Lokasi Pembebasan Lahan Kereta Api di Parepare Berubah

PAREPARE - Titik lokasi pembebasan lahan untuk jalur kereta api rute Makassar-Parepare, berubah. Hal itu setelah dilakukan pengkajian dan analisis terkait anggaran yang dinilai akan lebih boros ketika plan awal jalur lurus ke Parepare dipaksakan.

Hal itu dikemukakan Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan, Jumardi di sela sosialisasi kebijakan dan strategi pengembangan perkeretaapian jalur Makassar-Parepare, dalam mendukung pariwisata khususnya Sulsel, yang digelar Baketrans bersama Komisi V DPR-RI, di Hotel Bukit Kenari Parepare, Rabu (11/5/2023).

Baca Juga: Gubernur Sulsel Minta Proyek Kereta Api Sulsel Tetap Jalan

Jumardi mengemukakan, pembangunan rel kereta api belum dilakukan hingga ke Parepare karena masih adanya kendala teknis. Salah satunya, karena kontur biografis atau garis imajiner Parepare yang didominasi pegunungan.

"Kalau kita mempertahankan jalur kereta api itu lurus, maka harus dilakukan pembangunan terowongan, dan setidaknya tiga setengah kilometer. Itu membutuhkan anggaran hingga dua triliun rupiah," jelasnya.

Umar menjabarkan, ada tiga alternatif teknologi konstruksi perkeretaapian yang diterapkan, diantaranya, underground (terowongan bawah tanah, at grade (rel yang menempel di tanah), dan Flyover. Namun, ketiganya memiliki konsekuensi anggaran.

Dia mencontohkan, biaya rel kereta api terowongan bawah tanah, sepuluh kali lipat dari biaya rel kereta api sistem at geade. Jika pembangunan rel yang menempel di tanah menelan anggaran hingga Rp50 Miliar, maka biaya untuk rel terowongan bawah tanah menembus angka Rp2 Triliun hanya untuk tiga kilo terowongan.

"Inilah yang kemudian menjadi pertimbangan, sehingga plan awal pembebasan lahan kereta api di Parepare dibatalkan, dan hingga kini belum ditetapkan kembali. Selain butuh penetapan kebijakan gubernur, juga harus lakukan pengkajian ulang," paparnya.

Terkait itu, lanjutnya lagi, perlu dilakukan review dengan meminta pendapat, mana yang secara ekonomis, efektif dan efisien untuk dilakukan. Jika tetap menggunakan plan yang lama, dipastikan ada konsekuensi biaya yang sangat besar tapi tidak ada dampak ekonomi sama sekali.

Baca Juga: Diresmikan Jokowi, 26 Lahan Kereta Api Di Desa Salenrang Belum Terbayar

"Sementara pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat ini adalah trans Sulawesi lewat jalur kereta api, yang nantinya akan menghubungkan Sulsel, Sulbar, Sulteng, hingga Kota Manado, yang harus memberi dampak ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.

Sementara Anggota Dewan Komisi V DPR RI Dapil Sulsel II, Muhammad Aras mengatakan, pihaknya berharap pembangunan rel kereta api jalur Makassar-Parepare, bisa betul-betul rampung tahun 2024 mendatang, sebelum masa jabatan presiden Joko Widodo berakhir.

"Karena ini sudah cukup lama sejak awal pembangunannya tahu 2015 lalu. Tentunya kami dari DPR akan terus mensupport, baik dari segi anggaran, kebijakan maupun pengawasan. Terkait pembebasan lahan, jika seluruh persyaratan dasar telah terpenuhi, tentu akan kita dukung dengan anggaran," ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan rel kereta api di Sulsel, bisa terkoneksi dengan transportasi lainnya, seperti bandara, pelabuhan dan transportasi darat, yang diyakini bisa mengurangi biaya transportasi masyarakat, dan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Dan kami juga meminta pada pihak KAI agar nantinya jika telah difungsikan maksimal, agar menetapkan tarif yang lebih terjangkau bagi masyarakat," tandasnya.