WFH Diproyeksi Tekan Belanja Operasional Pemkab Maros hingga 20%
Jum'at, 17 Apr 2026 13:16
Sekretaris Daerah Maros, Andi Davied Syamsuddin. Foto: SINDO Makassar/Najmi S Limonu
MAROS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros mulai mengkaji penerapan pola kerja fleksibel melalui skema work from home (WFH) sebagai upaya efisiensi anggaran. Kebijakan ini diproyeksikan mampu menekan belanja operasional hingga 10–20 persen.
Sekretaris Daerah Maros, Andi Davied Syamsuddin, mengatakan kajian tersebut mencakup kemungkinan pengurangan aktivitas kantor pada beberapa hari kerja.
"Kebijakan ini diperkirakan mampu menekan belanja operasional hingga 10–20 persen," terangnya.
Ia menjelaskan, secara sederhana perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah hari kerja dalam sebulan. Dari sekitar 20 hari kerja, jika lima hari tidak beroperasi penuh di kantor, maka efisiensi dapat berada di kisaran 10 hingga 20 persen.
Menurutnya, angka tersebut masih bersifat dinamis, bergantung pada efektivitas pelaksanaan di lapangan. Namun, jika seluruh perangkat daerah menjalankan kebijakan secara disiplin, potensi penghematan dapat mendekati 20 persen.
"Kalau kita benar-benar efektif, penghematan bisa mencapai ratusan juta rupiah dalam sebulan, terutama dari belanja listrik, BBM, dan operasional kantor lainnya," jelasnya.
Davied menegaskan, skema ini tidak dimaksudkan untuk menurunkan kinerja aparatur sipil negara (ASN), melainkan mengalihkan sebagian aktivitas kerja ke sistem WFH.
Namun, ia mengingatkan pentingnya pengawasan agar kebijakan tersebut tidak disalahgunakan.
"WFH ini harus tetap dalam koridor kinerja. Jangan sampai pegawai justru tidak produktif atau melakukan aktivitas di luar yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan," tegasnya.
Ia menambahkan, konsep efisiensi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong penghematan penggunaan energi hingga 20 persen di berbagai sektor.
Meski demikian, Pemkab Maros masih akan melakukan kajian lanjutan sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara resmi. Evaluasi akan difokuskan pada dampak terhadap kualitas pelayanan publik.
"Prinsipnya, efisiensi penting, tapi pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama," tandasnya.
Sekretaris Daerah Maros, Andi Davied Syamsuddin, mengatakan kajian tersebut mencakup kemungkinan pengurangan aktivitas kantor pada beberapa hari kerja.
"Kebijakan ini diperkirakan mampu menekan belanja operasional hingga 10–20 persen," terangnya.
Ia menjelaskan, secara sederhana perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah hari kerja dalam sebulan. Dari sekitar 20 hari kerja, jika lima hari tidak beroperasi penuh di kantor, maka efisiensi dapat berada di kisaran 10 hingga 20 persen.
Menurutnya, angka tersebut masih bersifat dinamis, bergantung pada efektivitas pelaksanaan di lapangan. Namun, jika seluruh perangkat daerah menjalankan kebijakan secara disiplin, potensi penghematan dapat mendekati 20 persen.
"Kalau kita benar-benar efektif, penghematan bisa mencapai ratusan juta rupiah dalam sebulan, terutama dari belanja listrik, BBM, dan operasional kantor lainnya," jelasnya.
Davied menegaskan, skema ini tidak dimaksudkan untuk menurunkan kinerja aparatur sipil negara (ASN), melainkan mengalihkan sebagian aktivitas kerja ke sistem WFH.
Namun, ia mengingatkan pentingnya pengawasan agar kebijakan tersebut tidak disalahgunakan.
"WFH ini harus tetap dalam koridor kinerja. Jangan sampai pegawai justru tidak produktif atau melakukan aktivitas di luar yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan," tegasnya.
Ia menambahkan, konsep efisiensi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong penghematan penggunaan energi hingga 20 persen di berbagai sektor.
Meski demikian, Pemkab Maros masih akan melakukan kajian lanjutan sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara resmi. Evaluasi akan difokuskan pada dampak terhadap kualitas pelayanan publik.
"Prinsipnya, efisiensi penting, tapi pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama," tandasnya.
(MAN)
Berita Terkait
News
Urai Kemacetan, Truk di Maros Isi Solar Pukul 20.00–05.00
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros, Sulawesi Selatan, menghapus aturan ganjil-genap untuk pengisian BBM subsidi jenis solar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Selasa, 27 Okt 2026 16:28
News
Realisasi Anggaran Kemenhaj Maros Tertinggi di Sulsel, Tembus 75,26 Persen
Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Maros mencatat realisasi anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar 75,26 persen hingga Oktober 2026.
Kamis, 22 Okt 2026 13:59
News
Pengajian ASN Maros Tekankan Integritas Kerja
Bupati Maros, AS Chaidir Syam, mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros mengikuti pengajian rutin bulanan.
Rabu, 21 Okt 2026 15:23
Sulsel
Maros Bentuk Komisi Irigasi, Pemerataan Pembangunan jadi Prioritas
Pemerintah Kabupaten Maros membentuk Komisi irigasi. Komisi ini dibentuk untuk membahas daerah yang paling membutuhkan perbaikan saluran agar pembangunan lebih merata dan sesuai kebutuhan petani.
Selasa, 20 Okt 2026 15:22
Sulsel
Permudah Layanan Korban Kecelakaan, RSUD La Palaloi Buat Inovasi Siparutusu
Sebanyak 1.311 pasien kecelakaan tercatat mendapatkan pelayanan di RSUD dr La Palaloi Kabupaten Maros sepanjang 2024 hingga Juli 2026.
Selasa, 20 Okt 2026 12:16
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Nomor Urut 6 di Pilrek UNM, Prof Hasmyati Usung Filosofi Keharmonisan dan Gotong Royong
2
Jelang GIIAS Makassar 2026, Suzuki Ungkap Penjualan Tumbuh 39% di Sulsel
3
Mencari Nasionalisme Pemuda
4
Lampaui Target, Donor Darah HUT ke-58 Semen Tonasa Hasilkan 655 Kantong
5
AMI Awards 2026, Wujud Komitmen Majukan Musik Nusantara hingga ke Kancah Internasional
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Nomor Urut 6 di Pilrek UNM, Prof Hasmyati Usung Filosofi Keharmonisan dan Gotong Royong
2
Jelang GIIAS Makassar 2026, Suzuki Ungkap Penjualan Tumbuh 39% di Sulsel
3
Mencari Nasionalisme Pemuda
4
Lampaui Target, Donor Darah HUT ke-58 Semen Tonasa Hasilkan 655 Kantong
5
AMI Awards 2026, Wujud Komitmen Majukan Musik Nusantara hingga ke Kancah Internasional