WTP 8 Kali, BPK Beri Catatan Soal Aset dan PAD Kabupaten Luwu

LUWU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu, kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengelolah Keuangan (BPK) untuk yang ke-8 (delapan) kali, sejak tahun 2015 hingga 2023.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022, oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun, kepada Bupati Luwu, Basmin Mattayang, di Aula Kantor BPK Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Selasa, (16/5/2023).

Baca Juga: Warga Luwu Utara Diberi Pelatihan Pengelolaan Event Pariwisata

Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah (BPKD) Luwu, Muhammad Rudi, menyampaikan, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK memberikan sejumlah catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Luwu.

"Alhamdulillah, kembali Luwu mendapat opini WTP dari BPK. Ini adalah WTP yang ke-8 sejak tahun 2015. Dalam LHP ini, BPK memberikan sejumlah catatan penting yang menjadi pekerjaan rumah kita kedepan," ujar Rudi.

"Terkait pencatatan aset yang tidak bersertifikat, serta terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Ini dua diantara fokus kita kedepan, sehingga harapan kita, pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan serta aset Pemerintah Kabupaten Luwu lebih baik, rapi dan akuntabel," lanjutnya.

Secara terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Luwu, Moch. Arsal Arsyad, menyebutkan, jumlah aset tidak bergerak Pemkab Luwu, mencapai dua ribuan.

"Separuh diantaranya belum bersertipikat. Yakni, aset berupa sekolah, pustu dan puskesmas," ujarnya. Ditambahkan Arsal, sebagai upaya pemerintah, setiap tahunnya menganggarkan pensertipikatan aset.

Baca Juga: Inovasi Diskominfo-SP Luwu Utara Lolos Seleksi Administrasi KIPP Nasional

"Tahun ini kita anggarkan Rp 200 juta, tahun kemarin juga ada dan tentu kedepan terus kita akan anggarkan, hingga seluruh aset kita ini memiliki kekuatan hukum atau bersertipikat," jelasnya.

Sementara untuk peningkatan PAD Kabupaten Luwu, Kepala Badan Pendapatan daerah (Bapenda) Luwu, Andi Palanggi, menyebutkan capaian PAD Kabupaten Luwu tahun 2022 sebesar Rp 30 miliar dan target PAD tahun 2023 sebesar Rp 33 miliar.

"Dalam rangka peningkatan PAD, kedepan kita akan manfaatkan sejumlah aset-aset yang berpotensi menambah PAD, seperti gedung serbaguna di Bandara Bua, pemanfaatan barambing, dan pemanfaatan aset berupa tanah seluas 8 hektare di Walmas," sebutnya.

Selain itu, Bapenda juga kedepan akan melakukan terobosan mencari potensi-potensi PAD di Kabupaten Luwu.

Turut mendampingi Bupati Luwu, pada penerimaan LHP BPK, Wakil Ketua DPRD Luwu, Zulkifli, Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu, Sulaiman, Kepala BPKD, Muhammad Rudi, Kepala Bappeda, Moch. Arsal Arsyad, Kepala Bappeda, Andi Palanggi dan Kepala Inspektorat, Achmad Awwabin.