Pimpinan DPRD Sulsel Desak Pemprov Segera Perbaiki Jalan Provinsi Rusak Berat
Selasa, 09 Mei 2023 00:15

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman bersama Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif. Foto: IST
MAKASSAR - Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif menerima aspirasi Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak (IPPEMSI) yang menuntut perbaikan jalan Simbuang-Mappak untuk segera dikerjakan. Pasalnya kondisi jalan itu sudah dalam kategori rusak parah.
Syahar menekankan, DPRD Sulsel akan mengawal aspirasi tersebut. Termasuk jalan yang terletak di Lembang Makkodo, Kecamatan Simbuang Tana Toraja. Apalagi ruas jalan itu menjadi kewenangan Pemprov Sulsel.
"Kami sampaikan kepada adik-adik Mahasiswa bahwa DPRD Sulsel akan mengawal tuntutan tersebut untuk segera meminta pemerintah provinsi melakukan pengerjaan. Dan ada beberapa anggota DPRD Dapil Toraja yang akan mengawal aspirasi tersebut karena memang saat ini kita fokus melakukan pengawasan untuk perbaikan infrastruktur," kata Syahar dalam rapat dengar pendapat (RDP).
Dia menyampaikan bahwa pada kegiatan RDP banyak juga yang disinggung soal infrastruktur di Sulsel yang pengerjaanya tidak bagus. Sehingga melalui aspirasi IPPEMSI, DPRD Sulsel meminta kepada PUTR Sulsel untuk menyelesaikan secepatnya.
"Ada banyak infrastruktur yang sudah dianggarkan tapi belum dikerjakan. Diantaranya terkait Jalan Poros Simbuang Mappak di Tana Toraja dan untuk daerah yang belum selesai infrastrukturnya seperti Antang. Kemudian Sidrap dan Soppeng dan beberapa ruas provinsi lainnya," bebernya.
"Jadi tentu evaluasi kinerja tahun 2022, yang kemarin ada beberapa persoalan. Anggaran yang sudah ada tapi kontraktor yang tidak mampu menyelesaikan. Yang pada akhirnya terbengkalai beberapa bulan, berdampak ke masyarakat," sambungnya.
Menurut Syahar, jalan keluar yang diberikan oleh PUTR bahwa akan dikontrak ulang, agar pengerjaannya bisa dilanjutkan. Seperti jalur di Soppeng menuju Barru yang bermasalah pada 2022.
"Adapun penganggaran tahun 2022 tadi di rapat, kami meminta bersama ketua komisi D supaya cepat dijalankan. Seperti kasus Antang ini harus cepat dikasih jalan. Kasihan masyarakat di situ. Kemudian jalur Gowa, Sinjai dan lain-lain," bebernya.
Sekretaris Nasdem Sulsel ini melanjutkan, pada wilayah Simbuang terdapat jalan provinsi yang menghubungkan antara Tana Toraja dengan Pinrang. Jalan itu melalui daerah perkebunan kopi, sehingga bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi ke depannya.
"Sudah ada pengerjaan yang terealisasi akan tetapi adik-adik mahasiswa meminta sambungannya. Ini ada anggarannya Rp17 miliar. Sambungannya sudah ada. Diminta pengawalannya supaya tidak salah-salah pengerjaannya," jelasnya.
Selain itu, Syahar juga mendesak Gubernur Sulsel untuk memperhatikan Jalan Provinsi Sidrap-Soppeng, Anabanua (Wajo)-Wette (Sidrap) dan jalan provinsi lainnya yang menjadi tanggung jawabnya.
Dia menilai, masyarakat sudah lama menderita makan debu di saat kemarau. Saat musim hujan jalanan tersebut bagaikan kubangan lumpur. “Akibat banyaknya lubang, biaya transportasi jadi mahal dan lambat,” sebutnya.
“Saya sangat kesal sekali dengan tidak becusnya penyelesain Jalan Poros Sidrap-Soppeng. Apa lagi kami di DPRD sudah berjuang untuk anggaran ruas Sidrap-Soppeng dan Pinrang senilai Rp64 miliar,” tegas Syahar.
Syahar mendesak Gubernur Sulsel untuk mempercepat penyelesaian masalah infrastruktur di Sulsel. “Janji gubernur tahun 2022 jalan poros semua diselesaikan. Sessajaki kalau begini anggaran sudah ada, tapi tidak dituntaskan. Rakyat menderita tiap hari lewati jalan rusak,” tutupnya.
Syahar menekankan, DPRD Sulsel akan mengawal aspirasi tersebut. Termasuk jalan yang terletak di Lembang Makkodo, Kecamatan Simbuang Tana Toraja. Apalagi ruas jalan itu menjadi kewenangan Pemprov Sulsel.
"Kami sampaikan kepada adik-adik Mahasiswa bahwa DPRD Sulsel akan mengawal tuntutan tersebut untuk segera meminta pemerintah provinsi melakukan pengerjaan. Dan ada beberapa anggota DPRD Dapil Toraja yang akan mengawal aspirasi tersebut karena memang saat ini kita fokus melakukan pengawasan untuk perbaikan infrastruktur," kata Syahar dalam rapat dengar pendapat (RDP).
Dia menyampaikan bahwa pada kegiatan RDP banyak juga yang disinggung soal infrastruktur di Sulsel yang pengerjaanya tidak bagus. Sehingga melalui aspirasi IPPEMSI, DPRD Sulsel meminta kepada PUTR Sulsel untuk menyelesaikan secepatnya.
"Ada banyak infrastruktur yang sudah dianggarkan tapi belum dikerjakan. Diantaranya terkait Jalan Poros Simbuang Mappak di Tana Toraja dan untuk daerah yang belum selesai infrastrukturnya seperti Antang. Kemudian Sidrap dan Soppeng dan beberapa ruas provinsi lainnya," bebernya.
"Jadi tentu evaluasi kinerja tahun 2022, yang kemarin ada beberapa persoalan. Anggaran yang sudah ada tapi kontraktor yang tidak mampu menyelesaikan. Yang pada akhirnya terbengkalai beberapa bulan, berdampak ke masyarakat," sambungnya.
Menurut Syahar, jalan keluar yang diberikan oleh PUTR bahwa akan dikontrak ulang, agar pengerjaannya bisa dilanjutkan. Seperti jalur di Soppeng menuju Barru yang bermasalah pada 2022.
"Adapun penganggaran tahun 2022 tadi di rapat, kami meminta bersama ketua komisi D supaya cepat dijalankan. Seperti kasus Antang ini harus cepat dikasih jalan. Kasihan masyarakat di situ. Kemudian jalur Gowa, Sinjai dan lain-lain," bebernya.
Sekretaris Nasdem Sulsel ini melanjutkan, pada wilayah Simbuang terdapat jalan provinsi yang menghubungkan antara Tana Toraja dengan Pinrang. Jalan itu melalui daerah perkebunan kopi, sehingga bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi ke depannya.
"Sudah ada pengerjaan yang terealisasi akan tetapi adik-adik mahasiswa meminta sambungannya. Ini ada anggarannya Rp17 miliar. Sambungannya sudah ada. Diminta pengawalannya supaya tidak salah-salah pengerjaannya," jelasnya.
Selain itu, Syahar juga mendesak Gubernur Sulsel untuk memperhatikan Jalan Provinsi Sidrap-Soppeng, Anabanua (Wajo)-Wette (Sidrap) dan jalan provinsi lainnya yang menjadi tanggung jawabnya.
Dia menilai, masyarakat sudah lama menderita makan debu di saat kemarau. Saat musim hujan jalanan tersebut bagaikan kubangan lumpur. “Akibat banyaknya lubang, biaya transportasi jadi mahal dan lambat,” sebutnya.
“Saya sangat kesal sekali dengan tidak becusnya penyelesain Jalan Poros Sidrap-Soppeng. Apa lagi kami di DPRD sudah berjuang untuk anggaran ruas Sidrap-Soppeng dan Pinrang senilai Rp64 miliar,” tegas Syahar.
Syahar mendesak Gubernur Sulsel untuk mempercepat penyelesaian masalah infrastruktur di Sulsel. “Janji gubernur tahun 2022 jalan poros semua diselesaikan. Sessajaki kalau begini anggaran sudah ada, tapi tidak dituntaskan. Rakyat menderita tiap hari lewati jalan rusak,” tutupnya.
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
DPRD Sulsel bersama BPJS Ketenagakerjaan Kompak Kawal Perlindungan Pekerja
Pimpinan dan Anggota DPRD Sulsel menerima audiensi dari Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu.
Rabu, 10 Sep 2025 20:35

