BPBD Makassar Perkuat Koordinasi Lintas Sektor, Siapkan Penanganan Dampak Kekeringan

MAKASSAR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar mulai melakukan langkah antisipasi menghadapi dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Selain menyalurkan bantuan air bersih, BPBD juga memperkuat koordinasi lintas sektor dan menyiapkan rekomendasi penetapan status tanggap darurat.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Makassar, Fadli Tahar, mengatakan intervensi telah dilakukan meski status tanggap darurat belum ditetapkan. Prioritas penanganan diberikan kepada wilayah yang mengandalkan air tanah sebagai sumber air bersih.

"Hari ini kita telah melakukan intervensi di beberapa tempat, walaupun belum masuk dalam SK Tanggap Darurat. Namun, beberapa daerah atau wilayah di Kota Makassar yang merupakan sumber airnya dari air tanah, itulah prioritas pertama yang perlu kita intervensi. Kami telah melakukan penyaluran intervensi secara langsung," jelasnya, Rabu (15/7/2026).

Salah satu wilayah yang menjadi prioritas adalah Kecamatan Ujung Tanah. BPBD telah menyalurkan tandon air ke sejumlah kelurahan yang tidak memperoleh pasokan dari Perumda Air Minum (PDAM).

"Ada 17 kelurahan di sekitar Kecamatan Ujung Tanah yang kami antarkan tandon. Jadi, daerah-daerah ini adalah yang perlu diketahui yang bukan pelanggan PDAM, artinya tidak mendapat pasokan air dari PDAM yang memang dari air bawah tanah. Ya sekarang mungkin airnya sudah kering dan tidak ada pasokan lagi air. Nah, itulah yang perlu kita utamakan dulu semua pelanggan-pelanggan, semua warga Kota Makassar yang kekurangan air dan tidak bisa, seperti daerah pesisir, sekitar Buloa, di Ujung Tanah, Tallo, dan sebagainya," sambung Fadli.

BPBD saat ini memiliki sekitar 100 unit tandon air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan awal masyarakat terdampak. Penambahan tandon akan dilakukan setelah status tanggap darurat ditetapkan.

"Untuk saat ini stok tandon kami kurang lebih ada 100, itu yang kami supply dulu. Sehingga nantinya kalau memang perlu, setelah SK Tanggap Darurat kami bisa melakukan pembelian tandon itu sekaligus dengan uang-uang operasional. Sekarang juga ini sudah banyak juga potensi relawan, masyarakat, perusahaan swasta dan lainnya yang menawarkan kepada kami untuk membantu dalam hal suplai air bersih dalam hal ini," ujarnya saat ditemui di Butter Plate Cafe & Patisserie.

Fadli menjelaskan, BPBD bersama sejumlah instansi telah menggelar rapat koordinasi untuk membahas potensi kekeringan dan penurunan debit air. Rapat tersebut diikuti BMKG, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), PDAM, Dinas Pemadam Kebakaran, Basarnas, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

"Kami berdasarkan rakor kami kemarin dengan sejumlah stakeholder, ada BMKG, BBWS, PDAM, Damkar, Basarnas, dan beberapa stakeholder Tanggap Bencana yang lainnya, kami melakukan rapat koordinasi terkait potensi kekeringan, terkait debit suplai air yang terus menurun. Sehingga kami membuat rekomendasi untuk membuat SK atau status Tanggap Darurat," jelasnya.

Menurut Fadli, penetapan status tanggap darurat bukan menunjukkan kelemahan pemerintah, melainkan menjadi dasar untuk menggerakkan seluruh sumber daya secara terpadu.

"Sehingga nantinya dengan Tanggap Darurat bukan berarti kita lemah, tetapi memberikan sinyal bahwa kita harus, program rencana ini harus kita lakukan secara masif, secara bersama-sama dengan semua masyarakat, stakeholder, perusahaan dan sebagainya. Sehingga hal ini persoalan besar apapun kalau kita kerjakan secara bersama-sama, maka kita yakin dan percaya semua ini bisa kita atasi. Terutama pelibatan masyarakat dalam hal ini, seperti ada obeksi pasar, kelurahan, termasuk untuk TRW kita juga sangat bagus sekali, kita siapkan mereka, yang paling penting di sini adalah ada komando," imbuhnya.

