Wabup Gowa Minta Pemprov Tidak Kurangi Anggaran Stunting dan Kemiskinan

MAKASSAR - Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan tidak mengurangi anggaran untuk dua program prioritas, yakni penanganan kemiskinan dan intervensi stunting.

Permintaan itu disampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (20/4/2026).

Forum tersebut membahas penyusunan rencana penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Selatan untuk periode 2027.

Menurut Darmawangsyah, keberhasilan daerah dalam menekan angka stunting dan kemiskinan tidak terlepas dari sinergi lintas sektor serta dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai, keberlanjutan program sangat bergantung pada kesinambungan pendanaan, baik dari APBN maupun APBD.

"Kita di Gowa angka stuntingnya sudah mulai menurun, tetapi justru anggarannya ikut berkurang. Jika anggaran dikurangi, tentu ada risiko angka stunting kembali meningkat," ujarnya.

Ia menegaskan, komitmen Pemerintah Kabupaten Gowa dalam menurunkan angka stunting terus diperkuat melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa hingga instansi vertikal.

Selain itu, Darmawangsyah juga menyoroti penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gowa. Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil intervensi program berbasis masyarakat. Karena itu, ia berharap pemerintah pusat tetap mempertahankan dukungan anggaran bagi daerah yang menunjukkan kinerja positif.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan kabupaten/kota. Ia mendorong agar pemerintah provinsi dapat menyuarakan kebutuhan daerah secara lebih kuat, khususnya terkait keberlanjutan pendanaan.

"Pemprov Sulsel diharapkan menjadi playmaker yang menyambungkan kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah, sekaligus memastikan indikator keberhasilan daerah menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan anggaran," tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting merupakan agenda strategis yang membutuhkan keterpaduan kebijakan lintas sektor.

Ia menyebut, setiap daerah perlu terus mengevaluasi indikator keberhasilan program agar intervensi berjalan efektif dan tepat sasaran.

"Pendekatan penanggulangan kemiskinan harus komprehensif, terkoordinasi lintas sektor, dan berkelanjutan. Setiap kebijakan perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat produktivitas ekonomi masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah," ujarnya.

Musrenbang Tematik ini juga menjadi wadah penyelarasan strategi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mencapai target pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan dalam RPJMN 2025–2029 yang menitikberatkan percepatan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui intervensi terpadu berbasis data.

Melalui forum tersebut, diharapkan sinergi pembangunan semakin kuat, sehingga target penurunan stunting dan kemiskinan di Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Gowa, dapat tercapai secara berkelanjutan.

Turut mendampingi Wakil Bupati Gowa, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa Andy Azis Peter, Kepala Bappeda Sujjadan, Kepala Balitbangda Taslim, dan Kepala Dinas Perdastri Muh Fajaruddin.