Meski Sudah Ajukan Bacaleg, Golkar Sulsel Belum Kocok Nomor Urut

Senin, 15 Mei 2023 07:00
Meski Sudah Ajukan Bacaleg, Golkar Sulsel Belum Kocok Nomor Urut
Pengurus DPD I Golkar Sulsel. Foto: Sindo Makassar
Comment
Share
MAKASSAR - Partai Golkar Sulsel belum menentukan nomor urut Bacalegnya. Meski mereka sudah mengajukan daftarnya ke KPU Sulsel pada Ahad (14/5) kemarin.

Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe menegaskan hal itu. Dia mengatakan, komposisi Bacaleg yang diajukan ke KPU belum termasuk nomor urutnya.

“Kalau nomor urut belum. Jelang DCT baru ditahu nomor urutnya. Nanti kita akan lakukan rapat internal untuk membahas hal itu,” kata TP sapaannya usai mengajukan Bacaleg ke KPU Sulsel, kemarin.

Dia meminta Bacaleg tetap bersabar untuk penentuan nomor urut. Sebab bakal ada kebijakan khusus soal keputusan ini.

"Ini perlu dimaknai hakikat dari tidak dipasangnya nomor urut. Sifatnya hanya alfabet. Nanti ada pertemuan dan keputusan secara khusus dari Ketum terkait penomoran nomor urut,” jelasnya.



Golkar Sulsel melengkapi 85 Bacaleg yang didorong bertarung di 11 Dapil. TP mendorong agar setiap Caleg nantinya turut melakukan sosialisasi Capres usungan Beringin di Pilpres 2024.

"Kami sangat berharap kepada 85 bacaleg ini bekerja secara masif terstruktur untuk kemenangan partai Golkar. Bukan hanya di legislatif tetapi juga kemenangan Golkar di Pilpres,” ujarnya.

Wali Kota Parepare ini punya target tinggi di Pileg 2024. Dia begitu optimis bisa mendongkrak kursi Golkar. TP bahkan bercita-cita partainya mampu mengusung tunggal di Pilgub Sulsel 2024.

"Kalau kita mau realistis nih, 13 kursi di 2019 itu di semua 11 dapil terpenuhi minimal 1 kursi. Ada dua dapil yang dua kursi. Dapil 6 dan dapil 11. Sehingga kita mendapatkan 13 kursi,” paparnya.

“Target kami sangat minimal bisa mencapai 20 persen dari kursi yang ada atau 17 kursi. Supaya bisa tetap pimpinan DPRD dan juga bisa mengusung sendiri gubernur Sulsel,” sambungnya.



Meski begitu, Golkar Sulsel tidak bisa menggaransi soal daftar caleg sementara (DCS) sekarang ini. TP bilang, komposisi Bacalegnya masih bisa berubah di DCT nanti.

"Masih berpotensi yang ada sekarang diganti. Karena arahannya bahwa yang ada di dalam ruangan bukan sebuah jaminan namanya tercamtum dalam DCT. Masih bisa berubah dari kurung waktu yang ada,” bebernya.
(UMI)
Berita Terkait
Legislator DPRD Sulsel Ungkap Celah Pajak Alat Berat, Begini Solusinya
News
Legislator DPRD Sulsel Ungkap Celah Pajak Alat Berat, Begini Solusinya
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Fraksi PKS, Andi Syaifuddin Patahuddin, menilai penerimaan pajak dari penggunaan alat berat, khususnya di sektor pertambangan, belum optimal.
Kamis, 09 Apr 2026 18:45
DPRD Sulsel Soroti Pendidikan Sulsel: TKA Anjlok, Pengawas Minim, Infrastruktur Terbengkalai
Sulsel
DPRD Sulsel Soroti Pendidikan Sulsel: TKA Anjlok, Pengawas Minim, Infrastruktur Terbengkalai
Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Barru dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Selatan Akhir Tahun Anggaran 2025 bidang pendidikan.
Rabu, 08 Apr 2026 15:43
Legislator DPRD Sulsel Desak Dinas Koperasi Transparan Soal Dana Hibah Wisata
News
Legislator DPRD Sulsel Desak Dinas Koperasi Transparan Soal Dana Hibah Wisata
Anggota Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mallarangan Tutu, menyoroti realisasi dana hibah di sektor pariwisata.
Senin, 06 Apr 2026 08:52
Teknologi Barcode Amankan Musda Golkar Sulsel, Hanya Peserta Resmi yang Lolos
Sulsel
Teknologi Barcode Amankan Musda Golkar Sulsel, Hanya Peserta Resmi yang Lolos
Panitia Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sulawesi Selatan menerapkan sistem keamanan ketat dengan menggunakan teknologi barcode untuk memverifikasi keabsahan peserta.
Minggu, 05 Apr 2026 20:28
Heriwawan Kritik Penambahan Anggaran Rest Area Terbengkalai di Jeneponto dan Sidrap
Sulsel
Heriwawan Kritik Penambahan Anggaran Rest Area Terbengkalai di Jeneponto dan Sidrap
Komisi B DPRD Sulsel menggelar rapat kerja bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel membahas LKPJ Gubernur Sulsel Akhir Tahun Anggaran 2025, berlangsung di kantor sementara dewan pada Rabu (01/04/2026).
Rabu, 01 Apr 2026 15:23
Berita Terbaru