminal bisa hidup seperti konsep bandara. Penumpang datang, menunggu, bertransaksi, lalu naik kendaraan di dalam area resmi," katanya.
Elber juga mengungkapkan bahwa saat ini setiap malam hingga pagi, ada sekitar 2.000 hingga 3.000 penumpang yang melewati area terminal. Namun karena proses bongkar-muat dilakukan di luar, tidak ada aktivitas ekonomi yang menghidupkan kios-kios UMKM di dalam terminal.
"Kalau 2.000–3.000 orang menunggu di dalam, maka mereka akan belanja, ke toilet, beli minuman, makanan, rokok, dan lainnya. UMKM akan tumbuh. Tapi sekarang, karena semua dilakukan di luar, penumpang hanya lewat. Terminal sepi, ekonomi tidak bergerak," ungkapnya.
Ia juga menuturkan bahwa salah satu kendala utama dalam penataan terminal adalah aspek regulasi yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan melalui balai terkait.
"Kalau soal aturan dan perizinan itu ada di ranah balai. Kami hanya pelaksana di lapangan. Karena itu kami butuh koordinasi lintas instansi, termasuk dukungan dari pemerintah kota. Itulah yang sedang dicari titik temunya oleh Pak Wali Kota," terangnya.
Kata dia, Terminal Daya saat ini memiliki luas yang cukup untuk menampung banyak armada PO, termasuk menyediakan ruang bagi moda transportasi lain seperti pete-pete, ojek, dan kendaraan daring.
Dengan konsep integrasi, Terminal Daya dinilai sangat potensial menjadi pusat transportasi dan ekonomi. Pendapatan harian terminal saat ini berada di kisaran Rp8–9 juta per hari dari retribusi penumpang Rp3.000 dan tarif masuk kendaraan PO Rp15.000 hingga Rp20.000 per unit.
"Kalau bicara dividen, target kita sebelumnya sekitar Rp300 hingga Rp400 juta per tahun. Tapi sampai saat ini belum ada setoran dividen yang terealisasi. Karena pendapatan memang belum optimal," bebernya.
Ia menambahkan, salah satu solusi untuk mendorong pendapatan adalah dengan mengembalikan seluruh aktivitas PO ke dalam terminal dan menerapkan skema parkir dan layanan transportasi terpadu yang bisa meningkatkan jumlah pengunjung dan transaksi.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Pemkot Makassar Relokasi Puluhan PKL di Poros BTP Tamalanrea
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus menunjukkan komitmen dalam menata ruang publik agar tetap aman, tertib, dan berfungsi sebagaimana mestinya.
Sabtu, 31 Jan 2026 17:12
Makassar City
Wamen Kependudukan Puji Kolaborasi Pemkot Makassar di Kampung KB Manggala
Wakil Menteri (Wamen) Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, meninjau pelaksanaan program Kampung KB di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
Jum'at, 30 Jan 2026 20:33
News
Bongkar Lapak, Fungsi Jalur Pedestrian di Jl Sultan Alauddin Kembali
Pemkot Makassar menertibkan bangunan liar berupa lapak PKL yang berdiri di atas trotoar dan saluran drainase di kawasan Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Rappocini, Rabu (28/1/2026).
Rabu, 28 Jan 2026 18:41
Makassar City
Ray Suryadi Desak Pemkot Makassar Segera Lakukan Perbaikan Total Pasar Paotere
Kondisi infrastruktur Pasar Ikan Pelabuhan Paotere saat ini berada pada titik darurat. Kerusakan yang sangat mengkhawatirkan memicu desakan untuk segera dilakukan perbaikan total maupun penataan ulang.
Selasa, 27 Jan 2026 15:23
Makassar City
Respons Aduan Lontara+, Pemerintah Kelurahan Kapasa Tertibkan PKL
Pemerintah Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan, wilayah Kelurahan Kapasa, Kota Makassar, Senin (26/1/2026).
Senin, 26 Jan 2026 20:04
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Maros Masuk Kandidat Kabupaten Antikorupsi 2026
2
Bukan Plh, Prof Faridah Patittingi Diperkenalkan sebagai Plt Rektor UNM
3
PT Vale Dorong Jurnalisme Profesional Lewat Uji Kompetensi Wartawan
4
6 Calon Rektor IAIN Bone 2026-2030 Lolos Pertimbangan Senat, Diusul ke Menag
5
Jadi Plt Rektor UNM, Prof Farida Fokus Layanan Mahasiswa dan Riset
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Maros Masuk Kandidat Kabupaten Antikorupsi 2026
2
Bukan Plh, Prof Faridah Patittingi Diperkenalkan sebagai Plt Rektor UNM
3
PT Vale Dorong Jurnalisme Profesional Lewat Uji Kompetensi Wartawan
4
6 Calon Rektor IAIN Bone 2026-2030 Lolos Pertimbangan Senat, Diusul ke Menag
5
Jadi Plt Rektor UNM, Prof Farida Fokus Layanan Mahasiswa dan Riset