Bertahan 25 Tahun, 20 Lapak PKL di Ujung Tanah Makassar Ditertibkan
Jum'at, 27 Mar 2026 06:16
Suasana penertiban PKL di Jalan Kalimantan, Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah, Kamis (26/3/2026). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Pemerintah Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar menertibkan puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang menempati trotoar dan saluran drainase di Jalan Kalimantan, Kelurahan Ujung Tanah, Kamis (26/3/2026).
Penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengembalikan fungsi fasilitas umum sekaligus menata kawasan perkotaan agar lebih tertib dan nyaman.
Sebanyak 20 lapak yang telah berdiri selama kurang lebih 25 tahun dibongkar oleh tim gabungan yang terdiri atas petugas kecamatan, Satpol PP, serta unsur TNI dan Polri.
Camat Ujung Tanah, Andi Unru, mengatakan penertiban dilakukan melalui prosedur yang telah ditempuh sebelumnya. Pemerintah, kata dia, telah memberikan peringatan secara bertahap kepada para pedagang.
"Penertiban ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum, baik trotoar maupun saluran drainase, serta menjaga kebersihan dan keindahan kota," ujarnya saat dikonfirmasi.
Ia menjelaskan, keberadaan lapak dinilai mengganggu akses pejalan kaki serta menghambat aliran drainase di kawasan tersebut.
Sebelum pembongkaran dilakukan, pemerintah kecamatan telah melayangkan teguran hingga Surat Peringatan (SP) ketiga sebagai bentuk pendekatan persuasif.
"Kami sudah lakukan pendekatan dan memberikan peringatan sampai SP tiga. Jadi penertiban ini bukan dilakukan secara tiba-tiba," kata Andi Unru.
Meski sempat menghadapi kendala di lapangan, petugas tetap melanjutkan penertiban secara bertahap hingga seluruh lapak berhasil dibongkar.
"Langkah ini tetap dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga estetika kota sekaligus memastikan fungsi trotoar dan drainase dapat kembali digunakan sebagaimana mestinya," lanjutnya.
Terkait relokasi, pihak kecamatan masih melakukan koordinasi dengan pimpinan untuk menentukan lokasi yang tepat bagi para pedagang terdampak.
"Hal ini kami lakukan bagian dari solusi yang kami diberikan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan ekonomi UMKM masyarakat. Itu pasti ada solusi," tuturnya.
Pemerintah menegaskan bahwa penataan kawasan tetap dilakukan dengan pendekatan humanis serta mempertimbangkan solusi jangka panjang bagi para PKL.
"Penertiban, dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis serta solusi jangka panjang bagi para PKL yang terdampak," paparnya.
Diketahui, sebagian pedagang telah menempati lokasi tersebut dalam waktu yang cukup lama, bahkan mencapai sekitar 25 tahun. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses penertiban karena lapak tersebut menjadi sumber penghidupan bagi para pedagang.
Penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengembalikan fungsi fasilitas umum sekaligus menata kawasan perkotaan agar lebih tertib dan nyaman.
Sebanyak 20 lapak yang telah berdiri selama kurang lebih 25 tahun dibongkar oleh tim gabungan yang terdiri atas petugas kecamatan, Satpol PP, serta unsur TNI dan Polri.
Camat Ujung Tanah, Andi Unru, mengatakan penertiban dilakukan melalui prosedur yang telah ditempuh sebelumnya. Pemerintah, kata dia, telah memberikan peringatan secara bertahap kepada para pedagang.
"Penertiban ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum, baik trotoar maupun saluran drainase, serta menjaga kebersihan dan keindahan kota," ujarnya saat dikonfirmasi.
Ia menjelaskan, keberadaan lapak dinilai mengganggu akses pejalan kaki serta menghambat aliran drainase di kawasan tersebut.
Sebelum pembongkaran dilakukan, pemerintah kecamatan telah melayangkan teguran hingga Surat Peringatan (SP) ketiga sebagai bentuk pendekatan persuasif.
