Pemkab Gowa Siapkan Strategi Percepat Penanggulangan Kemiskinan
Kamis, 16 Feb 2023 17:39

Wakil Bupati Gowa, Abd Rauf Malaganni, saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kamis (16/2/2023). Foto/Herni Amir
GOWA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa terus melakukan upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (P3KE). Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang menargetkan angka kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada akhir 2024.
Sejumlah strategi dan anggaran disiapkan. Apalagi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Gowa pada periode 2021 mencapai 7,54 persen. Hal itu merupakan dampak anjloknya perekonomian akibat pandemi Covid-19. Setahun berselang, tepatnya pada 2022 terjadi perbaikan, dimana angka kemiskinan turun menjadi 7,36 persen.
Sementara estimasi penduduk miskin ekstrem berdasarkan presentase juga mengalami penurunan. Pada periode 2021 mencapai 1,32 persen, sementara pada periode 2022 turun 1,15 persen. Kemudian berdasarkan presentase jumlah jiwa itu mencapai 10,29 persen pada 2021 dan menurun 9,06 pada 2022.
Kemiskinan ekstrem sendiri merupakan kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan. Termasuk akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses layanan sosial.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gowa, Sujjadan, menyampaikan target anggaran pada 2022, percepatan kemiskinan ekstrem Gowa lebih besar dibandingkan pada 2023.
"Pada 2022, target anggaran percepatan kemiskinan sebesar Rp571.975.844.237. Kemudian yang terealisasi sebesar Rp554.684.194.970, sementara di 2023 target anggarannya sebesar Rp265.881.742.730," jelasnya saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Kamis (16/2/2023).
Adapun strategi kebijakan pemerintah untuk menindaklanjuti P3KE yaitu, menekan beban pengeluaran masyarakat miskin dengan cara memberikan bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu.
Kemudian, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, memberikan jaminan pengembangan keberlanjutan usaha ekonomi makro dan kecil dengan melakukan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan usaha mikro dan kecil.
Selanjutnya, melakukan sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yakni memberikan bantuan melalui program lain yang secara langsung atau tidak langsung yang dapat meningkatkan kegiatan ekonominya.
Sementara itu, Wakil Bupati Gowa, Abd Rauf Malaganni, mengatakan angka kemiskinan masyarakat jumlahnya tidak sedikit. Untuk itu, dia berharap data yang ada menjadi perhatian bersama. Dimana SKPD terkait harus melakukan pengecekan, sehingga dapat diindentifikasi permasalahan yang dihadapi dan jenis intervensi yang dibutuhkan.
Pemkab Gowa juga telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan (TKPK) yang diharapkan dapat berkoordinasi untuk merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran. "TKPK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gowa," jelasnya.
Program intervensi harus disusun secermat mungkin sehingga benar-benar menyasar kelompok miskin ekstrem yang ada di Kabupaten Gowa. Dengan adanya data P3KE yang dilengkapi dengan nama dan alamat maka diharapkan tidak ada lagi salah sasaran.
Sejumlah strategi dan anggaran disiapkan. Apalagi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Gowa pada periode 2021 mencapai 7,54 persen. Hal itu merupakan dampak anjloknya perekonomian akibat pandemi Covid-19. Setahun berselang, tepatnya pada 2022 terjadi perbaikan, dimana angka kemiskinan turun menjadi 7,36 persen.
Sementara estimasi penduduk miskin ekstrem berdasarkan presentase juga mengalami penurunan. Pada periode 2021 mencapai 1,32 persen, sementara pada periode 2022 turun 1,15 persen. Kemudian berdasarkan presentase jumlah jiwa itu mencapai 10,29 persen pada 2021 dan menurun 9,06 pada 2022.
Kemiskinan ekstrem sendiri merupakan kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan. Termasuk akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses layanan sosial.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gowa, Sujjadan, menyampaikan target anggaran pada 2022, percepatan kemiskinan ekstrem Gowa lebih besar dibandingkan pada 2023.
"Pada 2022, target anggaran percepatan kemiskinan sebesar Rp571.975.844.237. Kemudian yang terealisasi sebesar Rp554.684.194.970, sementara di 2023 target anggarannya sebesar Rp265.881.742.730," jelasnya saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Kamis (16/2/2023).
Adapun strategi kebijakan pemerintah untuk menindaklanjuti P3KE yaitu, menekan beban pengeluaran masyarakat miskin dengan cara memberikan bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu.
Kemudian, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, memberikan jaminan pengembangan keberlanjutan usaha ekonomi makro dan kecil dengan melakukan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan usaha mikro dan kecil.
Selanjutnya, melakukan sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yakni memberikan bantuan melalui program lain yang secara langsung atau tidak langsung yang dapat meningkatkan kegiatan ekonominya.
Sementara itu, Wakil Bupati Gowa, Abd Rauf Malaganni, mengatakan angka kemiskinan masyarakat jumlahnya tidak sedikit. Untuk itu, dia berharap data yang ada menjadi perhatian bersama. Dimana SKPD terkait harus melakukan pengecekan, sehingga dapat diindentifikasi permasalahan yang dihadapi dan jenis intervensi yang dibutuhkan.
Pemkab Gowa juga telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan (TKPK) yang diharapkan dapat berkoordinasi untuk merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran. "TKPK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gowa," jelasnya.
Program intervensi harus disusun secermat mungkin sehingga benar-benar menyasar kelompok miskin ekstrem yang ada di Kabupaten Gowa. Dengan adanya data P3KE yang dilengkapi dengan nama dan alamat maka diharapkan tidak ada lagi salah sasaran.
(TRI)
Berita Terkait

