WTP 8 Kali, BPK Beri Catatan Soal Aset dan PAD Kabupaten Luwu
Kamis, 18 Mei 2023 19:01

Bupati Luwu, Basmin Mattayang, menerima LHP dari BPK di Makassar. Foto: SINDO Makassar/Chaeruddin
LUWU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu, kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengelolah Keuangan (BPK) untuk yang ke-8 (delapan) kali, sejak tahun 2015 hingga 2023.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022, oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun, kepada Bupati Luwu, Basmin Mattayang, di Aula Kantor BPK Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Selasa, (16/5/2023).
Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah (BPKD) Luwu, Muhammad Rudi, menyampaikan, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK memberikan sejumlah catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Luwu.
"Alhamdulillah, kembali Luwu mendapat opini WTP dari BPK. Ini adalah WTP yang ke-8 sejak tahun 2015. Dalam LHP ini, BPK memberikan sejumlah catatan penting yang menjadi pekerjaan rumah kita kedepan," ujar Rudi.
"Terkait pencatatan aset yang tidak bersertifikat, serta terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Ini dua diantara fokus kita kedepan, sehingga harapan kita, pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan serta aset Pemerintah Kabupaten Luwu lebih baik, rapi dan akuntabel," lanjutnya.
Secara terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Luwu, Moch. Arsal Arsyad, menyebutkan, jumlah aset tidak bergerak Pemkab Luwu, mencapai dua ribuan.
"Separuh diantaranya belum bersertipikat. Yakni, aset berupa sekolah, pustu dan puskesmas," ujarnya. Ditambahkan Arsal, sebagai upaya pemerintah, setiap tahunnya menganggarkan pensertipikatan aset.
"Tahun ini kita anggarkan Rp 200 juta, tahun kemarin juga ada dan tentu kedepan terus kita akan anggarkan, hingga seluruh aset kita ini memiliki kekuatan hukum atau bersertipikat," jelasnya.
Sementara untuk peningkatan PAD Kabupaten Luwu, Kepala Badan Pendapatan daerah (Bapenda) Luwu, Andi Palanggi, menyebutkan capaian PAD Kabupaten Luwu tahun 2022 sebesar Rp 30 miliar dan target PAD tahun 2023 sebesar Rp 33 miliar.
"Dalam rangka peningkatan PAD, kedepan kita akan manfaatkan sejumlah aset-aset yang berpotensi menambah PAD, seperti gedung serbaguna di Bandara Bua, pemanfaatan barambing, dan pemanfaatan aset berupa tanah seluas 8 hektare di Walmas," sebutnya.
Selain itu, Bapenda juga kedepan akan melakukan terobosan mencari potensi-potensi PAD di Kabupaten Luwu.
Turut mendampingi Bupati Luwu, pada penerimaan LHP BPK, Wakil Ketua DPRD Luwu, Zulkifli, Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu, Sulaiman, Kepala BPKD, Muhammad Rudi, Kepala Bappeda, Moch. Arsal Arsyad, Kepala Bappeda, Andi Palanggi dan Kepala Inspektorat, Achmad Awwabin.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022, oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun, kepada Bupati Luwu, Basmin Mattayang, di Aula Kantor BPK Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Selasa, (16/5/2023).
Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah (BPKD) Luwu, Muhammad Rudi, menyampaikan, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK memberikan sejumlah catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Luwu.
"Alhamdulillah, kembali Luwu mendapat opini WTP dari BPK. Ini adalah WTP yang ke-8 sejak tahun 2015. Dalam LHP ini, BPK memberikan sejumlah catatan penting yang menjadi pekerjaan rumah kita kedepan," ujar Rudi.
"Terkait pencatatan aset yang tidak bersertifikat, serta terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Ini dua diantara fokus kita kedepan, sehingga harapan kita, pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan serta aset Pemerintah Kabupaten Luwu lebih baik, rapi dan akuntabel," lanjutnya.
Secara terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Luwu, Moch. Arsal Arsyad, menyebutkan, jumlah aset tidak bergerak Pemkab Luwu, mencapai dua ribuan.
"Separuh diantaranya belum bersertipikat. Yakni, aset berupa sekolah, pustu dan puskesmas," ujarnya. Ditambahkan Arsal, sebagai upaya pemerintah, setiap tahunnya menganggarkan pensertipikatan aset.
"Tahun ini kita anggarkan Rp 200 juta, tahun kemarin juga ada dan tentu kedepan terus kita akan anggarkan, hingga seluruh aset kita ini memiliki kekuatan hukum atau bersertipikat," jelasnya.
Sementara untuk peningkatan PAD Kabupaten Luwu, Kepala Badan Pendapatan daerah (Bapenda) Luwu, Andi Palanggi, menyebutkan capaian PAD Kabupaten Luwu tahun 2022 sebesar Rp 30 miliar dan target PAD tahun 2023 sebesar Rp 33 miliar.
"Dalam rangka peningkatan PAD, kedepan kita akan manfaatkan sejumlah aset-aset yang berpotensi menambah PAD, seperti gedung serbaguna di Bandara Bua, pemanfaatan barambing, dan pemanfaatan aset berupa tanah seluas 8 hektare di Walmas," sebutnya.
Selain itu, Bapenda juga kedepan akan melakukan terobosan mencari potensi-potensi PAD di Kabupaten Luwu.
Turut mendampingi Bupati Luwu, pada penerimaan LHP BPK, Wakil Ketua DPRD Luwu, Zulkifli, Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu, Sulaiman, Kepala BPKD, Muhammad Rudi, Kepala Bappeda, Moch. Arsal Arsyad, Kepala Bappeda, Andi Palanggi dan Kepala Inspektorat, Achmad Awwabin.
(GUS)
Berita Terkait

