Bertahan 25 Tahun, 20 Lapak PKL di Ujung Tanah Makassar Ditertibkan
Jum'at, 27 Mar 2026 06:16
Suasana penertiban PKL di Jalan Kalimantan, Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah, Kamis (26/3/2026). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Pemerintah Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar menertibkan puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang menempati trotoar dan saluran drainase di Jalan Kalimantan, Kelurahan Ujung Tanah, Kamis (26/3/2026).
Penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengembalikan fungsi fasilitas umum sekaligus menata kawasan perkotaan agar lebih tertib dan nyaman.
Sebanyak 20 lapak yang telah berdiri selama kurang lebih 25 tahun dibongkar oleh tim gabungan yang terdiri atas petugas kecamatan, Satpol PP, serta unsur TNI dan Polri.
Camat Ujung Tanah, Andi Unru, mengatakan penertiban dilakukan melalui prosedur yang telah ditempuh sebelumnya. Pemerintah, kata dia, telah memberikan peringatan secara bertahap kepada para pedagang.
"Penertiban ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum, baik trotoar maupun saluran drainase, serta menjaga kebersihan dan keindahan kota," ujarnya saat dikonfirmasi.
Ia menjelaskan, keberadaan lapak dinilai mengganggu akses pejalan kaki serta menghambat aliran drainase di kawasan tersebut.
Sebelum pembongkaran dilakukan, pemerintah kecamatan telah melayangkan teguran hingga Surat Peringatan (SP) ketiga sebagai bentuk pendekatan persuasif.
"Kami sudah lakukan pendekatan dan memberikan peringatan sampai SP tiga. Jadi penertiban ini bukan dilakukan secara tiba-tiba," kata Andi Unru.
Meski sempat menghadapi kendala di lapangan, petugas tetap melanjutkan penertiban secara bertahap hingga seluruh lapak berhasil dibongkar.
"Langkah ini tetap dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga estetika kota sekaligus memastikan fungsi trotoar dan drainase dapat kembali digunakan sebagaimana mestinya," lanjutnya.
Terkait relokasi, pihak kecamatan masih melakukan koordinasi dengan pimpinan untuk menentukan lokasi yang tepat bagi para pedagang terdampak.
"Hal ini kami lakukan bagian dari solusi yang kami diberikan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan ekonomi UMKM masyarakat. Itu pasti ada solusi," tuturnya.
Pemerintah menegaskan bahwa penataan kawasan tetap dilakukan dengan pendekatan humanis serta mempertimbangkan solusi jangka panjang bagi para PKL.
"Penertiban, dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis serta solusi jangka panjang bagi para PKL yang terdampak," paparnya.
Diketahui, sebagian pedagang telah menempati lokasi tersebut dalam waktu yang cukup lama, bahkan mencapai sekitar 25 tahun. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses penertiban karena lapak tersebut menjadi sumber penghidupan bagi para pedagang.
Penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengembalikan fungsi fasilitas umum sekaligus menata kawasan perkotaan agar lebih tertib dan nyaman.
Sebanyak 20 lapak yang telah berdiri selama kurang lebih 25 tahun dibongkar oleh tim gabungan yang terdiri atas petugas kecamatan, Satpol PP, serta unsur TNI dan Polri.
Camat Ujung Tanah, Andi Unru, mengatakan penertiban dilakukan melalui prosedur yang telah ditempuh sebelumnya. Pemerintah, kata dia, telah memberikan peringatan secara bertahap kepada para pedagang.
"Penertiban ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum, baik trotoar maupun saluran drainase, serta menjaga kebersihan dan keindahan kota," ujarnya saat dikonfirmasi.
Ia menjelaskan, keberadaan lapak dinilai mengganggu akses pejalan kaki serta menghambat aliran drainase di kawasan tersebut.
Sebelum pembongkaran dilakukan, pemerintah kecamatan telah melayangkan teguran hingga Surat Peringatan (SP) ketiga sebagai bentuk pendekatan persuasif.
"Kami sudah lakukan pendekatan dan memberikan peringatan sampai SP tiga. Jadi penertiban ini bukan dilakukan secara tiba-tiba," kata Andi Unru.