Sulsel
DPRD Sulsel Minta Kaji Ulang Anggaran Rp12 Miliar untuk Bangun Taman di CPI
DPRD Sulsel menyoroti rencana pembangunan taman di Center Point of Indonesia (CPI) yang akan dilakukan Pemprov. Sebab anggarannya mencapai Rp12 miliar dalam APBD Perubahan 2025.
Rabu, 10 Sep 2025 18:46

News
Menko Yusril Kunjungi Para Tersangka Kasus Pembakaran Kantor DPRD di Makassar
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengunjungi para tersangka kasus kerusuhan dan pembakaran dua gedung DPRD di Makassar
Rabu, 10 Sep 2025 15:23

Sulsel
Rapat Hingga Larut Malam, DPRD Sulsel Minta Bantuan untuk Petani dan Nelayan Ditambah
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel melaksanakan rapat marathon di ruang rapat Kantor Dinas Bina Marga dan Konstruksi hingga pukul 22.20 larut malam pada (09/09/2025).
Selasa, 09 Sep 2025 23:23

News
Investasi Jumbo Zhenshi untuk Benahi Infrastruktur Bandara & Jalan di Morowali
Zhenshi Holding Group merampungkan dua proyek tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Kabupaten Morowali. Masing-masing perbaikan bandara dan jalan.
Selasa, 09 Sep 2025 17:17
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Dua Komisioner Bawaslu Palopo Terbukti Langgar Kode Etik, Disanksi Peringatan
2

Dari Aksi Massa ke Reshuffle Kabinet Presiden Prabowo
3

Triwarna dan Reclaiming Ruang Politik
4

Jaksa Asal Pangkep Nurul Wahida Rifal Raih Gelar Doktor di Universitas Pasundan
5

Menko Yusril Kunjungi Para Tersangka Kasus Pembakaran Kantor DPRD di Makassar
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Dua Komisioner Bawaslu Palopo Terbukti Langgar Kode Etik, Disanksi Peringatan
2

Dari Aksi Massa ke Reshuffle Kabinet Presiden Prabowo
3

Triwarna dan Reclaiming Ruang Politik
4

Jaksa Asal Pangkep Nurul Wahida Rifal Raih Gelar Doktor di Universitas Pasundan
5

Menko Yusril Kunjungi Para Tersangka Kasus Pembakaran Kantor DPRD di Makassar