Sulsel
Dukung Swasembada Pangan, Pupuk Indonesia Pastikan Penuhi Kebutuhan Pupuk Petani Luwu
PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan komitmennya dalam menjaga ketersediaan stok pupuk bersubsidi demi mewujudkan program swasembada pangan Indonesia.
Kamis, 07 Agu 2025 16:07

Sulsel
Dukung Lingkungan dan Tenaga Kerja Lokal, MDA Teken MoU dengan Pemkab Luwu
MDA dan Pemkab Luwu menandatangani dua Nota Kesepahaman (MoU) strategis yang memperkuat sinergi pembangunan antara sektor industri dan pemerintah daerah.
Kamis, 31 Jul 2025 18:32

News
Sinergi Dunia Usaha & Pemda: MDA Serahkan Dua Jembatan di Luwu
PT Masmindo Dwi Area (MDA) dan Pemkab Luwu hari ini meresmikan serta menyerahkan dua jembatan permanen di Desa Kadundung dan Desa To’Baru, Kecamatan Latimojong.
Selasa, 29 Jul 2025 11:00

Ekbis
SPJM Raih Opini WTP, Bukti Komitmen Tata Kelola Keuangan Transparan & Akuntabel
Hasil audit menunjukkan bahwa laporan keuangan konsolidasian SPJM tahun 2024 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sabtu, 28 Jun 2025 19:32

Sulsel
Pemkab Gowa Raih Opini WTP ke-13 Kali dari BPK
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kalinya Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2024.
Kamis, 05 Jun 2025 13:15
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Ketua Kelompok KPM di Jeneponto Diduga Lakukan Pemotongan Dana PKH
2

Telkomsel Perluas Jangkauan 4G ke Pelosok Takalar, Kini Hadir di Desa Kaleko'mara
3

F8 Makassar Usung Tema Funtastic Eight: Hadirkan Sederet Musisi Ternama & Partisipasi Global
4

Amartha Dukung 700 Ribu UMKM Sulawesi, Salurkan Rp1 Triliun Setahun Terakhir
5

Riuh, Tembak Menembak Warnai Aksi Teroris di Bandara Sultan Hasanuddin
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Ketua Kelompok KPM di Jeneponto Diduga Lakukan Pemotongan Dana PKH
2

Telkomsel Perluas Jangkauan 4G ke Pelosok Takalar, Kini Hadir di Desa Kaleko'mara
3

F8 Makassar Usung Tema Funtastic Eight: Hadirkan Sederet Musisi Ternama & Partisipasi Global
4

Amartha Dukung 700 Ribu UMKM Sulawesi, Salurkan Rp1 Triliun Setahun Terakhir
5

Riuh, Tembak Menembak Warnai Aksi Teroris di Bandara Sultan Hasanuddin