Meski sempat menghadapi kendala di lapangan, petugas tetap melanjutkan penertiban secara bertahap hingga seluruh lapak berhasil dibongkar.
"Langkah ini tetap dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga estetika kota sekaligus memastikan fungsi trotoar dan drainase dapat kembali digunakan sebagaimana mestinya," lanjutnya.
Terkait relokasi, pihak kecamatan masih melakukan koordinasi dengan pimpinan untuk menentukan lokasi yang tepat bagi para pedagang terdampak.
"Hal ini kami lakukan bagian dari solusi yang kami diberikan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan ekonomi UMKM masyarakat. Itu pasti ada solusi," tuturnya.
Pemerintah menegaskan bahwa penataan kawasan tetap dilakukan dengan pendekatan humanis serta mempertimbangkan solusi jangka panjang bagi para PKL.
"Penertiban, dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis serta solusi jangka panjang bagi para PKL yang terdampak," paparnya.
Diketahui, sebagian pedagang telah menempati lokasi tersebut dalam waktu yang cukup lama, bahkan mencapai sekitar 25 tahun. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses penertiban karena lapak tersebut menjadi sumber penghidupan bagi para pedagang.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Lantik 153 Imam Kelurahan, Wali Kota Makassar Tekankan Peran Sosial Masjid
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengukuhkan dan melantik 153 imam kelurahan di Masjid Al-Markaz Al-Islami, Jalan Masjid Raya, Makassar, Kamis (25/6/2026).
Jum'at, 26 Jun 2026 05:27
Makassar City
Forum B2B IGS 2026 Hubungkan Pelaku Usaha Lokal dengan Delegasi 28 Negara
Forum B2B dalam rangkaian IGS 2026 menjadi ruang strategis bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas jejaring bisnis sekaligus memperkenalkan produk unggulan daerah ke pasar internasional.
Kamis, 25 Jun 2026 14:49
Sulsel
Pemkot Makassar Tertibkan 19 PKL Kelapa di Area Benteng Rotterdam
Pendekatan humanis dan persuasif yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar membuahkan hasil positif dalam upaya penataan kawasan Benteng Fort Rotterdam dan sekitarnya.
Kamis, 25 Jun 2026 14:30
Makassar City
Legislator DPRD Makassar Dukung Penuh IGS 2026, Dongkrak Ekonomi dan Investasi
Pelaksanaan Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS) 2026 di Kota Makassar mendapat sambutan positif dari pihak DPRD Kota Makassar, Rabu (24/6/2026).
Rabu, 24 Jun 2026 15:16
News
Investment Forum IGS 2026, Buka Peluang Kerja Sama Sektor Perikanan hingga Pariwisata
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus berkomiten dalam persiapan menjaring investasi internasional melalui ajang Business Forum Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS) 2026 yang berlangsung di The Rinra Hotel, Makassar, Rabu (24/6/2026).
Rabu, 24 Jun 2026 14:19
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
PLN Icon Plus Bidik Perluasan Pelanggan Iconnet Lewat Semesta Berpesta di Makassar
2
Usung Fitur Lebih Lengkap, Hyundai Gowa Perkenalkan New CRETA di Makassar
3
Kasus Islamic Center Malili Dinilai Jalan di Tempat, Aktivis Desak Aparat Tuntaskan Penyelidikan
4
New Honda BeAT Makin Stylish, AHM Tambah Warna & Desain Baru
5
Pertamina Dukung Pengawasan Ketat BBM Subsidi di SPBU Parepare
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
PLN Icon Plus Bidik Perluasan Pelanggan Iconnet Lewat Semesta Berpesta di Makassar
2
Usung Fitur Lebih Lengkap, Hyundai Gowa Perkenalkan New CRETA di Makassar
3
Kasus Islamic Center Malili Dinilai Jalan di Tempat, Aktivis Desak Aparat Tuntaskan Penyelidikan
4
New Honda BeAT Makin Stylish, AHM Tambah Warna & Desain Baru
5
Pertamina Dukung Pengawasan Ketat BBM Subsidi di SPBU Parepare