Ia mengatakan BPBD telah menyiapkan rencana kontinjensi dan petunjuk teknis berdasarkan pengalaman penanganan kekeringan pada 2023. Berbagai unsur, termasuk TNI dan Polri, juga telah menyatakan kesiapan mendukung operasi penanganan.

"Hal ini sudah terjadi di tahun 2023, sehingga kita sudah punya pengalaman. Jadi kekurangan-kekurangan di seputar kita di tahun 2023, kita bisa jadikan bahan untuk memperbaiki ini sekarang. Dan saya rasa dengan dukungan PDAM, Damkar, Balai Besar, dan semua TNI/Polri terutama yang kita tahu mempunyai potensi besar. Kemarin rapat itu kita libatkan ada lima pasukan unsur TNI, yaitu Raider, Kaveleri, Zipur, Satrol, dan Marinir. Mereka semua mempunyai armada juga dan dari pihak kepolisian juga sudah siap semua dari Sabrimob, dari Polrestabes, dan semua unsur-unsur pembina lainnya untuk masa tanggap darurat ini," terangnya kepada awak media.

Setelah status tanggap darurat ditetapkan, BPBD akan membagi tugas setiap instansi melalui sistem shelter sesuai bidang masing-masing.

"Tentu saja ada nanti kita bagi berapa shelter-shelter seperti shelter penyediaan air dari PDAM, shelter keamanan dari TNI/Polri berikut penyalurannya, shelter informasi lainnya dari BMKG, semua itu menjadi dasar nanti. Sehingga rencana Makassar ke depan ini dapat kita atasi secara bersama-sama," ucapnya.

Saat ini, fokus utama BPBD adalah menyiapkan tandon air sebagai langkah awal penanganan.

"Jadi yang paling pertama kita lakukan sekarang adalah penyiapan tandon ya. Untuk air yang bisa disupply sekarang ada beberapa dari PDAM berkerja sama mungkin camat dengan PDAM. Tetapi untuk skala besarnya, kami sudah siapkan Renops (Rencana Operasi). Artinya kalau skala besar secara masif ini, harus betul-betul kita punya modalitas, peralatan, sumber daya yang besar," tegas Fadli.

Untuk mendukung operasi di lapangan, BPBD juga mendorong percepatan pencairan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

"Itulah kita punya perlu bantuan, perlu cair anggaran BTT untuk mengintervensi semua ini. Jadi secara masif ya kita bisa dengan rencana operasi ini ya kita bisa buatkan protokol penanganan untuk kekeringan ini. Untuk bagaimana supaya masyarakat dapat, BPBD, semua stakeholder, dan pemerintah selalu siap dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang termasuk kekeringan ini. Informasi tentang kekeringan dahsyat ini sudah diumumkan daripada pemerintah pusat. Sudah diumumkan dan BMKG, untuk selalu kita antisipasi. Jadi Insyaallah semua kita bisa atasi dengan baik," urainya.

Berdasarkan hasil asesmen, BPBD memperkirakan sekitar 500 titik distribusi air bersih dapat dijangkau pada tahap awal. Jumlah tersebut berpotensi bertambah jika wilayah terdampak meluas.

"Kalau menurut dari hasil asesmen kami, itu mungkin sekitar kurang lebih 500-an yang sudah bisa ter-cover. Tapi kita kan tidak tahu ke depannya, apakah dampak kekeringan yang berkepanjangan ini bisa saja melewati dari wilayah-wilayah terdampak itu. Misalnya berkembang mungkin dari dua sampai tiga kecamatan, sehingga ada kemungkinan bisa kita buka sampai 1.000 kantong," sebutnya.

Fadli optimistis Pemerintah Kota Makassar memiliki kapasitas untuk menangani dampak kekeringan dengan dukungan anggaran BTT dan kolaborasi berbagai pihak.

"Artinya berapa pun kemungkinan yang kita perlukan, saya rasa Kota Makassar siap karena kita punya yang namanya anggaran BTT untuk penganggaran seperti itu. Nah, kita punya modalitas, kita punya masyarakat, kita punya stakeholder kebencanaan yang siap. Dan dukungan dari pusat juga sudah siap untuk mengintervensi semua kemungkinan apabila daerah butuh bantuan," pungkasnya.