Jelang Pemilu 2024, Bupati Bone Minta ASN Tidak Terlibat Politik Praktis
Senin, 03 Jul 2023 17:39

Bupati Bone A Fahsar M Padjalangi memimpin apel pegawai di halaman Kantor Bupati Bone, Senin (3/7/2023). Foto: Istimewa
BONE - Pemerintah Kabupaten Bone melaksanakan apel pagi gabungan setelah Idul Adha sekaligus halal bihalal Bupati Bone A Fahsar M Padjalangi dengan pegawai di halaman Kantor Bupati Bone, Senin (3/7/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menekankan kepada seluruh ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone tidak terlibat politik praktis.
Baca: Gerakan Passeddingeng Ganjar Latih Warga Bone Membuat Alat Tangkap Kepiting
"Saya tahu bapak ibu punya hak untuk memilih, tetapi jangan sampai melanggar aturan ASN, bekerjalah dengan semangat yang tinggi, Insya Allah akan membawa dampak positif dalam menjalankan tugas tugas pemerintahan dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat," katanya.
Dia menyebutkan sejumlah sanksi dipastikan dapat dikenakan kepada ASN berdasarkan rekomendasi KASN dan Bawaslu jika terbukti tidak netral jelang Pemilu 2024.
Bupati Bone juga meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan jajaran Pegawai Negeri Sipil agar terus berkolaborasi meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Penghargaan dan rasa terima kasih kepada seluruh aparatur sipil negara dan seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam memajukan daerah Bone," kata Bupati Bone.
Diketahui dalam kegiatan Apel bersama dihadiri Sekertaris daerah kabupaten Bone A Islamuddin, dan para pimpinan OPD serta ASN lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Bone sudah jauh hari mengingatkan kepada para ASN, TNI- Polri untuk tidak terlibat langsung politik praktis. Bahkan, Bawaslu Bone sudah mengeluarkan surat edaran netralitas ASN, TNI, Polri.
Ketua Bawaslu Bone Jumriah mengapresiasi langkah pembina kepegawaian Bupati Bone menekan netralitasi ASN jelang Pemilu 2024.
Tak hanya ASN, kata dia, asas netralisasi TNI dan Polri harus diwujudkan, bebas dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun.
“Tetapi memang ASN yang memiliki hak pilih, tidak seperti TNI dan Polri, lebih riskan dalam berbagai kemungkinan akan kecondongan pada pelaksanaan Pemilu nantinya,” katanya.
Ia menuturkan bagi ASN yang melanggar akan dikenakan sanksi yang dijatuhkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Bahkan hal ini sudah terjadi di Sulawesi Selatan, di mana di Luwu sudah ada ASN dikenakan sanksi dari KASN karena diduga mendukung bacaleg di media sosial.
“Sanksinya bukan hanya teguran, tapi dicopot dari jabatannya. Sanksi ini berat sekali, baik dari sisi jabatan, ekonomi, maupun sosial. Jadi untuk ASN, TNI, dan Polri harus tetap menjaga netralitasnya, termasuk di media sosial,” ingatnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menekankan kepada seluruh ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone tidak terlibat politik praktis.
Baca: Gerakan Passeddingeng Ganjar Latih Warga Bone Membuat Alat Tangkap Kepiting
"Saya tahu bapak ibu punya hak untuk memilih, tetapi jangan sampai melanggar aturan ASN, bekerjalah dengan semangat yang tinggi, Insya Allah akan membawa dampak positif dalam menjalankan tugas tugas pemerintahan dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat," katanya.
Dia menyebutkan sejumlah sanksi dipastikan dapat dikenakan kepada ASN berdasarkan rekomendasi KASN dan Bawaslu jika terbukti tidak netral jelang Pemilu 2024.
Bupati Bone juga meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan jajaran Pegawai Negeri Sipil agar terus berkolaborasi meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Penghargaan dan rasa terima kasih kepada seluruh aparatur sipil negara dan seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam memajukan daerah Bone," kata Bupati Bone.
Diketahui dalam kegiatan Apel bersama dihadiri Sekertaris daerah kabupaten Bone A Islamuddin, dan para pimpinan OPD serta ASN lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Bone sudah jauh hari mengingatkan kepada para ASN, TNI- Polri untuk tidak terlibat langsung politik praktis. Bahkan, Bawaslu Bone sudah mengeluarkan surat edaran netralitas ASN, TNI, Polri.
Ketua Bawaslu Bone Jumriah mengapresiasi langkah pembina kepegawaian Bupati Bone menekan netralitasi ASN jelang Pemilu 2024.
Tak hanya ASN, kata dia, asas netralisasi TNI dan Polri harus diwujudkan, bebas dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun.
“Tetapi memang ASN yang memiliki hak pilih, tidak seperti TNI dan Polri, lebih riskan dalam berbagai kemungkinan akan kecondongan pada pelaksanaan Pemilu nantinya,” katanya.
Ia menuturkan bagi ASN yang melanggar akan dikenakan sanksi yang dijatuhkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Bahkan hal ini sudah terjadi di Sulawesi Selatan, di mana di Luwu sudah ada ASN dikenakan sanksi dari KASN karena diduga mendukung bacaleg di media sosial.
“Sanksinya bukan hanya teguran, tapi dicopot dari jabatannya. Sanksi ini berat sekali, baik dari sisi jabatan, ekonomi, maupun sosial. Jadi untuk ASN, TNI, dan Polri harus tetap menjaga netralitasnya, termasuk di media sosial,” ingatnya.
(GUS)
Berita Terkait

