WTP 8 Kali, BPK Beri Catatan Soal Aset dan PAD Kabupaten Luwu
Kamis, 18 Mei 2023 19:01

Bupati Luwu, Basmin Mattayang, menerima LHP dari BPK di Makassar. Foto: SINDO Makassar/Chaeruddin
LUWU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu, kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengelolah Keuangan (BPK) untuk yang ke-8 (delapan) kali, sejak tahun 2015 hingga 2023.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022, oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun, kepada Bupati Luwu, Basmin Mattayang, di Aula Kantor BPK Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Selasa, (16/5/2023).
Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah (BPKD) Luwu, Muhammad Rudi, menyampaikan, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK memberikan sejumlah catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Luwu.
"Alhamdulillah, kembali Luwu mendapat opini WTP dari BPK. Ini adalah WTP yang ke-8 sejak tahun 2015. Dalam LHP ini, BPK memberikan sejumlah catatan penting yang menjadi pekerjaan rumah kita kedepan," ujar Rudi.
"Terkait pencatatan aset yang tidak bersertifikat, serta terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Ini dua diantara fokus kita kedepan, sehingga harapan kita, pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan serta aset Pemerintah Kabupaten Luwu lebih baik, rapi dan akuntabel," lanjutnya.
Secara terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Luwu, Moch. Arsal Arsyad, menyebutkan, jumlah aset tidak bergerak Pemkab Luwu, mencapai dua ribuan.
"Separuh diantaranya belum bersertipikat. Yakni, aset berupa sekolah, pustu dan puskesmas," ujarnya. Ditambahkan Arsal, sebagai upaya pemerintah, setiap tahunnya menganggarkan pensertipikatan aset.
"Tahun ini kita anggarkan Rp 200 juta, tahun kemarin juga ada dan tentu kedepan terus kita akan anggarkan, hingga seluruh aset kita ini memiliki kekuatan hukum atau bersertipikat," jelasnya.
Sementara untuk peningkatan PAD Kabupaten Luwu, Kepala Badan Pendapatan daerah (Bapenda) Luwu, Andi Palanggi, menyebutkan capaian PAD Kabupaten Luwu tahun 2022 sebesar Rp 30 miliar dan target PAD tahun 2023 sebesar Rp 33 miliar.
"Dalam rangka peningkatan PAD, kedepan kita akan manfaatkan sejumlah aset-aset yang berpotensi menambah PAD, seperti gedung serbaguna di Bandara Bua, pemanfaatan barambing, dan pemanfaatan aset berupa tanah seluas 8 hektare di Walmas," sebutnya.
Selain itu, Bapenda juga kedepan akan melakukan terobosan mencari potensi-potensi PAD di Kabupaten Luwu.
Turut mendampingi Bupati Luwu, pada penerimaan LHP BPK, Wakil Ketua DPRD Luwu, Zulkifli, Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu, Sulaiman, Kepala BPKD, Muhammad Rudi, Kepala Bappeda, Moch. Arsal Arsyad, Kepala Bappeda, Andi Palanggi dan Kepala Inspektorat, Achmad Awwabin.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022, oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun, kepada Bupati Luwu, Basmin Mattayang, di Aula Kantor BPK Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Selasa, (16/5/2023).
Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah (BPKD) Luwu, Muhammad Rudi, menyampaikan, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK memberikan sejumlah catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Luwu.
"Alhamdulillah, kembali Luwu mendapat opini WTP dari BPK. Ini adalah WTP yang ke-8 sejak tahun 2015. Dalam LHP ini, BPK memberikan sejumlah catatan penting yang menjadi pekerjaan rumah kita kedepan," ujar Rudi.
"Terkait pencatatan aset yang tidak bersertifikat, serta terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Ini dua diantara fokus kita kedepan, sehingga harapan kita, pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan serta aset Pemerintah Kabupaten Luwu lebih baik, rapi dan akuntabel," lanjutnya.
Secara terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Luwu, Moch. Arsal Arsyad, menyebutkan, jumlah aset tidak bergerak Pemkab Luwu, mencapai dua ribuan.
"Separuh diantaranya belum bersertipikat. Yakni, aset berupa sekolah, pustu dan puskesmas," ujarnya. Ditambahkan Arsal, sebagai upaya pemerintah, setiap tahunnya menganggarkan pensertipikatan aset.
"Tahun ini kita anggarkan Rp 200 juta, tahun kemarin juga ada dan tentu kedepan terus kita akan anggarkan, hingga seluruh aset kita ini memiliki kekuatan hukum atau bersertipikat," jelasnya.
Sementara untuk peningkatan PAD Kabupaten Luwu, Kepala Badan Pendapatan daerah (Bapenda) Luwu, Andi Palanggi, menyebutkan capaian PAD Kabupaten Luwu tahun 2022 sebesar Rp 30 miliar dan target PAD tahun 2023 sebesar Rp 33 miliar.
"Dalam rangka peningkatan PAD, kedepan kita akan manfaatkan sejumlah aset-aset yang berpotensi menambah PAD, seperti gedung serbaguna di Bandara Bua, pemanfaatan barambing, dan pemanfaatan aset berupa tanah seluas 8 hektare di Walmas," sebutnya.
Selain itu, Bapenda juga kedepan akan melakukan terobosan mencari potensi-potensi PAD di Kabupaten Luwu.
Turut mendampingi Bupati Luwu, pada penerimaan LHP BPK, Wakil Ketua DPRD Luwu, Zulkifli, Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu, Sulaiman, Kepala BPKD, Muhammad Rudi, Kepala Bappeda, Moch. Arsal Arsyad, Kepala Bappeda, Andi Palanggi dan Kepala Inspektorat, Achmad Awwabin.
(GUS)
Berita Terkait

