Meski Sudah Ajukan Bacaleg, Golkar Sulsel Belum Kocok Nomor Urut

Senin, 15 Mei 2023 07:00
Meski Sudah Ajukan Bacaleg, Golkar Sulsel Belum Kocok Nomor Urut
Pengurus DPD I Golkar Sulsel. Foto: Sindo Makassar
Comment
Share
MAKASSAR - Partai Golkar Sulsel belum menentukan nomor urut Bacalegnya. Meski mereka sudah mengajukan daftarnya ke KPU Sulsel pada Ahad (14/5) kemarin.

Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe menegaskan hal itu. Dia mengatakan, komposisi Bacaleg yang diajukan ke KPU belum termasuk nomor urutnya.

“Kalau nomor urut belum. Jelang DCT baru ditahu nomor urutnya. Nanti kita akan lakukan rapat internal untuk membahas hal itu,” kata TP sapaannya usai mengajukan Bacaleg ke KPU Sulsel, kemarin.

Dia meminta Bacaleg tetap bersabar untuk penentuan nomor urut. Sebab bakal ada kebijakan khusus soal keputusan ini.

"Ini perlu dimaknai hakikat dari tidak dipasangnya nomor urut. Sifatnya hanya alfabet. Nanti ada pertemuan dan keputusan secara khusus dari Ketum terkait penomoran nomor urut,” jelasnya.



Golkar Sulsel melengkapi 85 Bacaleg yang didorong bertarung di 11 Dapil. TP mendorong agar setiap Caleg nantinya turut melakukan sosialisasi Capres usungan Beringin di Pilpres 2024.

"Kami sangat berharap kepada 85 bacaleg ini bekerja secara masif terstruktur untuk kemenangan partai Golkar. Bukan hanya di legislatif tetapi juga kemenangan Golkar di Pilpres,” ujarnya.

Wali Kota Parepare ini punya target tinggi di Pileg 2024. Dia begitu optimis bisa mendongkrak kursi Golkar. TP bahkan bercita-cita partainya mampu mengusung tunggal di Pilgub Sulsel 2024.

"Kalau kita mau realistis nih, 13 kursi di 2019 itu di semua 11 dapil terpenuhi minimal 1 kursi. Ada dua dapil yang dua kursi. Dapil 6 dan dapil 11. Sehingga kita mendapatkan 13 kursi,” paparnya.

“Target kami sangat minimal bisa mencapai 20 persen dari kursi yang ada atau 17 kursi. Supaya bisa tetap pimpinan DPRD dan juga bisa mengusung sendiri gubernur Sulsel,” sambungnya.



Meski begitu, Golkar Sulsel tidak bisa menggaransi soal daftar caleg sementara (DCS) sekarang ini. TP bilang, komposisi Bacalegnya masih bisa berubah di DCT nanti.

"Masih berpotensi yang ada sekarang diganti. Karena arahannya bahwa yang ada di dalam ruangan bukan sebuah jaminan namanya tercamtum dalam DCT. Masih bisa berubah dari kurung waktu yang ada,” bebernya.
(UMI)
Berita Terkait
Massa Geruduk DPRD Sulsel, Desak Bentuk Pansus Hak Angket Usut GMTD
Sulsel
Massa Geruduk DPRD Sulsel, Desak Bentuk Pansus Hak Angket Usut GMTD
Massa yang tergabung dalam Komite Adat Budaya Peduli Tanah Ulayat menggeruduk kantor sementara DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo, Kamis (16/7/2026).
Kamis, 16 Jul 2026 12:32
6 Fraksi DPRD Sulsel Serahkan Dokumen Perbaikan Hak Angket CPI ke Pimpinan
Sulsel
6 Fraksi DPRD Sulsel Serahkan Dokumen Perbaikan Hak Angket CPI ke Pimpinan
Dokumen perbaikan usulan hak angket terkait kerja sama Pemprov Sulsel dengan PT Yasmin Bumi Asri atas reklamasi Centre Point of Indonesia (CPI) telah rampung.
Rabu, 15 Jul 2026 17:22
PB IPMIL Raya Gandeng DPRD Sulsel Kawal Pembangunan Luwu Raya
Sulsel
PB IPMIL Raya Gandeng DPRD Sulsel Kawal Pembangunan Luwu Raya
Pengurus Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu Raya (PB IPMIL Raya) melakukan silaturahmi dengan Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, di Kantor Sementara DPRD Sulsel, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Selasa (14/07/2026).
Selasa, 14 Jul 2026 22:34
Program MYP Pemprov Sulsel Banyak Dipuji Petani Desa
News
Program MYP Pemprov Sulsel Banyak Dipuji Petani Desa
Anggota Fraksi Partai NasDem DPRD Sulsel, Mizar Roem, memberikan apresiasi terhadap jawaban Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025
Kamis, 02 Jul 2026 11:42
Sejumlah Fraksi DPRD Beri Apresiasi Jawaban Ranperda Pertanggunganjawaban APBD 2025
News
Sejumlah Fraksi DPRD Beri Apresiasi Jawaban Ranperda Pertanggunganjawaban APBD 2025
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan komitmen Pemprov Sulsel terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, sehingga APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rabu, 01 Jul 2026 22:43
Berita Terbaru