Aksi Demonstrasi di Maros Berjalan Damai, Massa Tuntut 9 Poin

MAROS - Sekitar 300 orang massa yang tergabung dalam Aliansi Maros Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati dan Gedung DPRD Maros, Senin (1/9/2025).

Massa aksi menyuarakan sembilan poin tuntutan dengan lantang di depan gedung DPRD. Para jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maros keluar menemui pengunjuk rasa.

Dengan menggunakan mikrofon milik massa, perwakilan forkopimda berorasi sekaligus duduk bersama pengunjuk rasa.

Jenderal Lapangan aksi, Agung Maharu, menyampaikan sejumlah tuntutan utama dari Aliansi Maros Menggugat. Dia menekankan adanya revisi tunjangan DPR RI yang dinilai berlebihan dan mencederai rasa keadilan rakyat.

"Mendesak agar Presiden segera mencopot Kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi kepolisian atas tindakan represif aparat," tegasnya.

Selain itu, massa juga meminta pemerintah segera memberantas praktik korupsi, mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset, serta mendorong lahirnya regulasi ketenagakerjaan yang lebih berpihak kepada buruh.

Agung juga menyinggung sejumlah isu nasional, termasuk tragedi KM 50 yang dianggap belum jelas penyelesaiannya.

"Usut tuntas dalang tragedi KM 50. Usut pula ijazah palsu Presiden Jokowi demi menjamin integritas kepemimpinan nasional," tambahnya.

Perwakilan dari KSPSI Maros, Andi Ahmad Husein turut menyoroti isu lokal. Mereka mendesak Kejaksaan Negeri Maros menuntaskan kasus dugaan korupsi di BPKA Sulsel, serta meminta Pemda Maros memperbaiki jalan di kawasan Pattene.

"Sudah ada korban kepala pecah akibat kondisi jalan rusak, sementara jalur itu masih digunakan pihak industri setiap hari," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Maros, AS Chaidir Syam, menyampaikan seluruh aspirasi massa akan diteruskan ke pemerintah pusat, DPR RI, hingga instansi terkait lainnya.

"Semua aspirasi akan kami sampaikan. Untuk perbaikan infrastruktur, itu juga akan menjadi perhatian pemerintah daerah," ujarnya.