Pemkab Gowa Siapkan Strategi Percepat Penanggulangan Kemiskinan

GOWA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa terus melakukan upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (P3KE). Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang menargetkan angka kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada akhir 2024.

Sejumlah strategi dan anggaran disiapkan. Apalagi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Gowa pada periode 2021 mencapai 7,54 persen. Hal itu merupakan dampak anjloknya perekonomian akibat pandemi Covid-19. Setahun berselang, tepatnya pada 2022 terjadi perbaikan, dimana angka kemiskinan turun menjadi 7,36 persen.

Baca Juga: Sekda Kamsina Kenalkan Sejarah Gowa ke Tamu Asal Lampung

Sementara estimasi penduduk miskin ekstrem berdasarkan presentase juga mengalami penurunan. Pada periode 2021 mencapai 1,32 persen, sementara pada periode 2022 turun 1,15 persen. Kemudian berdasarkan presentase jumlah jiwa itu mencapai 10,29 persen pada 2021 dan menurun 9,06 pada 2022.

Kemiskinan ekstrem sendiri merupakan kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan. Termasuk akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses layanan sosial.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gowa, Sujjadan, menyampaikan target anggaran pada 2022, percepatan kemiskinan ekstrem Gowa lebih besar dibandingkan pada 2023.

"Pada 2022, target anggaran percepatan kemiskinan sebesar Rp571.975.844.237. Kemudian yang terealisasi sebesar Rp554.684.194.970, sementara di 2023 target anggarannya sebesar Rp265.881.742.730," jelasnya saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Kamis (16/2/2023).

Adapun strategi kebijakan pemerintah untuk menindaklanjuti P3KE yaitu, menekan beban pengeluaran masyarakat miskin dengan cara memberikan bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu.

Kemudian, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, memberikan jaminan pengembangan keberlanjutan usaha ekonomi makro dan kecil dengan melakukan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan usaha mikro dan kecil.

Selanjutnya, melakukan sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yakni memberikan bantuan melalui program lain yang secara langsung atau tidak langsung yang dapat meningkatkan kegiatan ekonominya.

Sementara itu, Wakil Bupati Gowa, Abd Rauf Malaganni, mengatakan angka kemiskinan masyarakat jumlahnya tidak sedikit. Untuk itu, dia berharap data yang ada menjadi perhatian bersama. Dimana SKPD terkait harus melakukan pengecekan, sehingga dapat diindentifikasi permasalahan yang dihadapi dan jenis intervensi yang dibutuhkan.

Baca Juga: Disdik Gowa Gagas Program Jaminan Kesehatan bagi Siswa

Pemkab Gowa juga telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan (TKPK) yang diharapkan dapat berkoordinasi untuk merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran. "TKPK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gowa," jelasnya.

Program intervensi harus disusun secermat mungkin sehingga benar-benar menyasar kelompok miskin ekstrem yang ada di Kabupaten Gowa. Dengan adanya data P3KE yang dilengkapi dengan nama dan alamat maka diharapkan tidak ada lagi salah sasaran.