News
Bawaslu Bantaeng Komitmen Tingkatkan Kapastitas, Perkuat Kelembagaan Pengawas Pemilu
Bawaslu Bantaeng menggelar kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan pengawas pemilihan umum di Hotel Kirei pada Selasa (26/08/2025).
Selasa, 26 Agu 2025 18:00

Sulsel
Komisi II DPR RI dan Bawaslu Perkuat Kelembagaan Pengawas Pemilu di Tana Toraja
Komisi II DPR RI berkolaborasi dengan Bawaslu Sulsel dan Tana Toraja menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu dengan tema “Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan” di Grand Hotel Metro Permai, Kabupaten Tana Toraja pada Selasa (19/08/2025).
Selasa, 19 Agu 2025 12:28

Sulsel
Bawaslu Gowa Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu, Sepakat Perkuat Kelembagaan
Bawaslu Gowa menggelar kegiatan fasilitasi dan pembinaan penguatan kelembagaan pemilu di Hotel Four Point by Sheraton Makassar pada Jumat (08/08/2025).
Jum'at, 08 Agu 2025 11:54

Sulsel
Ketua Tim Pembina Posyandu Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Bone Dilantik
Ketua Tim Pembina Posyandu Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Bone periode 2025-2029 resmi dilantik dan dikukuhkan, Rabu (30/7/2025). Kegiatan digelar di Gedung PKK Bone.
Rabu, 30 Jul 2025 17:56

Sulsel
Sidang DKPP, KPU Sulsel Sebut Ome Punya Perlindungan Hak Peserta dalam Pilkada
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Kamis, 24 Jul 2025 19:25
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Sekretariat DPRD Makassar Cari Lokasi Alternatif untuk Dijadikan Kantor
2

Pepe-pepeka ri Mangkasara: Api, Rakyat, dan Panggung Kekuasaan
3

Antisipasi Dampak Demonstrasi, PAUD/TK hingga SMP di Makassar Belajar Daring
4

Kolaborasi Bersama Wujudkan Pemulihan Berkeadilan & Transparan di Towuti
5

Percepat Adopsi AI di Indonesia, Telkom Luncurkan AI Center of Excellence
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Sekretariat DPRD Makassar Cari Lokasi Alternatif untuk Dijadikan Kantor
2

Pepe-pepeka ri Mangkasara: Api, Rakyat, dan Panggung Kekuasaan
3

Antisipasi Dampak Demonstrasi, PAUD/TK hingga SMP di Makassar Belajar Daring
4

Kolaborasi Bersama Wujudkan Pemulihan Berkeadilan & Transparan di Towuti
5

Percepat Adopsi AI di Indonesia, Telkom Luncurkan AI Center of Excellence