Sulsel
Pacu PAD, Pemkab Gowa Optimalkan Penerimaan Opsen PKB dan BBNKB
Pemerintah Kabupaten Gowa berupaya mendorong Peningkatan PAD. Salah satu upayanya, optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen BBNKB.
Rabu, 20 Agu 2025 15:22

Makassar City
Pemkot Makassar Raih Penghargaan sebagai Daerah Tingkat Kemiskinan Terendah
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah.
Senin, 18 Agu 2025 15:33

Sulsel
Malam Resepsi Kenegaraan di Gowa Meriahkan HUT ke-80 RI
Malam resepsi kenegaraan menjadi puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Gowa.
Senin, 18 Agu 2025 12:33

Sulsel
Momentum HUT 80 RI, Bupati Husniah Ajak Bersatu Majukan Daerah
Pelaksanaan Upacara Detik-Detik Proklamasi dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia tingkat Kabupaten Gowa Tahun 2025 berjalan sukses dan lancar.
Minggu, 17 Agu 2025 21:26

Sulsel
Tingkatkan Kekompakan, DWP Gowa Semarakkan HUT RI dengan Perlombaan
Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Gowa mengadakan sejumlah perlombaan yang berlangsung di Zona A Ruang Terbuka Hijau (RTH) Syekh Yusuf, Sabtu (16/8).
Minggu, 17 Agu 2025 16:34
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Tak Ingin Warga Terbebani, Bupati Bantaeng Uji Nurdin Pastikan PBB Tetap Sama
2

Angka dan Tanah di Seputaran Bulan Kemerdekaan
3

Masih Berproses Hukum, PN Pangkajene Diminta Tunda Eksekusi Lahan di Sibatua
4

Koalisi Merah Putih Unjuk Rasa Soroti Buruknya Kualitas Irigasi Kelara-Kareloe
5

Kakanwil Kemenkum Sulsel Lantik 11 PPNS, Utamakan Kepentingan Masyarakat
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Tak Ingin Warga Terbebani, Bupati Bantaeng Uji Nurdin Pastikan PBB Tetap Sama
2

Angka dan Tanah di Seputaran Bulan Kemerdekaan
3

Masih Berproses Hukum, PN Pangkajene Diminta Tunda Eksekusi Lahan di Sibatua
4

Koalisi Merah Putih Unjuk Rasa Soroti Buruknya Kualitas Irigasi Kelara-Kareloe
5

Kakanwil Kemenkum Sulsel Lantik 11 PPNS, Utamakan Kepentingan Masyarakat