Jelang Pemilu 2024, Bupati Bone Minta ASN Tidak Terlibat Politik Praktis

BONE - Pemerintah Kabupaten Bone melaksanakan apel pagi gabungan setelah Idul Adha sekaligus halal bihalal Bupati Bone A Fahsar M Padjalangi dengan pegawai di halaman Kantor Bupati Bone, Senin (3/7/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menekankan kepada seluruh ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone tidak terlibat politik praktis.

Baca: Gerakan Passeddingeng Ganjar Latih Warga Bone Membuat Alat Tangkap Kepiting

"Saya tahu bapak ibu punya hak untuk memilih, tetapi jangan sampai melanggar aturan ASN, bekerjalah dengan semangat yang tinggi, Insya Allah akan membawa dampak positif dalam menjalankan tugas tugas pemerintahan dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat," katanya.

Dia menyebutkan sejumlah sanksi dipastikan dapat dikenakan kepada ASN berdasarkan rekomendasi KASN dan Bawaslu jika terbukti tidak netral jelang Pemilu 2024.

Bupati Bone juga meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan jajaran Pegawai Negeri Sipil agar terus berkolaborasi meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Penghargaan dan rasa terima kasih kepada seluruh aparatur sipil negara dan seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam memajukan daerah Bone," kata Bupati Bone.

Diketahui dalam kegiatan Apel bersama dihadiri Sekertaris daerah kabupaten Bone A Islamuddin, dan para pimpinan OPD serta ASN lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.

Baca Juga: Gerakan Passeddingeng Ganjar Gelar Pelatihan Songkok Recca untuk Warga Bone

Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Bone sudah jauh hari mengingatkan kepada para ASN, TNI- Polri untuk tidak terlibat langsung politik praktis. Bahkan, Bawaslu Bone sudah mengeluarkan surat edaran netralitas ASN, TNI, Polri.

Ketua Bawaslu Bone Jumriah mengapresiasi langkah pembina kepegawaian Bupati Bone menekan netralitasi ASN jelang Pemilu 2024.

Tak hanya ASN, kata dia, asas netralisasi TNI dan Polri harus diwujudkan, bebas dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun.

“Tetapi memang ASN yang memiliki hak pilih, tidak seperti TNI dan Polri, lebih riskan dalam berbagai kemungkinan akan kecondongan pada pelaksanaan Pemilu nantinya,” katanya.

Ia menuturkan bagi ASN yang melanggar akan dikenakan sanksi yang dijatuhkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Bahkan hal ini sudah terjadi di Sulawesi Selatan, di mana di Luwu sudah ada ASN dikenakan sanksi dari KASN karena diduga mendukung bacaleg di media sosial.

“Sanksinya bukan hanya teguran, tapi dicopot dari jabatannya. Sanksi ini berat sekali, baik dari sisi jabatan, ekonomi, maupun sosial. Jadi untuk ASN, TNI, dan Polri harus tetap menjaga netralitasnya, termasuk di media sosial,” ingatnya.