Ekbis
SPJM Raih Opini WTP, Bukti Komitmen Tata Kelola Keuangan Transparan & Akuntabel
Hasil audit menunjukkan bahwa laporan keuangan konsolidasian SPJM tahun 2024 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sabtu, 28 Jun 2025 19:32

Sulsel
Pemkab Gowa Raih Opini WTP ke-13 Kali dari BPK
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kalinya Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2024.
Kamis, 05 Jun 2025 13:15

Sulsel
4 Bulan Jabat Bupati, Andi Rosman Bawa Pemkab Wajo Raih WTP
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo kembali menorehkan prestasi dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Rabu, 04 Jun 2025 20:35

Sulsel
Pemkab Pangkep Raih WTP ke-14 Kali Atas LHP LKPD TA 2024
Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Senin, 26 Mei 2025 21:03

News
MDA Audiensi Bupati Luwu, Perkuat Sinergi Kebut Operasional Proyek Awak Mas
PT Masmindo Dwi Area (MDA) melakukan audiensi perdana dengan Bupati dan Wakil Bupati Luwu periode 2024–2029, H. Patahudding dan Muh. Dhevy Bijak Pawindu, yang dilantik pada Februari lalu.
Sabtu, 10 Mei 2025 15:55
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Unjuk Rasa di SMAN 21 Makassar, Aliansi Masyarakat BTP Tuntut Transparansi SPMB
2

Pimpin Perindo Sulsel, Hayat Gani Siap Rampungkan Kepengurusan di Daerah
3

Profil Andi Muhammad Hidayat RA, Pemain Muda Masa Depan dari Makassar
4

DPD Gowa dan Jeneponto Optimis Hayat Gani Bisa Bawa Perindo Berjaya di Sulsel
5

Hari Pertama Sekolah: Genggaman Ayah Momen yang Tak Terlupakan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Unjuk Rasa di SMAN 21 Makassar, Aliansi Masyarakat BTP Tuntut Transparansi SPMB
2

Pimpin Perindo Sulsel, Hayat Gani Siap Rampungkan Kepengurusan di Daerah
3

Profil Andi Muhammad Hidayat RA, Pemain Muda Masa Depan dari Makassar
4

DPD Gowa dan Jeneponto Optimis Hayat Gani Bisa Bawa Perindo Berjaya di Sulsel
5

Hari Pertama Sekolah: Genggaman Ayah Momen yang Tak Terlupakan