"Kami sudah lakukan pendekatan dan memberikan peringatan sampai SP tiga. Jadi penertiban ini bukan dilakukan secara tiba-tiba," kata Andi Unru.
Meski sempat menghadapi kendala di lapangan, petugas tetap melanjutkan penertiban secara bertahap hingga seluruh lapak berhasil dibongkar.
"Langkah ini tetap dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga estetika kota sekaligus memastikan fungsi trotoar dan drainase dapat kembali digunakan sebagaimana mestinya," lanjutnya.
Terkait relokasi, pihak kecamatan masih melakukan koordinasi dengan pimpinan untuk menentukan lokasi yang tepat bagi para pedagang terdampak.
"Hal ini kami lakukan bagian dari solusi yang kami diberikan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan ekonomi UMKM masyarakat. Itu pasti ada solusi," tuturnya.
Pemerintah menegaskan bahwa penataan kawasan tetap dilakukan dengan pendekatan humanis serta mempertimbangkan solusi jangka panjang bagi para PKL.
"Penertiban, dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis serta solusi jangka panjang bagi para PKL yang terdampak," paparnya.
Diketahui, sebagian pedagang telah menempati lokasi tersebut dalam waktu yang cukup lama, bahkan mencapai sekitar 25 tahun. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses penertiban karena lapak tersebut menjadi sumber penghidupan bagi para pedagang.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
RKAP 2027 PDAM Makassar Fokus Efisiensi dan Peningkatan Layanan Air Bersih
Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar menggelar Rapat Pembahasan RKAP Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar, Rabu (11/11/2026).
Rabu, 11 Nov 2026 15:59
Makassar City
Pemkot Makassar Janji Bantu Warga Jangkau Akses Permodalan
Pemerintah Kota Makassar menyiapkan akses permodalan bagi warga yang terdampak penertiban agar tetap bisa menjalankan usahanya. Fasilitasi pembiayaan dilakukan dengan menggandeng Bank Sulselbar, bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga Pegadaian.
Selasa, 10 Nov 2026 17:51
Makassar City
Munafri Serahkan Akta Kelahiran Bayi yang Lahir Tepat di HUT ke-419 Makassar
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan pelayanan administrasi kependudukan menjangkau masyarakat sejak hari pertama kehidupan seorang anak.
Selasa, 10 Nov 2026 06:16
Makassar City
20 Pegawai Teladan Pemkot Makassar Dapat Sertifikat dan Pin Emas
Pemerintah Kota Makassar memberikan penghargaan kepada 20 pegawai teladan yang terdiri atas 10 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Senin, 09 Nov 2026 23:03
Makassar City
HUT ke-419, Pemkot Makassar Perkuat Budaya Gotong Royong Lewat Kota Filantropi
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar dengan mengusung tema "Nyalakan Harapan, Merawat Masa Depan" di Ruang Sipakatau
Senin, 09 Nov 2026 13:02
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Percepat Pemulihan Kelistrikan Sulbagsel, PLN Siapkan Tambahan Kapasitas Pembangkit 700 MW
2
Perbaikan PLTU Jeneponto Dikebut, Perkuat Pasokan Listrik Sulbagsel
3
Pemkab Gowa Dorong Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pekebun
4
Siswa SMA Islam Athirah Bukit Baruga Tuangkan Pemikiran Sosial dalam Buku
5
Kalla Transport & Logistics Raih Penghargaan Digital Maturity Champion 2026
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Percepat Pemulihan Kelistrikan Sulbagsel, PLN Siapkan Tambahan Kapasitas Pembangkit 700 MW
2
Perbaikan PLTU Jeneponto Dikebut, Perkuat Pasokan Listrik Sulbagsel
3
Pemkab Gowa Dorong Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pekebun
4
Siswa SMA Islam Athirah Bukit Baruga Tuangkan Pemikiran Sosial dalam Buku
5
Kalla Transport & Logistics Raih Penghargaan Digital Maturity Champion 2026